Catatan Ekonomi Bambang Budiarto

Ambyar, Pajak dengan Varian Baru

  • Whatsapp
Bambang Budiarto

KEMPALAN: Ojo Gumunan, Ojo Getunan, Ojo Kagetan, Ojo Aleman. Pitutur luhur ini adalah salah satu dari 10 nasihat untuk kita semua agar dapat memaknai hidup menjadi lebih baik. Tidak mudah memang untuk dapat berperilaku demikian, menjadi pribadi yang tidak gampang terheran-heran juga tidak mudah menyesali keadaan.

Pun, supaya tidak gampang pula terkejut dan tidak juga aleman atau kolokan. Setiap kita harus menjadi pribadi-pribadi tangguh tulang punggung negeri ini. Setelahnya Mukidi berkata, “ngomonge gampang, nglakonine setengah modar”.

BACA JUGA

Benar dan dapat dimaklumi, jauh lebih mudah berkata-kata. Giliran harus menjalani, rasanya setengah mati.  Tidak mudah memang untuk menjalani hidup. Sekalipun sekadar hanya menjadi masyarakat, apalagi masyarakat dengan pendapatan di bawah rata-rata.

Situasi semakin sulit ketika lebih dari setahun masyarakat terhimpit pandemi ekonomi. Batasan aktivitas dan mobilitas menjadikan pendapatan yang sudah berada di bawah rata-rata terus merosot ke zona “degradasi”. Mencermati situasi yang demikian tentu saja pemerintah tidak tinggal diam.

Berbagai stimulus diterapkan dan bermacam subsidi diberikan dengan tujuan mulia, pemulihan ekonomi. Termasuk di dalamnya tentu saja adalah kesejahteraan masyarakat. Di saat belum seluruh masyarakat pulih ekonominya sekarang malah dibayangi pengenaan pajak dengan varian baru. Mirip corona varian baru yang lebih berbahaya, pajak dengan varian baru ini pun menjadi lebih berat bagi masyarakat di zona degradasi.

Dalam draft rumusan RUU Ketentuan Umum Perpajakan, pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Tentu saja yang demikian boleh dimaknai bahan pokok “naik kelas”, dari golongan barang tidak kena pajak  menjadi barang kena pajak.

Sesuai pesan sebelumnya, tidak perlu terkaget-kaget, siapa tahu ada maksud yang lebih baik dari penggenaan pajak varian baru ini. Dengan tiga opsi yang dapat diputuskan: Tarif PPN Umum sebesar 12%, tarif rendah sesuai dengan skema multitarif 5% yang memerlukan legalisasi penerbitan peraturan pemerintah, dan penggunaan tarif PPN final 1%.

Perjalanan pengenaan pajak bahan pokok sebenarnya telah lama dan cukup berliku. Sampai pada putusan MK No.39/PUU-XIV/2016 juga menyatakan bahwa barang kebutuhan pokok adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Ide dan usulan pun terus berlanjut, yang terkini adalah rancangan PPN atas bahan pokok yang dimungkinkan menyasar pada beras, gula, gabah, agung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Sebagai barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak tentu intensitas transaksinya besar, potensi ini sepertinya yang dilirik pemerintah. Di sisi yang lain kemampuan dan daya beli masyarakat sejatinya belum sepenuhnya membaik, terbukti dengan beberapa kali realisasi subsidi dengan beragam dan berabagai bentuknya.

Subsidi meringankan masyarakat, pajak sesuai diskripsinya pengenaannya memang dapat dipaksakan. Sebutlah Bantuan Subsidi Upah (BSU) misalnya yang diberikan dengan berbagai syarat dan ketentuan, sudah tentu menjadikan tidak semua masyarakat terlebih yang ada di zona degradasi tidak akan dapat menikmati subsidi ini.

Sebaliknya pajak, termasuk rencana PPN bahan pokok ini tentunya akan menimpa semua elemen masyarakat. Di sinilah bedanya dan perlunya untuk  dipahami dan  dipikirkan lebih jauh. Karena kedepannya sangat dimungkinkan perlunya untuk diikuti dengan pengecualian-pengelualian atau atauran-aturan khsusus.

Idealnya, ada dua hal yang masih bisa dibebaskan pajaknya; barang yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak dan masyarakat yang masih menerima subsidi. Membagi kelas-kelas pajak restoran sesuai kelas restorannya sepertinya adalah solusi alternatif pengenaan pajak varian baru dibanding pengenaan pajak bahan pokok yang menyerempet seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat zona degradasi.

Masih di pajak varian baru, bagaimana dengan rancangan uang sekolah yang juga ada dalam agenda pengenaan pajak varian baru? Di beberapa provinsi dan kota/kabupaten telah membebaskan uang sekolah, masalah tentu ada pada masyarakat yang tidak kebagian sekolah negeri.

Sudah gagal di sekolah yang diinginkan, bayar sekolah, dikenai pajak pula. Ambyar. Tapi tenang, ini semua baru rancangan, masih ada waktu untuk berpikir lebih keras lagi bagi semua pihak.

Yang penting: Ojo Gumunan, Ojo Getunan, Ojo Kagetan, Ojo Aleman. Pertanyaannya sekarang, sudah siapkah dengan semua ojo-ojo ini ? Salam. (Bambang Budiarto–Redaktur Tamu Kempalan.com, Dosen Ubaya, Pengamat Ekonomi ISEI Surabaya)

 

Berita Terkait