KOLOM

Wacana Qodari, Itu Pastilah Tidak Berdiri Sendiri

  • Whatsapp

KEMPALAN: Muhammad Qodari, namanya dalam pekan-pekan ini menjadi pembicaraan di ruang publik, khususnya di media sosial. Dan puncaknya adalah munculnya #TangkapQodari jadi trending topik.

Qodari dianggap menyelisih bangunan demokrasi dengan wacana “tidak bertanggung jawab” yang ditawarkannya. Dan itu tentang jabatan “Presiden Tiga Periode”. Digandengkan dengan Prabowo Subianto. Maka muncul inisial keduanya, JokPro.

Orde Lama melahirkan presiden bak raja, yang menjabat jadi Presiden seumur hidup, meski akhirnya Soekarno dihentikan oleh peristiwa politik dengan latar belakang G30S PKI.

Begitu pula Orde Baru, meski tidak menyebut sebagai Presiden seumur hidup, tapi kenyataan presiden diangkat terus-menerus, lebih dari 30 tahun. Dan lagi-lagi Soeharto dipaksa harus dihentikan oleh krisis moneter.

Orde Reformasi mengoreksi itu semua. Maka terjadi amandemen atas UUD 45, pada Pasal 7 nya. Periodisasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi, hanya bisa dipilih sekali lagi. Artinya, hanya boleh menjabat 2 (dua) periode.

Qodari coba mengusiknya, dengan ingin menambah jabatan presiden menjadi tiga periode. Dan itu dengan mengamandemen ulang Pasal 7 UUD 45. Semua cuma untuk syahwat memuaskan, bahwa kerja sama diri dan kelompok dibelakangnya dengan Presiden Jokowi tidak harus diakhiri hanya sebatas sepuluh tahun.

Maka, ia wacanakan Jokowi Tiga Periode, dan lalu memantik kemarahan akal sehat menyerangnya dengan tagar Tangkap Qodari. Mestinya tidak perlu harus sampai muncul kemarahan demikian, menginginkan Qodari mesti ditangkap. Sebab apa yang disampaikannya adalah haknya, meski itu “mencederai” suara Reformasi 1998, yang diretas dengan berdarah-darah, menyebabkan beberapa mahasiswa Universitas Tri Sakti harus jadi martir.

Semua Cara Dicoba

Qodari memang nekad, dan mustahil ia mau dan berani melempar wacana mengoreksi periodisasi jabatan Presiden, itu jika tidak ada beking yang kuat. Tawaran yang kuat padanya. Tidak salah jika ada pihak yang menganggap di balik wacana yang dilemparnya, itu ada “nilai nominal besar” yang didapatnya. Sebab mana mungkin seseorang sudi bicara tidak populer dengan melawan arus besar publik tanpa imbalan memadai.

Wacana yang dilempar Qodari, itu pastilah tidak berdiri sendiri. Ada kekuatan di balik itu semua, sehingga muncul wacana dengan pilihan memakai jasanya untuk menawarkan pada publik. Jika ditanya pada saat-saat ini, siapa kekuatan di balik wacana itu, pastilah sulit bisa dibuktikan. Itu seperti kentut yang hanya berdesis tanpa suara, dan pastinya tanpa bisa dilihat wujudnya, tapi aroma menyengatnya pertanda ada kentut hadir di sana.

Jika perlawanan publik, khususnya partai-partai politik, merespons dengan penolakan kuat maka wacana itu hanya sekadar wacana yang akan pupus seperti aroma tak sedap tadi. Wacana Qodari itu cuma test the water, tapi tidak berhenti di situ. Akan muncul tawaran-tawaran lain, yang setidaknya bisa “mempertahankan” Jokowi, meski tidak fisiknya, tapi lebih pada pilihan kebijakannya.

Maka jika wacana tiga periode itu tertolak, maka wacana memunculkan pengganti Jokowi menjadi keniscayaan. Dan itu harus dicari, meski sudah tampak siapa yang bisa menggantikannya. Tidak mesti itu tokoh yang punya karya nyata yang bisa dibanggakan.

Semua bisa disulap seolah punya karya dan layak dipilih. Dan itu memang kerja konsultan politik yang beriringan dengan Lembaga Survei Politik tertentu untuk mengerek nama yang diinginkan. Maka muncullah nama yang menduduki rangking teratas, atau setidaknya ada di tiga besar.

Pilihan strategi pansos atau pencitraan masih jadi andalan nama tertentu yang dimunculkan tadi. Tidak mesti memilih gaya “eksotis” yang melegenda, yang masuk gorong-gorong. Gaya itu memang pas pada saat itu, tapi tidak saat ini. Maka pilihan pada media sosial misal, bisa dipakai sebagai cara bersosialisasi lalu jadi pilihan.

Qodari hanyalah sekadar “alat” kepentingan. Dipakai jasanya karena dibutuhkan. Itu analisa yang bisa dilihat dari kenekatannya yang tanpa nalar melawan publik yang menghendaki taat asas, yang sudah jadi kesepakatan.

Semua cara akan dipakai untuk memuluskan pengganti Presiden Jokowi, sebagaimana yang dikehendaki. Tidak ada yang salah dari kerja-kerja mereka itu. Yang salah adalah saat yang lain diam, dan tidak memberikan alternatif pilihan siapa yang layak dipilih menggantikan Presiden Jokowi.

Wacana yang ditawarkan kelompok tertentu dengan kerja sistemik memunculkan nama tertentu, itu mestinya dilawan dengan wacana penyeimbang. Itu jika kita menginginkan munculnya Presiden baru di 2024, dengan kapasitas memadai dalam menakhkodai bangsa besar ini. (*)

Berita Terkait