OPINI

Krisis Etika Mengandaskan Republik

  • Whatsapp

Daniel Mohammad Rosyid

KEMPALAN: Republik ini sedang surut menjadi semacam Romawi di tangan Nero. Seperti kapal, Republik ini sebentar lagi bisa kandas. Langkah surut itu hasil tendangan keras kaum sekuler radikal atas Pancasila melalui amandemen ugal-ugalan yang dilakukan melalui MPR hasil reformasi 20 tahun silam. Baru-baru ini ada seorang tokoh yang berani mendaku telah mampu mengatasi krisis multidimensional di awal reformasi itu. Namun hari-hari ini kita justru menyaksikan bahwa krisis itu memburuk. Sebagai pernyataan kemerdekan bangsa ini, UUD1945 telah di dekonstruksi sedemikian rupa sehingga membuka jalan bagi malpraktek administrasi publik yang terstruktur, sistemik dan masif. Para elite politik dan korporasi domestik maupun asing bersekongkol untuk menjongoskan bangsanya sendiri.

Potensi malpraktek administrasi publik terbesar adalah Pemilu sebagai instrumen rekrutmen para pejabat publik di cabang legislatif dan eksekutif. Pemilu telah menjadi instrumen pemindahan bersih (net transfer) hak-hak politik publik pemilih pada elite partai politik. Usai Pemilu, publik menjadi floating mass bak binatang ternak. Hak-hak politik publik dimulai dan berakhir di bilik-bilik suara  Pemilu. Karena ongkos politik yang makin mahal, para pejabat publik itu menggantungkan dukungan logistiknya pada para taipan pemilik modal. Akibatnya, pemilu yang sering disebut pesta demokrasi itu justru alat untuk memilukan publik. Sementara anggaran Pemilu 2019 sekitar Rp. 25T, DPR telah menyetujui anggaran sebesar Rp. 3.6T untuk KPU dan Bawaslu untuk 2021 ini.

Selanjutnya hukum dan peraturan dibuat oleh pejabat publik hasil Pemilu dan ditafsirkan bukan untuk kepentingan publik, tapi untuk kepentingan para elite partai politik dan korporasi. Hampir semua sumberdaya kini dikuasai oleh keduanya. Yang terakhir adalah Tes Wawasan Kebangsatan yang dilakukan oleh pimpinan KPK bagi karyawannya sendiri. Lalu pembebasan pajak pertambahan nilai di sektor otomotif, tapi pemajakan pada transaksi sembako, serta peniadaan subsidi listrik. Malpraktek administrasi publik mutakhir adalah penganugerahan jabatan akademik guru besar bagi tokoh elite partai politik dan judul naskah orasinya yang tidak lazim oleh sebuah kampus unik di Sentul, Bogor.

Krisis konstitusional sejak amandemen serampangan atas UUD1945 itu telah membuka jalan bagi krisis yang serius : krisis etika. Malpraktek administrasi publik itu merupakan wujud dari krisis etika yang melanda para penyelenggara Republik ini. Para law makers di parlemen dan aparat penegak hukum mestinya menerapkan standard etika tertinggi melampaui standard etika guru, dokter atau insinyur. Sekalipun bukan kasus pertama, namun kasus di kampus Sentul ini adalah gejala puncak dari krisis etika ini : sebuah lembaga pendidikan yang diasuh oleh tentara justru memanfaatkan Permenikbud no. 40/2012 tentang penganugerahan jabatan akademik guru besar tidak tetap untuk seorang politikus senior sekaligus acting Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Etika adalah air laut di mana kapal hukum berlayar menuju pelabuhan tujuan. Jika air laut itu mengering, maka kapal itu akan kandas, dan miring. Misinya membawa penumpang ke tujuan tidak tercapai. Sesungguhnya saat para elite dengan berani mengatakan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila, maka krisis etika itu dimulai justru di tingkat tertinggi. Berbeda dengan. Imperium Romawi, negeri yang didirikan Bung Karno dkk ini adalah Republik yang berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa. Ulasan soal ini dari perspektif Islam telah diuraikan panjang lebar dan mendalam oleh Agus Salim sebagai salah satu konseptor UUD1945.

Fenomena politikus gila gelar/jabatan yang memburu gelar/jabatan gila ini perlu diwaspadai. Hal ini sekaligus indikasi telah terjadi krisis etika yang melanda perguruan tinggi yang mengemban amanah suci dan mulia untuk setia pada kebenaran. Para guru besar di kampus-kampus sebaiknya mulai merenungkan kembali apakah mereka masih setia pada kebenaran, dan universitas masih memiliki privelege untuk memberi gelar akademik. Sebelum Republik ini kandas.

Rosyid College of Arts, Gunung Anyar, Surabaya 10/6/2021

Berita Terkait