Menu

Mode Gelap

kempalanalisis · 26 Sep 2021 08:35 WIB ·

Kriminalisasi Kebebasan Akademik dan Ancaman Demokrasi


					Ilustrasi kebebasan akademik dan jurnal predatoris (kolase/Eskay Lim-Unsplash, Digest Sparrho) Perbesar

Ilustrasi kebebasan akademik dan jurnal predatoris (kolase/Eskay Lim-Unsplash, Digest Sparrho)

Oleh: Kholid Harras
Dosen Universitas Pendidikan Indonesia

KEMPALAN: Sejak universitas pertama didirikan hampir seribu tahun yang lalu, kebebasan akademik selain telah ditasbihkan sebagai ruh oleh para sivitas akademikanya, juga disepakati sebagai alasan meng-ada (raison de’etre) berdirinya suatu universitas. Kebebasan akademik,  merupakan sarana utama untuk mengungkap dan membincangdebatkan berbagai persoalan yang masih dianggap tabu. Selain itu, kebebasan akademik merupakan hak setiap sivitas akademika, khususnya para mahaguru.

Secara hukum kebebasan akademik di Indonesia dibentengi oleh pasal 13 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) maupun Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik (Sipol). Pada pasal kedua pasal tersebut antara lain ditegaskan doktrin benteng perlindungannya mencakup dua elemen. Pertama, elemen sebagai sivitas akademika, seorang dosen  baik secara individual maupun kolektif memiliki kebebasan berpendapat, berekspresi, termasuk kritik atas institusinya sendiri. Kedua, elemen otonomi kampus. Kebebasan akademik harus memberikan jaminan kepada para sivitas akademika untuk menjalankan kemandirian institusinya dalam pengambilan keputusan dan tidak boleh menjadi kepanjangan tangan penguasa.

Sayangnya aturan tersebut masih jauh dari kenyataan. Menurut catatan Dr. Herlambang P.Witrawan,  Ketua “Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik” (KIKA) dari  FH Unair, dalam kurun lima tahun terakhir, 2015-2020, serangan terhadap kampus dan akademisi terus terjadi dan meningkat. Selain juga kecenderungannya kampus-kampus di Indonesia kian terpolitisasi kekuasaan.

Berbagai serangan terhadap sivitas dan aktivitas akademik dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Teranyar antara lain kasus yang dialami oleh Dr. Saiful Mahdi, salah seorang dosen Unsyiah yang dijerat oleh Undang-undang ITE.  Seperti diketahui, Saiful Mahdi mengkritik kebijakan kampusnya melalui aplikasi WA Grup milik universitasnya pada pada tahun 2019 lalu.

Rupanya kritiknya tersebut oleh oleh Dekan Fakultas Teknik tempat dirinya mengabdi dinilai sebagai tindak pencemaran nama baik. Dengan menyandarkan pada UU ITE,  Saiful Mahdi pun dipolisikan dan kasusnya disidangkan di pengadilan. Selanjutnya pada tanggal 2 September 2021 oleh MA  Saiful Mahdi pun  dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman  3 bulan penjara serta denda Rp 10 juta,  dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Tangkap layar halaman dukungan untuk Dr. Saiful Mahdi di Change.org.

Sejumlah advokasi pun berdatangan dari berbagai kalangan. Antara lain dari sejumlah LSM bidang hukum, seperti  YLBHI, Elsam, Amnesti Internasional Indonesia. Sejumlah profesor hingga guru besar dari berbagai universitas yang tergabung dalam Indonesian Regional Science Association (IRSA) secara resmi menyatakan pembelaannya. Selain itu, sebanyak 50 organisasi masyarakat sipil di Aceh mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo berisi permohonan amnesti untuk Dr. Saiful Mahdi. Hingga artikel ini ditulis, publik belum mengetahui  tanggapan  dan sikap Presiden Jokowi terhadap  masalah ini.

Next: Yang mengherankan sejauh ini…

Artikel ini telah dibaca 307 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Siklus Kehidupan Manusia

27 Oktober 2021 - 11:05 WIB

Sherina Si Pembela Anjing Canon

26 Oktober 2021 - 15:18 WIB

YouTube: Ruang Privat dan Publik?

26 Oktober 2021 - 07:55 WIB

Egoisme Yaqut, dan Narasi Radikal Jadi Olok-olok

25 Oktober 2021 - 17:33 WIB

Setan Kecil

25 Oktober 2021 - 16:33 WIB

Epistemologi Fir’aun

25 Oktober 2021 - 07:48 WIB

Trending di kempalanalisis