Catatan Ekonomi Dr. Khairunnisa Musari

Mari Kenalan dengan Sukuk, Dana Jemaah Haji Ada di Sini….

  • Whatsapp

KEMPALAN: #KemanainDanaHajinya.

Tagar ini marak dalam sepekan terakhir. Lebih dari 12.500 twit menyerukannya sejak Menteri Agama Republik Indonesia secara resmi mengumumkan pembatalan keberangkatan haji 2021.

Tahun lalu, kondisi nyaris serupa juga terjadi. Isu yang menguak saat itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggunakan dana haji untuk memperkuat rupiah.

Tahun ini, pertanyaan yang mengemuka, “Apakah pemerintah menggunakan dana haji untuk infrastruktur?”

Pertanyaan ini senada dengan tahun 2017. Saat itu, isu ramai tentang penggunaan dana haji untuk pembangunan. Setoran awal jemaah haji diwacanakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Untuk mengurai berbagai isu yang menguak ini, mari kenalan dengan sukuk…

Sukuk, Instrumen Investasi

Sebelum hadir Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN) tahun 2008, kebanyakan menyebutnya dengan istilah ‘Obligasi Syariah’.

Istilah ini sudah tidak digunakan karena sudah jelas obligasi berbasis bunga sehingga sejatinya istilah tersebut tidak tepat.

Secara sederhana, sukuk dapat disebut sebagai instrumen investasi berbasis syariah.

Secara lengkap, merujuk pada lembaga keuangan Islam internasional yang berwenang dalam membuat aturan terkait instrumen keuangan Islam, The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), sukuk didefinisikan sebagai “Certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufructs and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity.”

Selang setahun setelah UU SBSN ditetapkan, Kementerian Agama (Kemenag) melakukan kesepakatan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menempatkan dana haji dan dana abadi umat secara terencana dalam sukuk negara.

Kesepakatan itu kemudian tertuang dalam nota kesepahaman bersama yang diperbarui kembali pada tahun 2013.

Terdapat dua prinsip yang dipegang oleh Kemenag dan Kemenkeu.

Pertama, memberi manfaat semaksimal mungkin bagi pengelolaan dana haji dan dan abadi umat melalui penyediaan instrumen investasi yang aman dengan imbal hasil yang kompetitif serta proses penempatan yang hati-hati, transparan, dan akuntabel.

Kedua, memberi manfaat semaksimal mungkin bagi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penyediaan sumber pembiayaan pembangunan yang aman dan berkelanjutan.

Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

SDHI adalah sukuk negara berdenominasi rupiah untuk penempatan dana haji dan dana abadi umat dengan tingkat imbalan tetap serta tidak diperdagangkan karena tidak merepresentasikan aset berwujud.

Pasalnya, underlying asset dari penerbitan SDHI adalah jasa layanan haji itu sendiri, yaitu pemondokan, katering, dan penerbangan. Itulah sebabnya struktur SDHI adalah ijarah al-khadamat. Adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah menjadi salah satu dasar kebolehan transaksi ini.

SDHI berstruktur ijarah al-khadamat telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN-MUI melalui Opini Syariah nomor B-118/DSN-MUI/III/2009.

Penerbitan SDHI pertama kali dilaksanakan bulan Mei 2009. Sejak saat itu, penempatan dana haji pada sukuk negara berlangsung secara periodik setiap tahun oleh Kemenag.

Salah satu ketentuan umum dalam mekanisme penempatan dana haji pada sukuk negara adalah jangka waktu yang dapat dinegosiasikan pada saat penempatan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dan kebutuhan pembiayaan Kemenag untuk penyelenggaraan ibadah haji.

Juga, besar imbalan dapat dinegosiasikan pada saat penempatan dengan mempertimbangkan tingkat imbal hasil surat berharga negara (SBN) dan tingkat return pasar.

Kenapa harus diinvestasikan?

Perlu ditegaskan kembali bahwa SDHI merepresentasikan kepemilikan investor atas jasa yang akan disediakan di masa yang akan datang serta piutang penerimaan ujrah jasa. Hal ini menyebabkan SDHI harus mengikuti ketentuan syariah terkait pertukaran mata uang dan utang piutang serta tidak dapat diperdagangkan.

Adapun tantangan terbesar pengelolaan dana haji adalah terus meningkatnya biaya haji dan bagaimana mengatasi currency mismatch. Hal ini mengingat sumber keuangan haji terbatas hanya dari setoran jemaah yang cenderung tetap.

Oleh karena itulah, pertimbangan untuk menginvestasikan dana haji pada instrumen keuangan syariah menjadi opsi logis ketimbang opsi menyimpannya pada perbankan, terlebih perbankan konvensional.

Hari ini, setelah sebelumnya ditangani sendiri oleh Kemenag, BPKH mulai pertengahan 2017 telah resmi menangani keuangan haji. Maka, ketika terjadi pembatalan haji, dana haji akan dikembalikan pada BPKH untuk dikelola. Salah satunya melalui SDHI.

Dana haji memang adalah dana murah bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan. Namun, hal tersebut tidak berarti pemerintah boleh sewenangnya menggunakan dana haji untuk pembangunan.

Kehadiran SDHI sebagai instrumen keuangan syariah adalah jembatan yang menghubungkan sektor keuangan dengan sektor riil.

Dana haji yang merepresentasikan sektor keuangan diinvestasikan pada SDHI sesuai waktu periode yang disepakati. Setiap bulan, Pemerintah Indonesia melalui Kemenkeu membayar imbalan hingga waktu jatuh tempo pengembalian dana tersebut.

Dengan mekanisme ini, maka Pemerintah Indonesia melalui Kemenkeu tentu berhak menggunakan dana yang dinvestasikan pada SDHI untuk dikelola sesuai kebutuhan pemerintah, termasuk membiayai pembangunan.

Pada tataran inilah, SDHI atau sukuk negara memainkan peran strategis sebagai instrumen investasi bagi dana haji untuk memperoleh bagi hasil atau nilai manfaat, sekaligus menjadi instrumen keuangan publik untuk penyelenggaraan fiskal.

Dan perlu dipahami, dana jamaah haji yang diinvestasikan pada sukuk negara aman karena dilindungi oleh UU SBSN dan UU APBN.

Pada 2018, instrumen investasi dana haji semakin beragam. Bahkan saat ini portofolio dana haji pada sukuk negara tidak hanya pada SDHI, tapi juga pada Global Sukuk dan Project based Sukuk (PBS).

Dari berbagai bentuk investasi inilah kemudian dana haji berkembang karena memperoleh nilai manfaat. Pengeluaran biaya haji tidak lagi bersumber dari setoran biaya haji jemaah, tetapi juga dari nilai manfaat berkat investasi dana haji.

Selama 2017 hingga 2019, nilai manfaat yang diterima BPKH atas dana kelola haji terus meningkat.

Secara berturut-turut, dana kelola sebesar Rp98 triliun, Rp113 triliun, dan Rp125 triliun menghasilkan nilai manfaat sebesar Rp5 triliun, Rp5,8 triliun, dan Rp7,2 triliun yang diberikan kembali kepada jemaah dalam bentuk insentif dan fasilitas.

Tahun 2020, diperkirakan dana kelola haji mencapai Rp142 triliun dengan nilai manfaat sebesar Rp8 triliun. Hingga Mei 2020, dana jemaah haji yang dikelola BPKH sudah mencapai Rp135 triliun.

Dari perspektif keuangan syariah, sungguh, opsi menghadirkan sukuk ini lebih baik daripada membiarkan pemerintah memilih opsi berutang ke luar negeri atau menerbitkan obligasi berbasis bunga untuk penyelenggaraan fiskal. Apalagi, pengelolaan sukuk dari waktu ke waktu semakin baik.

Di masa lalu, dana sukuk masuk pada general budget sehingga sulit memperlihatkan secara konkret manfaat penerbitannya. Namun hari ini, setiap penerbitan sukuk sudah berbasis proyek atau program sehingga manfaatnya dapat terukur.

Pada akhirnya, kebermanfataan dana haji melalui sukuk menjadi kian luas. Dana haji turut berkontribusi menggerakkan perekonomian nasional tanpa money creation karena sejatinya dana ini merepresentasikan volume transaksi pada sektor riil. Inilah peran yang memang harus dilakukan oleh sukuk sebagai instrumen keuangan syariah…

Wallahua’lam bish showab. (Dr. Khairunnisa Musari, Staf Pengajar Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq, Jember; Wakil Koordinator Indonesia Bagian Tengah DPP IAEI)

 

Berita Terkait