Dewan Keamanan PBB Serukan Pembentukan Pemerintahan Afghanistan Baru, Dubes Rusia: Tak Perlu Panik

KABUL-KEMPALAN: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan pembicaraan untuk menciptakan pemerintahan baru di Afghanistan dan mengakhiri pertempuran dan kekerasan setelah Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan pembatasan Taliban terhadap hak asasi manusia dan peningkatan pelanggaran terhadap perempuan dan anak perempuan.

Dewan yang berisikan 15 anggota tersebut mengeluarkan pernyataan pada Senin (16/8) yang telah disepakati melalui konsensus. Mereka menekankan pentingnya untuk melawan “terorisme” di Afghanistan untuk memastikan negara lainnya tidak terancam diserang.

“Entah Taliban atau kelompok maupun individu Afghanistan lainnya tidak seharusnya mendukung operasi teroris di wilayah dari negara lainnya,” tutur mereka dalam pernyataan yang dikutip Kempalan dari Aljazeera.

Mereka juga menyerukan agar segera ada penghentuan permusuhan di negara Asia Tengah itu dan membentuk pemerintahan yang baru melalui negosiasi yang terbuka dan pemerintahan itu harus melibatkan perempuan di dalamnya.

Guterres mengatakan kepada dewan tersebut bahwa dirinya mendapatkan laporan terjadinya pembatasan hak asasi manusia di negara tersebut, terutama terhadap perempuan dan gadis. Ia mendesak semua kubu, terutama Taliban untuk melindungi nyawa manusia dan memastikan bahwa bantuan kemanusiaan bisa sampai tujuan.

“Serangan terhadap warga sipil atau objek sipil harus dihentikan. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar semua warga Afghanistan, terutama perempuan, anak perempuan dan anggota kelompok minoritas, harus dihormati,” ujar Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada dewan itu.

Duta Besar Afghanistan untuk PBB Ghulam Isaczai mengatakan kepada dewan itu bahwa banyak orang yang nasibnya di ujung tanduk, termasuk perempuan dan anak-anak perempuan yang akan kehilangan kebebasan mereka untuk sekolah, bekerja dan terlibat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dari negara tetangga Pakistan itu.

Isaczai meminta dewan dan PBB untuk tidak mengakui administrasi yang mencapai kekuasaan dengan paksa atau pemerintah yang tidak inklusif. Dia mendesak mereka untuk menyerukan pembentukan segera pemerintah transisi yang inklusif.

Duta Besar Irlandia untuk PBB Geraldine Byrne Nason meminta Dewan Keamanan untuk memihak kepada para wanita Afghanistan di tengah “banyak laporan kredibel tentang eksekusi cepat, pernikahan paksa dan kekerasan seksual dan berbasis gender”.

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyatakan kemenangan Taliban yang begitu cepat terhadap pemerintah Afghanistan memang mengejutkan, namun menurutnya tidak ada gunanya untuk panik karena pertumpahan darah yang luas di antara penduduk sipil telah dihindari.

Adapun Duta Besar China untuk PBB Geng Shuang berharap Afghanistan tidak menjadi tempat aman untuk teroris lagi dan berharap bahwa Taliban mau memutus hubungannya dengan organisasi teroris. (Aljazeera, reza hikam)