Soal Video Mesum Mirip Anggota DPRD Sumenep, BK: Nunggu Laporan untuk Bertindak
SUMENEP-KEMPALAN: Nurus Salam, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep merespon pernyataan YLBH Madura terkait pemberitaan video mesum mirip anggota DPRD Sumenep.
Hanya saja, ia mengaku tak bisa sikap jika belum ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan video mesum itu.
Menurut Oyock–panggilan akrab Nurus Salam–BK DPRD bertindak berdasar laporan dari masyarakat.
Dia berdalih, BK bertugas hanya menangani hal-hal yang bersifat kode etik anggota DPRD sesuai dengan tata tertib (Tatib) DPRD.
“Ranah BK DPRD itu bukan menangani pidana murni. Tentu, langkah yang dilakukan BK berdasar aduan dari siapa yang merasa dirugikan atas dugaan pelanggaran etik anggota dewan sesuai tatib,” jelas Oyock saat dihubungi koresponden Kempalan Jumat malam (27/8).
Oyock mempersilahkan siapa saja yang merasa keberatan atau siapa yang merasa tak nyaman adanya pemberitaan Kempalan itu untuk mengirim surat ke BK DPRD Sumenep.
“Satu orang saja yang melapor, bisa menjadi acuan BK untuk melangkah. BK bertindak sesuai laporan,” pungkas anggota Fraksi Gerindra ini.
Seperti diketahui, Pembina YLBH Madura, Kurniadi SH kepada Kempalan, mendesak kepada aparat kepolisian Resort Sumenep dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep agar bersikap pro aktif mengusut kebenaran video mesum yang diberitakan mirip salah satu fraksi besar di DPRD Sumenep.
“Diduga pelakunya pejabat publik, maka institusi parlemen dalam hal ini BK DPRD Sumenep, partai politik dan kepolisian ya harus pro aktif untuk mengusut kebenaran video tersebut,” terang Kurniadi dalam memberi keterangan via WhatsApp, Kamis malam (26/8).
Desakan YLBH Madura kepada BK dan Kepolisian Sumenep memiliki beberapa alasan.
Salah satu alasan yang mendasari Kurniadi adalah moralitas institusi parlemen yang perlu dijunjung tinggi dari predikat buruk.
Sebab, katanya, di parlemen itu merupakan kumpulan orang-orang terhormat sebagai jelmaan wakil-wakil rakyat Sumenep.
“Masak ada anggota DPRD berbuat mesum begitu. Itu kan bisa merusak moralitas parlemen,” papar pengacara gaek ini memberi dalih. (ham)
