Toilet

Ada juga yang mengategorikan fasilitas publik sebagai ‘’quasi public goods’’, atau barang publik semu, yang merupakan gabungan antara barang publik dan barang pribadi. Sampai titik tertentu, penggunaan barang atau jasa quasi public goods tidak akan mengurangi ketersediaan bagi orang lain.

Barang pribadi, private goods, akan berkurang ketersediaannya ketika dipakai orang lain. Karena itu individu harus menyediakan untuk kepentingan sendiri. Public goods maupun quasi public goods, tidak akan berkurang ketersediaannya meskipun dipakai banyak orang.

Pemerintah biasanya menyediakan barang-barang publik. Sektor swasta enggan memasoknya karena tidak menguntungkan. Tetapi, wasta bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis ini jika bekerja sama dengan pemerintah. Dalam kasus jalan tol, seharusnya pemerintah menggratiskan, tetapi karena ada modal swasta di dalamnya, atau modal hasil mengutang di dalamnya, pemerintah kemudian mengutip biaya dari rakyat yang mempergunakan tol.

Pemerintah harus menyediakan barang publik untuk kesejahteraan atau memberikan manfaat bagi semua warga negara. Barang dan jasa itu tersedia  untuk umum dan tidak diperuntukkan khusus untuk kelompok masyarakat tertentu. Ketika seorang individu menggunakannya, hal itu tidak menghentikan orang lain untuk mendapatkan manfaat yang sama.

Ketika Anda menggunakan barang publik, Anda tidak membatasi ketersediaannya untuk orang lain. Meskipun memiliki selera yang berbeda, kita memperoleh manfaat yang sama. Dalam kasus layanan toilet, Anda dan orang lain sama-sama mendapatkan manfaat ketika mempergunakannya.

Tugas pemerintah adalah menyediakan barang-barang publik, dan menjadi hak rakyat untuk mendapatkan manfaatnya secara gratis. Karena itu, ketika Erick Thohir menggratiskan biaya toilet di SPBU seharusnya dia hanya mengembalikan hak rakyat yang selama ini hilang. Dia tidak sedang melakukan sebuah hal yang heroic.

Banyak yang senang dan memuji keputusan Erick Thohir. Tetapi banyak juga yang mencibir, karena menganggapnya hanya sekadar pencitraan. Maklum, beberapa waktu belakangan ini muncul spekulasi bahwa Erick ingin ikut perhelatan pilpres 2024. Karena itu wajar kalau belakangan ini Erick lebih sering membuat pencitraan.

Reaksi netizen pun bermacam-macam. Ada yang memuji dan ada pula yang mencaci. Yang memuji menganggap Erick berjasa membela kepentingan konsumen. Yang mencaci menganggap Erick hanya melakukan pencitraan kosong yang tidak banyak manfaat. Alih-alih menggratiskan toilet, lebih baik Erick menggratiskan tes PCR. begitu kata salah satu netizen.

Terlepas dari pencitraan atau bukan, penggratisan toilet ala Erick Thohir ini seharusnya  membuka kesadaran publik bahwa pemerintah masih belum  bisa memenuhi tugasnya untuk memberi layanan publik yang memuaskan. Barang-barang publik yang seharusnya gratis masih banyak yang diperjual-belikan.

Sebagai seorang pengusaha, Erick memahami logika dagang dengan baik. Sebagai pengusaha, Erick sudah menunjukkan kepiawaiannya sebagai ‘’dealer’’. Tapi, sebagai seorang pemimpin Erick harus bisa membuktikan bahwa dia seorang ‘’leader’’.

Yang terjadi sekarang adalah munculnya sosok ‘’peng-peng’’, penguasa yang sekaligus menjadi pengusaha. Dalam praktik sehari-hari penguasa itu tidak menujukkan ‘’leadership’’ tapi lebih sering memainkan peran ‘’dealership’’ mirip makelar. (*)

Editor: Freddy Mutiara