Terkait Ancaman Sanksi dari WADA, Begini Penjelasan Kemenpora

JAKARTA-KEMPALAN: Ancaman tak boleh menggelar ajang-ajang internasional yang sudah dikeluarkan Badan Anti-Doping Dunia (WADA) kepada Indonesia sudah ditanggapi pemerintah. Melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), pemerintah sudah bergerak.

Kemenpora langsung bergerak cepat dan melakukan koordinasi bersama Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) dalam memberikan klarifikasi kepada WADA. Terutama faktor yang menjadi penyebab LADI tidak bisa mengirimkan jumlah sample sesuai TDP (Test Doping Planning).

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Zainudin Amali menyebut terhentinya ajang-ajang olahraga karena pandemi Covid-19 di Indonesia jadi alasannya. ’’Ini yang menyebabkan jumlah sample yang dikirimkan ke Lab anti-doping di Qatar jumlahnya berkurang,’’ ucap Amali dalam konferensi pers virtualnya.

Sample untuk tahun ini akan diharapkan dari sample yang diambil saat Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2020 ini. ’’Jadi persoalannya pada pengiriman sample saja. Sebab pengiriman sample memang kita berencana memberikan sample pada tahun 2020,’’ lanjut Amali.

Terhentinya ajang olahraga selama pandemi membuat tak ada sample anti-doping yang diambil. Padahal, sejumlah atlet yang direncanakan diambil sample urine-nya telah mengikuti ajang-ajang di luar negeri. Baik kualifikasi Olimpiade atau single event.

’’Dalam surat yang kami kirimkan (ke WADA) pun sudah dijelaskan PON masih berlangsung. Artinya, dari PON ini kami bisa banyak sample dan apa yang sudah direncanakan itu terpenuhi,’’ harap Amali.

Amali mengungkapkan, setiap tahun pihaknya melalui LADI harus mengirimkan sample yang telah menjadi pegangan WADA untuk melihat apakah Indonesia sesuai dengan perencanaan atau tidak.

Makanya, terkait dengan adanya ancaman dari WADA itu, Amali konfiden Indonesia tidak akan dijatuhi sanksi tersebut. Semua ajang-ajang internasional tahun depan pun masih bisa digelar di tanah air.

Seperti yang diberitakan, WADA melarang Indonesia menggelar ajang-ajang internasional gara-gara dianggap tidak menerapkan program tes doping efektif kepada atletnya. Masa penangguhan itu berlaku sampai sekitar setahun.

’’Saya pun optimistis kalau semua persoalan ini akan clear setelah kami melakukan komunikasi. Untuk tahun 2021 ini kami bisa memenuhi sample doping itu sesuai yang diinginkan,’’ pungkas Amali. (Yunita Mega Pratiwi)