Tarif Pajak Internasional

Negara G7 Layangkan Aturan Pajak 15% untuk Perusahaan Teknologi Global, Apa Alasannya?

  • Whatsapp
Para Menteri Keuangan dari negara-negara G7.

JAKARTA-KEMPALAN: Dalam kerja sama internasional, ada kelompok negara-negara maju yang saling bersinergi dalam hal tertentu. Kelompok ini dikenal sebagai negara G7, yang terdiri dari tujuh negara besar, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Italia, Jerman, Prancis, dan Kanada.

Dalam rapat yang diadakan hari Sabtu (5/6) lalu, negara G7 secara konsensus menyepakati order dari Amerika Serikat yang mencanangkan pembayaran pajak dari keuntungan yang didapat dari perusahaan teknologi global. Tarif pajak yang disepakati secara kolektif dari ketujuh negara ini adalah 15%.

BACA JUGA

Di negara-negara superior seperti negara G7, tentu bermunculan perusahaan teknologi yang secara global mendapatkan pemasukan yang luar biasa. Korporasi multinasional itu sekarang harus menyisikan dananya untuk membayar pajak kepada Menteri Keuangan di negara yang bersangkutan.

Jika menilik kebelakang, Joe Biden selaku Presiden Amerika Serikat sempat mencanangkan bahwa tarif pajak perusahaan multinasional ini sebesar 21%. Namun dalam berjalannya waktu, terjadi perdebatan dan akhirnya terciptanya konsensus mengenai tarif pajak sebesar 15% ini.

“Menteri Keuangan dari negara-negara anggota G7 hari ini, setelah bertahun melakukan diskusi, telah mencapai kesepakatan bersejaran untuk mereformasi sistem perpajakan global sehingga menjadi sesuai dengan perkembangan digital dunia, serta secara krusial untuk memastikan keadilan bagi perusahaan-perusahaan yang tepat untuk membayar di tempat yang tepat pula,” ucap Rishi Sunak selaku Menteri Keuangan Inggris seperti dilansir dari CNBC, Minggu (6/6).

Dengan aturan dan regulasi yang baru ini, outputnya para perusahaan global tersebut dapat mendistribusikan berapa persen dari pendapatannya kepada pemerintah. Perusahaan Facebook yang terkena dampak dari regulasi ini, harus membayar lebih banyak pajak di berbagai negara G7.

Menyikapi regulasi penarikan pajak pada perusahaan multinasional ini, Janel Yellen selaku Menteri Keuangan AS berujar, bahwa aturan ini menjadi tindakan tegas dan komitmen signifikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini akan mengakhiri perlombaan pajak secara global.

Selain Janet Yelleh, Olaf Scholz selaku Menteri Keuangan Jerman menjelaskan, bahwa kesepekatan ini akan menjadi berita buruk bagi surge pajak di seluruh dunia. Artinya, aturan yang sudah kuno ini harus berjuang melawan korporasi teknologi yang menjajakan fitur layanan online dan mengkorelasikan hasil pendapatannya dengan hak paten yang membuat pajaknya rendah. (Rafi Aufa Mawardi)

Berita Terkait