Catatan Ekonomi Bambang Budiarto

Belajar dari Pawai Sulit dan Pawai Berat

  • Whatsapp
Bambang Budiarto

KEMPALAN: Lugas, Tegas, membuat lawan bicara seakan keder dan ciut nyali. Gelombang pasang siap diterjang, hempasan badai pun akan dilawan. Atas nama kesejahteraan rakyat banyak, semua akan dilakukan, tak peduli nyawa taruhannya. Kira-kira seperti itulah gambaran Kim Jong-Un, asal untuk Korea Utara siapapun akan dihadapi.

Namun apa daya, sosok perkasa yang sangat dicintai rakyatnya tersebut sekarang harus mengakui telaknya pukulan ekonomi bertubi-tubi, mulai jab, cross, hook, sampai uppercut telah menyadarkan dirinya bahwa Korea Utara dalam posisi TKO, belum KO. Akhirnya, sumpah pun diucapkan. Di depan rapat besar Partai Buruh, secara sungguh-sungguh Kim Jong-Un akan membawa negaranya keluar dari krisis ekonomi yang lebih dalam.

Sektor pertanian gagal dalam pencapaian targetnya dengan banjir dan  topan di 2020 sebagai kambing hitam. Pasokan pangan berkurang, harga melambung, daya beli rendah, dan  masyarakat tidak tercukupi kebutuhannya. Beberapa barang telah melewati batas normal dan batas atas harga jual, meskipun beberapa kebutuhan pokok sebenarnya masih stabil.

Dirilis dari beberapa media online, pisang setara Rp 45.000,00 per kg, sebungkus teh hitam setara Rp 1.014.000,00 juga kopi yang sebungkusnya setara Rp 1.448.000,00. Semua ini adalah fakta sedih yang sedang terjadi.

Berbagai sanksi internasional yang harus diterima oleh Korea Utara atas program senjata nuklir dan rudal balistik, telah menjadikan negara ini sangat kesulitan  mengatasi ketersediaan pangan. Tentu saja yang berikutnya yang semakin mendukung terpuruknya ekonomi negara yang meng-isolasi dirinya selama puluhan tahun ini adalah pandemi Covid-19, yang diketahui juga negara ini telah menutup perbatasannya.

Implikasinya jelas, perdagangan runtuh. Membangun ekonomi swasembada yang lebih kuat, mengurangi ketergantungan impor, dan menciptakan keragaman output sesuai kebutuhan masyarakat, adalah kebijakan yang sudah dan sedang dilakukan, namun belum mampu mengeluarkan negeri ini dari situasi sulit dan berat.

Tapi, bukan Kim Jong-Un namanya kalau terjadi masalah terus kemudian melarikan diri. Korea Utara tahun 1990-an pernah mengalami situasi yang tidak mudah juga, ratusan ribu orang meninggal karena kelaparan pasca runtuhnya Uni Sovyet tanpa meninggalkan bantuan penting. Perjuangan bersama para pejabat dan masyarakat  dalam menangani kelaparan inilah yang disebut sebagai “pawai sulit”.

Di bawah kepemimpinan Kim Jong-Il yang tak lain adalah bapak dari Kim Jong-Un, Korea Utara mampu melewati itu semua. Serupa dengan yang terjadi di tahun 1990, saat ini diserulah “pawai berat”, gambaran perjuangan secara bersama-sama para pejabat juga rakyat Korea Utara dalam melawan dan memenangi badai ekonomi.

Jika pawai sulit lebih disebabkan masalah eksternal yaitu Uni Sovyet, maka pawai berat dikarenakan masalah alam, masalah isolasi turun temurun, juga masalah sanksi internasional.

Berkaca dari kasus yang terjadi di Korea Utara dengan pawai sulit dan pawai beratnya, ada dua catatan penting yang perlu dicermati. Hal ini dapat dimengerti sebab keseluruhan variabel-variabel yang ada didunia ini pasti berkaitan dengan masalah ekonomi.

Program nuklir – rudal balistik dan isolasi mandiri menjadikan negara ini terkunci ekonominya. Di saat negara-negara lain sedang beradu cepat melebarkan komunikasi guna meningkatkan transaksi, baik ekspor maupun impor, Korea Utara justru masih membuat batasan-batasan mobilitas.

Fakta membuktikan, di tingkat lokal ketika ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pada gilirannya yang lahir adalah runtuhnya pondasi ekonomi. Oleh karenanya,  meskipun sudah ada pelarangan dan sanksi, atas nama semangat bertahan hidup, masyarakat masih tetap saja nekat bertransaksi ekonomi menerobos syarat dan ketentuan PSBB.

Ini baru di tingkat lokal pada  beberapa daerah dalam suatu negara. Bandingkan dengan jika pembatasan dilakukan di tingkat universal seperti Korea Utara ini, diterapkan pada wilayah suatu negara dengan membatasi dan menutup akses transaksi dengan negara-negara lain. Di era global seperti ini, yang demikian sejatinya tak ubahnya dengan bunuh diri.

Pertanyaannya sekarang, apakah di tingkat lokal, adanya pembatasan mobilitas tersebut juga dapat disebut sebagai bunuh diri? (Bambang Budiarto–Redaktur Tamu Kempalan.com, Dosen Ubaya, Pengamat Ekonomi ISEI Surabaya)

 

Berita Terkait