Catatan Ekonomi Bambang Budiarto

Menyoal Layer Pertama PPh OP

  • Whatsapp

KEMPALAN: Orang bijak taat pajak, ayo peduli pajak, bangga bayar pajak. Demikian slogan-slogan yang dimunculkan untuk menyemangati para wajib pajak sebagai bagian peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya dapat ditanyakan ke diri kita masing-masing, setelah membayar pajak, kita akan merasa bangga atau merasa nggrundel. Ikhlas atau tidak ikhlas. Jarang diungkapkan dan hanya kita yang dapat merasakan.

Pajak sebagai salah satu bentuk instrument variable dalam kebijakan fiskal, keberadaannya sudah sangat lama. Pajak sudah ada seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Bangsa Mesir kuno telah mengenal pajak sebagai sistem pungutan yang sifatnya memaksa sejak 3000 SM.

BACA JUGA

Pemerintah Hindia Belanda pun telah mewariskan sistem perpajakan yang selanjutnya perpajakan di Indoneisa pengenaannya diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 serta peraturan lainnya seperti yang tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007. Kajian atas pajak seakan tak ada habisnya; diseminarkan didiskusikan dikurikulumkan dimata-kuliahkan.

Terkini, munculnya rancangan penyesuaian pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) bagi orang pribadi dan badan. Dengan orientasi terciptanya sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, pemerintah berencana menambah layer pendapatan kena pajak dan memperbaiki tarif PPh   Orang Pribadi (OP)  di tahun depan, 2022.

Penerimaan pajak diharapkan dapat berada di kisaran Rp 1.499,3 – Rp 1.528,7 triliun. Apabila diperhatikan dengan seksama berarti terdapat pertumbuhan lebih dari 9% dari penerimaan perpajakan tahun sebelumnya yang Rp 1.444,5 triliun.

Berpijak pada tarif PPh OP saat ini dalam UU No. 36/2008, sekarang ada 4 lapisan tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pertama, PKP sampai Rp 50 juta dalam satu tahun dikenakan PPh OP 5%. Kedua, diatas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta dikenakan PPh OP 15%. Di atas Rp 250 juta – Rp 500 juta dikenakan tarif PPh 25%, dan diatas Rp 500 juta senilai 30%.

Ke depannya akan ada 5 layer pengenaan PPh OP. Tambahannya adalah untuk PKP diatas Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar berlaku tarif pajak 30%, dan layer kelima untuk orang yang berpenghasilan diatas Rp 5 miliar, 35%.

Secara umum, untuk masyarakat banyak sebenarnya perubahannya tidak terlalu signifikan, pergerakan sedikit terasa pada kelompok  superkaya. Ketentuan baru ini diprediksi mampu menumbuhkan usaha dalam negeri.

Wajib Pajak (WP) badan mulai tahun pajak 2022 justru mengalami penurunan,  dari 25% menjadi 20%. Bahkan untuk beberapa WP badan dengan beberapa persyaratan tertentu akan memperoleh tarif 3% lebih rendah. Iklim usaha lebih berkembang, pergerakan barang dan jasa beberapa unit kegiatan ekonomi mendapat dukungan dari sisi perpajakan.

Catatan kecil bisa diarahkan pada masyarakat ber-PKP sampai Rp 50 juta  dengan tarif PPh OP 5%. Secara gampang dapat dimengerti bahwa kelompok ini pendapatannya perbulan adalah Rp 4,2 juta. Boleh direnungkan, dengan nilai tersebut setelah terpapar PPh OP 5% nilainya tak lagi sampai Rp 4 juta per bulan.

Di sisi yang lain, pada pertengahan tahun lalu salah satu syarat didapatkannya Bantuan Subsidi Upah (BSU) adalah karyawan dengan gaji di bawah Rp 5 juta. Artinya mereka yang dengan nilai Rp 50 juta pertahun ini sebenarnya adalah kelompok yang sedang berusaha meraih subsidi.

Di saat perjuangan tersebut belum tentu berhasil karena formulasi syarat dan ketentuan yang beragam ternyata sudah dihadang PPh OP. Mencermati hal ini menaikkan layer pertama dari Rp 50 juta menjadi Rp 75 juta rasanya menjadi lebih wajar untuk dimengerti.

Pertanyaannya sekarang, terganggukah target capaian penerimaan perpajakan jika layer pertama digeser? Mari dihitung bareng-bareng, salam. (Bambang Budiarto–Redaktur Tamu Kempalan.com, Dosen Ubaya, Pengamat Ekonomi ISEI Surabaya)  

 

Berita Terkait