Menteri BUMN Usulkan Tambahan Anggaran di Kementeriannya Menjadi Rp 241,54 Miliar, Apa Alasannya?

JAKARTA-KEMPALAN: Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, merupakan Kementerian yang memiliki tupoksi dalam memberikan pengawalan dan pembinaan pada badan usaha yang secara legal milik negara. Kementerian yang dinahkodai oleh Erick Thohir ini, membuat kontroversi dengan mengajukan usualn mengenai anggaran.

Diketahui bahwa Erick Thohir secara gamblang memberikan pengajuan untuk memberikan penambahan anggara di Kementerian BUMN dengan nominal yang sangat tinggi, yaitu Rp 33,34 miliar. Sehingga jika ditambah oleh pengajuan ini, maka total anggaran dari kementerian strategis ini menjadi Rp 241,54 miliar.

Usulan yang dilayangkan oleh Erick Thohir ini adalah untuk anggaran di fase pagu indikatif Kementerian BUMN tahun 2022 mendatang. Pengajuan ini disebebkan atas rasionalisasi yang mana anggaran Rp 208,2 miliar dirasa masih kurang untuk pemenuhan segala program serta kebutuhan dari Kementerian BUMN.

“Bila dimungkinkan kami meminta penambahan anggaran sebesar Rp33,4 miliar,” ujar Erick Thohir dalam agenda Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (3/6).

Pria yang juga menjadi filantropis ini, mengutarakan bahwa pagu indikatif yang dianggarkan untuk tahun 2020 dari Kementerian BUMN senilai Rp 208,2 miliar dinilai lebih rendah jika dikomparasikan dengan pagu indikatif tahun 2021 yang mencapai angka Rp 244,8 miliar.

Pagu indikatif tahun 2022 yang diresmikan serta diputuskan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN ini menuai reaksi dari para stakeholder ditubuh Kementerian BUMN. Sehingga Erick meminta melakukan penambahan anggaran untuk pagu indikatif di tahun 2022 ini.

Dalam rancangan anggaran yang saat ini, Kementerian BUMN memiliki dua program yakni pertama program dukungan sebesar Rp152,9 miliar dan program pengembangan serta pengawasan Rp55,3 miliar.

Pria berumur 51 tahun ini, menilai bahwa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022 mendatang ada empat program utama. Yaitu, pembina dan pengawas BUMN yang profesional, memaksimalkan kontribusi BUMN, mewujudkan kemandirian dan korporatisasi BUMN, serta peningkatan keunggulan dan daya saing BUMN.

Lalu juga disertakan program untuk menunjang peningkatan keunggulan dan daya saing BUMN. Beberapa di antaranya adalah peningkatan pasar BUMN ke luar negeri, inovasi yang bernilai strategis, dan program hilirisasi yang dijalankan BUMN. (Rafi Aufa Mawardi)