Bambang Haryo Usul Prabowo Jadi Panglima PPKM, Ini Alasannya

Surabaya – Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengusulkan Prabowo Subianto menjadi panglima dalam Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Alasannya, Prabowo merupakan Menteri Pertahanan yang memang harusnya diserahi tanggung jawab untuk mempertahankan negara. Apalagi serangan Covid-19 ini berdampak pada Sumber Daya Manusia (SDM).

“Negara ini diserang Covid-19. Yang paling rentan diserang SDM-nya. Padahal, SDM ini tidak boleh rapuh karena dihancurkan ‘peperangan’ melawan Covid-19. Negara ini harus kuat dengan SDM yang kuat pula,” kata pria yang akrab disapa BHS ini, dalam keterangan tertulis, yang diterima Senin (23/8)

BHS menilai, persoalan utama, pertahanan adalah dengan cara mempertahankan SDM agar tetap dalam keadaan sehat.

“SDM itu nomor satu. Karena SDM aset terbesar dari pertahanan negara. Peralatan secanggih apapun, nggak bisa kalau tidak ada SDM-nya. Jadi aset manusia nomor satu,” tegas Ketua Dewan Penasehat (Wanhat) Partai Gerindra Provinsi Jatim ini.

Kemudian lanjut BHS nama kedua yang diusulkan untuk masuk tim penanganan PPKM yakni Gubernur DKI Anies Baswedan. Hal itu karena BHS menilai Anies Baswedan berhasil menurunkan angka Covid-19 saat PPKM. BHS menyebut, pada 3 Juli 2021 lalu, saat awal PPKM Darurat, angka Covid-19 di DKI Jakarta berjumlah 9.700 kasus, Jatim 1.400 kasus, DI Jogjakarta 1.358 kasus, Bali 272 kasus.

Pada saat berakhirnya PPKM Darurat, seharusnya angka Covid-19 menurun. Namun yang turun hanya di DKI Jakarta saja hingga 80 persen menjadi 2.662 kasus. Sedangkan di daerah lainnya, malah naik. Misalnya Jatim naik 3.157 kasus, Jogja naik menjadi 2.662 kasus, Jateng naik ke 4.021 kasus dan Bali naik 1.078 kasus.

“Dampak PPKM Darurat ada daerah yang naik 100 persen seperti Jatim. Jateng naik 50 persen, Jogja naik 100 persen. Bali malah naik 500 persen. Jadi saya katakan PPKM Darurat itu tidak efektif. Ini perlu dievaluasi, kecuali Jakarta,” urainya.

Menurutnya, saat PPKM Darurat diakhiri dan diganti PPKM Level 4, tingkatan penyebaran Covid-19 semakin rendah. Hal itu karena masyarakat tidak stres dan bisa lebih leluasa. Hasilnya, Jakarta turun 50 persen lagi hingga menjadi 1410 kasus. Sedangkan Jatim turun 50 persen dan Jateng turun sedikit.

“Saya menilai PPKM level 4 jauh lebih bagus daripada PPKM Darurat yang katanya mobilitas masyarakat lebih ketat. Itu yang perlu dianalisa. Jadi jangan sampai kita buang-buang uang negara. Sangat disayangkan kalau kita tidak ada evaluasi. Makanya perlu melibatkan Anies Baswedan,” ungkapnya.

Bagi BHS, selain Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, tim koordinator PPKM ini tentu bisa melibatkan dua mantan Menteri Kesehatan. Yakni dr Terawan yang sudah menemukan vaksin Nusantara dan dr Siti Fadilah Supari yang pernah menggagalkan flu burung menjadi pandemi di Indonesia waktu itu.

“Mereka sengaja dilibatkan karena punya konsep yang bagus dalam penanganan. Nama-nama itu bisa menguatkan tim untuk penanganan Covid-19 di Indonesia,” pintahnya.

Mitigasi Bencana Sebagai Dasar Kebijakan

Bambang Haryo Soekartono menambahkan perlu adanya evaluasi pelaksanaan PPKM. Menurutnya, penerapan PPKM Darurat mulai 3 Juli 2021 lalu tanpa ada penerapan dan perencanaan mitigasi bencana. Menurutnya PPKM Darurat, harus didahului mitigasi bencana yang disiapkan secara matang.

“Mitigasi bencana ini penting karena menjadi dasar pemerintah membuat kebijakan. Di dalam mitigasi ada pemetaan masalah yang benar. Termasuk cara mengatasi (antisipasi) yang disiapkan dari sisi infrastruktur dalam penanganan Covid-19 secara nasional,” kata Bambang Haryo

Bagi mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini, dalam penanganan pandemi Covid-19, infrastruktur itu bisa berupa Rumah Sakit (RS) hingga peralatan lainnya, mulai dari tabung oksigen hingga obat-obatan yang dibutuhkan dalam penanganan pasien Covid-19.

“Buktinya ketika terjadi lonjakan kasus Covid-19 tanggal 3 Juli lalu, penerapan PPKM Darurat itu kurang siap. Bahkan perangkat negara kurang siap dalam analisa lonjakan kasus Covid-19. Ini semua karena tidak adanya mitigasi bencana itu,” tegasnya.