Luhut dan Muhadjir

Dengan bintang empat itu Muhadjir layak disebut sebagai ‘’Jenderal Muhadjir’’. Sebagai koordinator menteri, layak saja Muhadjir disejajarkan dengan jabatan seorang jenderal. Sama dengan menteri koordinator, Muhadjir mengomandoi banyak kementerian strategis di lingkungan sosial, pendidikan, agama, budaya, dan kesehatan.

Ketika penyebaran Covid tengah mencapai puncak pada Juli lalu, ‘’Jenderal Muhadjir’’ mengagetkan banyak orang dengan pernyataannya bahwa Indonesia sekarang sedang berada pada kondisi darurat militer. Banyak yang terkejut dengan pernyataan itu. Ada juga yang mengira Muhadjir salah ucap.

Muhadjir menyatakan bahwa Indonesia sedang mengalami darurat militer meski tidak terdeklarasikan. Kondisi PPKM Darurat (peraturan pembatasan kegiatan masyarakat) sekarang ini oleh Muhadjir dianggap sebagai kondisi darurat militer.

Dalam sistem tatanegara demokratis, tugas keamanan diserahkan kepada polisi, dan tugas tpertahanan diserahkan kepada tentara. Dalam kondisi normal, aturan standar keamanan yang diterapkan adalah tertib sipil, dan urusan keamanan diserahkan kepada polisi.

Kalau terjadi kondisi yang tidak normal karena munculnya berbagai gangguan negara bisa mendaklarasikan keadaa darurat sipil. Dalam kondisi seperti ini polisi masih tetap memegang kendali pengamanan dengan mendapatkan kewenangan yang lebih dari kondisi tertib normal. Dalam kondisi darurat polisi bisa menangkap seseorang yang dianggap menjadi sumber gangguan tanpa prosedur standar di saat normal.

Jika kondisi masih memburuk, negara bisa mengumumkan kondisi darurat militer. Dalam kondisi ini polisi dianggap tidak mencukupi lagi untuk mengendalikan keadaan, sehingga dibutuhkan bantuan militer. Dalam situasi seperti ini polisi dan militer terjun bersama-sama menyelenggarakan ketertiban sosial.

Kondisi yang lebih gawat lagi adalah darurat perang. Dalam situasi seperti ini kendali keamanan dan pertahanan sepenuhnya ada di tangan militer. Hukum yang berlaku bukan lagi hukum sipil tetapi hukum militer, karena situasi memang berada pada situasi perang.

Di dalam semua situasi darurat itu pemerintah mengumumkan deklarasi secara resmi dan mengambil tindakan-tindakan yang extra-ordinary di luar kondisi normal. Pemerintah bisa melakukan penangkapan tanpa barang bukti, pemerintah bisa mengeluarkan anggaran secara darurat, dan pemerintah bisa melakukan tindakan yang bisa dikategorikan above the law, di atas hukum.

Indonesia tidak sedang menghadapi musuh yang nyata. Tapi perang melawan virus sekarang ini adalah perang yang sangat berat karena lawannya tidak tampak. Indonesia harus mengambil langkah extra-ordinary untuk memenangkan perang ini.

Melihat kondisi itu Muhadjir menyimpulkan bahwa Indonesia sekarang berada pada situasi darurat militer. Dalam PPKM Darurat ini polisi dianggap tidak cukup untuk mengatasi keadaan. Pemerintah juga sudah mengambil langkah-langkah darurat di luar prosedur resmi.

Atas nama kondisi darurat, pengeluaran anggaran penanganan pandemi ratusan triliun rupiah memakai standar darurat di luar prosedur normal. Atas nama situasi darurat, semua anggaran penanganan Covid 19 tidak bisa dijerat oleh pasal-pasal korupsi.

Untunglah peraturan kekebalan hukum itu sudah dibatalkan oleh MK (Mahkamah Konsitusi). Tidak ada lagi yang kebal hukum. Tidak ada lagi yang boleh mempergunakan anggaran semaunya dan kemudian berlindung di balik aturan darurat.

Dalam praktiknya ternyata banyak yang ketahuan mendompleng kondisi darurat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok. Mencuatnya kasus Luhut dan Erick Thohir menunjukkan adanya gejala cari untung di tengah kondisi buntung.

Ada teknik manajemen sederhana yang bisa diterapkan untuk membongkar praktik curang di sebuah perusahaan. Caranya dengan meminta pemimpin perusahaan itu untuk cuti sementara dan diganti orang lain. Dari situ akan ketahuan praktik-praktik culas yang selama ini berlangsung.

Jokowi, rupanya, mempraktikkan jurus sederhana ini. Luhut dicutikan dan diganti Muhadjir. Akan ketahuan semua praktik-praktik aneh yang selama ini berlangsung. Bagi Muhadjir, penugasan ini akan menjadi test case bagi pendekatan kepemimpinan sipil yang lebih komunikatif, lentur, dan adaptif, yang berbeda dengan pendekatan militer yang serba komando.

Inilah the moment of truth bagi kepemimpinan sipil, sekaligus tes pribadi bagi kepemimpinan Muhadjir. Siap, Jenderal. (*)

Editor: Reza Maulana Hikam