Mahfud MD, Presiden ‘’Republik Madura’’

KEMPALAN: Kalau Mahfud MD menjadi presiden, Novel Baswedan akan dijadikan jaksa agung. Begitu berita yang beredar beberapa waktu belakangan ini. Dalam sebuah kesempatan dialog dengan pimpinan perguruan tinggi Mahfud mengungkapkan obsesinya itu.

Meskipun ini bisa disebut sebagai berandai-andai, tetapi dalam politik tidak ada ‘’hil yang mustahal’’, kata pelawak Asmuni. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, karena politik adalah ‘’the art of possibilities’’, seni dari segala kemungkinan.

Karena itu obsesi Mahfud MD ini bukan khayalan. Kesempatannya untuk menjadi presiden masih terbuka. Pada kontestasi pilpres 2019 yang lalu namanya masuk bursa calon presiden mendampingi Joko Widodo. Malah ia sudah dipanggil ke lokasi dan sudah siap dengan baju seragam untuk deklarasi. Tapi, pada detik terakhir namanya menghilang dan diganti oleh Ma’ruf Amin.

Peluang Mahfud untuk menjadi presiden masih terbuka, karena pasca Jokowi selesai 2024 mendatang semua calon punya peluang yang kurang lebih sama. Dari segi umur Mahfud juga masih cukup bugar. Pada 2024 mendatang ia berusia 67 tahun. Masih cukup segar untuk menjadi presiden.

Tapi, harus dipastikan dulu, Mahfud ingin jadi presiden Republik Indonesia atau Republik Madura. Maklumlah, Mahfud asli Sampang, Madura, dan orang Madura biasanya suka bercanda. Sebagai pulau yang terpisah secara geografis dari Jawa Timur, masyarakat Madura sudah cukup lama menggelindingkan wacana Madura memisahkan diri dari Jawa Timur untuk menjadi provinsi tersendiri.

Sedangkan wacana membentuk Republik Madura, tentu hanya sekadar joke politik yang beredar di kalangan aktivis. Joke itu menceritakan orang Madura yang mengikuti upacara kenegaraan. Ketika lagu kebangsaan ‘’Indonesia Raya’’ sampai pada refrain ‘’Indonesia Raya, Merdeka Merdeka’’, si orang Madura berteriak, ‘’Madura Juga’’.

Maksudnya adalah, Madura juga merdeka seperti Indonesia. Orang Madura itu mengira bahwa Indonesia saja yang merdeka, dan Madura tidak ikut merdeka. Atau dia merasa bahwa Madura bukan bagian dari Indonesia.

Itu hanya sekadar joke politik, karena selama ini tidak pernah terdengar ada gerakan separatisme Madura untuk memisahkan diri dari NKRI. Karena itu, kalau Mahfud MD ingin menjadi presiden, tentu dia ingin menjadi Presiden RI, bukan Presiden Republik Madura.

Keinginan Mahfud menjadikan Novel Baswedan sebagai jaksa agung tentu berkaitan dengan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Dengan pernyataan itu Mahfud ingin menegaskan bahwa ia berkomitmen tinggi untuk memberantas korupsi.

Pernyataan ini paradoksal, karena Novel Baswedan sekarang menjadi korban pemecatan semena-mena oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), melalui tes wawasan kebangsaan yang kontroversial. Novel bersama 51 karyawan KPK dianggap jeblok hasil tesnya sehingga langsung dipecat dari KPK.

Bukan sekali ini saja Mahfud membuat pernyataan kontroversial atau paradoksal. Beberapa waktu yang lalu dia mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sekarang jauh lebih parah dibanding korupsi di zaman Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.

Di zaman Orde Baru, kata Mahfud, korupsi terjadi di sentral kekuasaan di Jakarta. Skala korupsinya juga tidak sebesar saat ini. Korupsi ratusan juta saja sudah menjadi berita besar. Karena pemerintahan Orde Baru bersifat sentralistis maka korupsinya juga sentralistis, terpusat di Jakarta saja.

Beda dengan korupsi di era Reformasi. Kata Mahfud, sekarang ini korupsi terjadi di pusat kekuasaan dan menyebar luas ke daerah-daerah. Hal itu terbukti dengan ditangkapnya banyak menteri dan anggota DPR RI. Para kepala daerah mulai dari gubernur sampai bupati dan walikota juga banyak yang dicokok KPK.

Pernyataan Mahfud itu bak menepuk air di dulang tepercik muka sendiri. Dengan pernyataan itu Mahfud mengonfirmasi bahwa korupsi di era Jokowi juga lebih buruk dibanding era Orde Baru. Sebagai bagian dari rezim Jokowi, Mahfud tentu saja ikut menanggung dosa dari korupsi yang marak ini.

Pada kesempatan lain Mahfud mengatakan bahwa 92 persen pelaksanaan pilkada di Indonesia didanai oleh cukong alias bandar politik. Karena biaya politik didapat dari cukong, maka setelah terpilih kepala daerah harus membayar utang biaya politik itu.
Itulah sebabnya terjadi banyak korupsi kebijakan oleh kepala daerah, karena terjebak oleh keharusan membayar modal yang sudah dikeluarkan para cukong dan bandar politik.

Kali ini Mahfud bukan sekadar memercik air di dulang, tapi sudah mandi telanjang dengan air di dulang. Kalau pernyataan Mahfud itu benar–dan tentu saja dia tidak bicara ngawur tanpa fakta—bisa disimpulkan betapa mengerikan kebobrokan sistem rekrutmen politik di Indonesia. Dan sebagai menteri yang mengoordinasikan masalah politik siapa lagi yang lebih bertanggung jawab terhadap keboborokan itu selain Mahfud sendiri.

Mungkin Mahfud ingin menerapkan ‘’Tiga M’’ seperti protokol kesehatan dan mengadopsinya menjadi protokol politik. Ia ingin cuci tangan supaya dianggap bersih dari dosa rezim. Mahfud memakai masker supaya tidak terjangkit penyakit rezim, dan Mahfud menjaga jarak dari rezim, supaya bebas dari dosa rezim.

Sebagai mantan aktivis semasa mahasiswa Mahfud dianggap sebagai suara kesadaran, the voice of consciense, terhadap ketidakadilan dan penyelewengan oleh kekuasan. Ia sering melontarkan kritik keras terhadap rezim. Selama menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud dianggap sebagai salah satu tokoh yang gigih menjaga konstitusi.

Salah satu pernyataan Mahfud yang paling dahsyat adalah bahwa malaikat pun kalau masuk ke sistem Indonesia akan berubah menjadi iblis. Pernyataan itu dibuatnya ketika masih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, 2013. Sistem politik yang transaksional dan mahar politik yang tinggi menghasilkan pemimpin politik yang korup, karena harus memainkan anggaran untuk membayar ongkos politik yang mahal.

Sayangnya, setelah masuk menjadi bagian rezim Jokowi sosok Mahfud sebagai ‘’the guardian of democracy’’ seolah hilang lenyap. Mahfud larut menjadi bagian dari rezim, dan suara kritisnya sayup-sayup nyaris tak terdengar.

Sebagai politisi Mahfud cerdik dan lincah, bisa berakrobat dari satu panggung ke pangung lain dengan cantik. Pada pilpres 2014 Mahfud menjadi ketua tim sukses pasangan Prabowo- Hatta yang berhadapan dengan Jokowi-JK. Prabowo kalah dalam kontestasi itu dan menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Alih-alih ikut berjuang bersama Prabowo, Mahfud memilih meloncat dari kapal yang nyaris karam.

Dalam hal keahlian loncat meloncat, Mahfud bisa disejajarkan dengan Ali Mochtar Ngabalin yang juga melakukan aksi lompat jauh dari kubu Prabowo ke kubu Jokowi. Sekarang Mochtar Ngabalin menjadi pembela Jokowi garis keras yang siap mengantam siapa saja yang menyerang.

Sebagai putra Madura, Mahfud mempunyai kontribusi terhadap kemenangan Jokowi-Ma’ruf di Madura. Pada awalnya suara Prabowo-Sandi terlihat sangat kuat di Madura. Dalam beberapa kampanye massa membeludak dalam jumlah yang sangat besar. Sampai menjelang hari tenang, Prabowo-Sandi hampir dipastikan akan menguasai Madura.

Tapi, rupanya ada operasi gergaji angin yang dimainkan. Pada detik-detik terakhir menjelang pemilihan terjadi pembalikan suara dan akhirnya Jokowi-Ma’ruf menang. Sepanjang sejarah sistem pemilihan langsung, Madura selalu menjadi black spot yang misterius. Teori pemenangan politik secanggih apapun tidak akan berlaku di Madura. Tokoh sekelas Prabowo pun menjadi korban, dan tidak bisa berbuat apa-apa.

Tentu tidak semua warga Madura suka terhadap Mahfud. Bahkan sesama warga Sampang pun ada yang tidak menyukai Mahfud dan melakukan demo ke rumah Mahfud yang dihuni oleh ibu dan saudara perempuannya.

Madura sering disebut sebagai Sisilia-nya Indonesia. Karakter penduduknya agamis tapi keras. Banyak criminal dari Madura. Tapi banyak juga tokoh-tokoh nasional yang lahir dari Madura yang menduduki jabatan tinggi di birokrasi dan militer.
Karena itu, kalau Mahfud MD menjadi presiden tentu warga Madura akan bangga. Publik juga ingin melihat lagi sosok Mahfud sang aktivis dan intelektual yang pernah menjadi ‘’the guardian of constitution and democracy’’.

Menarik ditunggu kemunculan Presiden RI Mahfud MD yang akan menjadikan Novel Baswedan sebagai jaksa agung sehingga pemberantasan korupsi akan berjalan tegas dan tuntas. Mungkin, Presiden Mahfud akan menunjuk Muhammad Rizieq Shihab sebagai menteri agama, supaya ibadah haji berjalan lancar dan setiap tahun bisa dapat kuota.

Mungkin juga Presiden Mahfud MD akan mengangkat Rocky Gerung sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan, dengan tugas utama membebaskan Indonesia dari kedunguan. (*)