Jika Saja Usulan Anies Baswedan Diterima, Bisa Jadi Lain Ceritanya

KEMPALAN: Dalam webinar bersama DPW PKS Jakarta, dalam tajuk “Dzikir, Doa dan Muhasabah”, Anies Baswedan membeberkan angka kematian di DKI Jakarta sejak sepekan lalu, dari Sabtu (26 Juni) sampai Sabtu (3 Juli), dimana angkanya terus meningkat lebih dari seratus persen.

Tanggal 26 Juni, jumlah yang dimakamkan karena Covid-19 adalah 157 pemakaman. Sepekan kemudian, 3 Juli, jumlah yang dimakamkan adalah 396 pemakaman. Dan Anies berharap jumlah yang dimakamkan untuk hari-hari berikutnya tidak bertambah, bahkan ia berharap angkanya akan melandai terus menurun.

Melihat kematian itu tentu tidak dalam hitungan statistik semata, tapi jumlah anak manusia yang dirampas hidupnya oleh Covid-19. Dimana dua atau tiga pekan lalu seseorang terlihat masih sehat-sehat saja bersama keluarganya. Tapi saat ini keluarga itu ditinggalkan, seperti bermimpi rasanya, bahwa ada keluarga yang dicintainya tidak lagi bisa hadir bersama untuk selama-lamanya.

Saat menerangkan jumlah pemakaman yang meningkat, tampak mata Gubernur DKI Jakarta itu berkaca-kaca, tentu itu keharuan yang wajar. Dan itu bagian dari tanggung jawabnya, meski tidak langsung bisa ditujukan padanya.

Pada akhir Mei, Anies sudah mengusulkan, meminta pada pemerintah pusat pengetatan PPKM, tapi tidak direspons. Anies meminta itu, tentu bukan karena hasil penerawangannya, bahwa tren Covid-19 akan tajam meningkat. Darimana Anies tahu akan hal itu, tentu karena Anies mendengar dari pakar epidemolog.

Sebelumnya, Anies mendengar masukan dari Tim Pandemi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI). Karenanya, Anies meminta pada pemerintah pusat pengetatan PPKM pada akhir Mei, itu info yang diberikan dr. Pandu Riono, epidemolog UI.

“Akhir Mei setelah mendengarkan masukan tim pandemi @fkmui tentang potensial lonjakan yang dapat terjadi, @aniesbaswedan segera usulkan ke pemerintah pusat agar segera dilakukan pengetatan maksimal jawa-bali.”

Menyikapi Pandemi Anies Tampak Terdepan

Dr. Pandu Riono perlu sampaikan itu untuk mengkonter omongan Luhut Binsar Panjaitan, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak tahu dan tidak memperkirakan, bahwa pandemi Covid-19 ini trennya akan meningkat di bulan Juni.

Epidemolog UI ini, setidaknya ingin sampaikan, bahwa Anies melakukan hal yang semestinya dengan sigap. Meminta pemerintah pusat untuk pengetatan PPKM pada akhir Mei, tapi permintaannya itu tidak ditanggapi semestinya. Lalu seolah, lewat Luhut, mau cuci tangan dengan pernyataan, tidak tahu… tidak mengira, dan seterusnya.

Tanpa bermaksud mempermalukan, dr Pandu Riono, itu setidaknya mengabarkan yang sebenarnya bahwa Anies melangkah lebih maju. Dan seandainya “temuan” Anies itu direpons dengan baik, maka penanganan pengetatan PPKM sejak dini akan jauh lebih bisa menekan penyebaran Covid-19, tapi ya itu tadi…

Koordinasi di tingkat pemerintah pusat tampak tidak berjalan baik, bahkan terkesan amburadul, cost nya tinggi dan jika lalu tren Covid-19 menjadi meningkat, ya itu buah dari kebijakan yang ada. Tidak ada penyesalan, dan seolah kematian manusia itu hal biasa.

Memberikan hak PPKM Darurat sepenuhnya pada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dalam penanganan Covid-19, tentu itu melangkahi tugas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhajir Effendy. Bidang kesehatan itu dalam koordinasi kementerian yang dipimpin Pak Muhajir.

Tapi Presiden Jokowi justru menyerahkan tugas itu pada bidang yang diluar koordinasi Luhut. Tampak seolah Luhut itu ahli segalanya. Segala-galanya Luhut, apa ada yang dikerjakannya itu punya nilai plus apalagj plus-plus, ini sekadar nanya saja, lho. Karena Presiden Jokowi sangat bergantung dengannya, dan sampai harus mempertontonkan manajemen pemerintahan yang acakadut, itu dengan memberikan tugas pada menteri yang bukan bidangnya.

Tidaklah salah jika rakyat lalu apatis melihat penanganan PPKM Darurat Jawa dan Bali, itu bisa berjalan baik, dengan meminta rakyat berdisiplin, sampai tempat ibadah pun “dipaksa” tutup, tapi sebaliknya justru TKA Cina terus datang membanjiri negeri ini.

Kebijakan ambivalen terus ditampakkan dengan semau-maunya. Seolah tak henti-henti terus menantang kesabaran publik. Kita seolah dipaksa berjalan dikegelapan malam tanpa penerangan selayaknya. (*)