Hoslih: Kebijakan Karantina Sifatnya Fleksibel, Bukan Harga Mati

MIMIKA-KEMPALAN: Ketua Umum KONI Kota Surabaya Hoslih Abdullah ikut menanggapi kebijakan Pemkot Surabaya mewajibkan kontingen PON Jatim, terutama yang mempunyai KTP Surabaya, menjalani karantina selama lima hari setiba di Surabaya.

Menurut Hoslih, kebijakan Pemkot Surabaya itu tujuannya baik. Yaitu dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya serta sebagai bentuk perlindungan terhadap atlet, ofisial, keluarga, dan lingkungan masing-
masing.

“Keputusan itu juga sudah dirapatkan dengan instansi terkait. Yang hadir dalam rapat termasuk dua perwakilan dari KONI Jatim,” kata Hoslih Abdullah ketika dihubungi lewat telepon genggamnya, Selasa (5/10) malam.

Selain itu, menurut Hoslih, rapat tersebut juga dihadiri perwakilan Dispora Surabaya, Dispora Jatim, Satgas Covid-19 Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dan Dinas Kesehatan Jatim. Termasuk dirinya sebagai Ketua Umum KONI Surabaya.

“Kalau kemudian kebijakan tersebut meresahkan para atlet, official, dan dianggap diskriminatif, tentunya Pemkot Surabaya tidak bisa disalahkan. Karena sebelumnya sudah dirapatkan dengan instansi terkait,” ujarnya.

Salah satu pertimbangannya, lanjut Hoslih, ketika beberapa pengurus KONI Jatim berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu, begitu pulang hampir semuanya kena Covid-19. Termasuk Ketua Umum Erlangga Satriagung. Bahkan, ada yang tak tertolong dan meninggal dunia.

Padahal, saat berangkat kondisi mereka sehat semua dan sudah menjalani swab. “Pemkot tidak mau peristiwa itu terulang lagi,” ucap Hoslih.

Namun, lanjut Hoslih, kebijakan pemkot tersebut bersifat fleksibel. Artinya, jika memang dianggap meresahkan atlet dan official. Atau menimbulkan ketidaknyamanan hubungan antara Jatim dengan Papua, tentunya masih bisa dipertimbangkan dengan mencari solusi lain.

“Jadi, kebijakan tersebut bukan harga mati. Masih bisa dicarikan solusi lain. Kalau bukan karantina, apa bentuknya,” tegas Hoslih.

Dia juga menjelaskan, para pemain futsal Jatim ber-KTP Surabaya yang baru tiba di Surabaya setelah tampil di PON XX Papua juga sudah menjalani karantina. Mereka dijemput di Bandara Juanda dan diinapkan di sebuah hotel di tengah Kota Surabaya.

“Jadi tidak dikarantina di rumah sakit, tapi di hotel. Semua biaya ditanggung Pemkot Surabaya,” jelas Hoslih.

Seperti diketahui, kebijakan karantina yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) hari
serta dilakukan tes swab pada hari ke 4 (empat) di tempat karantina, disoal oleh Ketua Satgas Kontingen PON XX Jawa Timur, M Nabil.

Nabil berharap Pemkot Surabaya mempertimbangkan aturan ini. Pasalnya, sebelum berangkat ke Papua atlet Jatim sudah swab PCR. Bahkan sejak September 2020 ketika KONI Jatim menggelar Puslatda New Normal (PNN) para atlet juga menjalani karantina, dan Swab PCR secara berkala.

Ketika berada di Papua, sebelum tanding diswab antigen, menjelang kepulangan harus swab PCR lagi.
“Mengapa hanya kepulangan yang dari Papua saja yang harus dikarantina dibandingkan daerah lain. Hal ini akan menjadi sensitif dan membuat tersinggung karena hanya Pemkot Surabaya saja yang seperti ini. Yang dari Papua kalau landing di daerah lain di Indonesia tidak pakai karantina,” kata Nabil.

Seandainya ada atlet positif Covid-19 saat di Papua juga sudah disiapkan tempat isoman dan pasti tidak bisa pulang sampai dinyatakan negatif lagi hasilnya.
“Dengan kerendahan hati saya berharap aturan karantina ini dipertimbangkan lagi. Kebijakan ini dapat menimbulkan masalah baru antara Jawa Timur dan Papua,” kata Nabil. (Dwi Arifin)

Editor: Freddy Mutiara