Catatan Ekonomi Bambang Budiarto

Sunset Policy, Kecerdikan atau Kecerdasan?

  • Whatsapp

KEMPALAN: Tepat di menit 51, dengan meloncat setinggi mungkin sambil mengepalkan tangan kiri dan meninjunya, akhirnya gol. Tidak bermaksud curang, dengan tinggi badan 166 cm memang tidak ada cara lain untuk menjangkau bola tersebut saat berhadapan dengan Peter Shilton yang menjulang.

Semua mata penonton di Stadion Azteca – Mexico City melihat. Di tayangan visual juga terlihat. Sayang, hanya satu orang yang tidak melihat. Wasit asal   Tunisia, Ali Bennaceur.  Terjadilah ‘Gol Tangan Tuhan’ 22 Juni 1986 silam, meskipun seluruh orang Inggris menyebutnya ‘Gol Tangan Setan’. Siap dianulir, namun diliriknya pak wasit tetap mensahkan gol tersebut.

BACA JUGA

Itulah KECERDIKAN Diego Armando Maradona. Siapa sangka, 4 menit kemudian sang mega bintang menunjukkan KECERDASAN-nya. Seorang diri meliuk-liuk lebih dari setengah lapangan dan melewati lebih dari separoh pemain lawan termasuk penjaga gawang, kembali si boncel mencetak gol.

Kali ini dilakukan dengan tendangan kaki kiri yang sempurna. Peristiwa melegenda ini akhirnya menjadi bagian perjalanan Argentina meraih tropi Piala Dunia setelah di partai final mengalahkan Jerman. Prestasi yang belum dapat dikejar yuniornya, Lionel Messi.

Segala bentuk raihan memang dapat dikatakan sebagai prestasi, bisa dengan dengan kerja keras mengeluarkan segala daya, kemampuan, dan kecerdasanya. Bisa pula karena kecerdikan, peluang, ataupun nasib baik. Bagi seorang atlet, menjadi juara adalah prestasi.

Bagi pelajar sekolah dasar dan menengah, naik kelas adalah prestasi. Bagi manajemen perusahaan, kenaikan profit adalah prestasi. Dan bagi pejabat pemerintah, terciptanya kesejahteraan masyarakat adalah prestasi.

Untuk dapat dikatakan sejahtera tentu ada beberapa indikator ekonomi yang harus dipenuhi capaiannya; pendapatannya, tabungannya, konsumsinya, dan lain-lain. Secara agregat Pendapatan Domestik Bruto (PDB) adalah representasi pendapatan nasional suatu negara yang capaiannya dapat diperoleh melalui beberapa cara.

Dengan penambahan output hasil produksi juga hasil sumber daya alam, peningkatan devisa, peningkatan penerimaan pajak, serta sumber-sumber penerimaan lain yang sah. Semua dengan cara dan strateginya sendiri-sendiri.

Tax amnesty dan sunset policy, kebijakan makro ekonomi yang saat ini digadang-gadang mampu meningkatkan pendapatan nasional. Tax amnesty, diberikannya pengampunan atas pokok pajak yang berupa keringanan dengan penerapan tarif yang jauh lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku umum atas hutang pajak atau pokok pajak yang kurang atau yang belum dibayar.

Untuk sampai pada hal tersebut dapat dilakukan dengan membayar uang tebusan dan melakukan pelaporan harta kekayaan. Tujuannya tentu saja adalah peningkatan penerimaan negara melalui pajak, karena ditenggarai masih banyak masyarakat belum melaporkan hartanya yang berakibat penerimaan pajak stagnan.

Sementara sunset policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, dalam bentuk penghapusan sanksi administratif perpajakan seperti bunga ataupun sanksi denda administratif.

Pokok pajaknya tetap wajib dibayar penuh sesuai tarif umum yang berlaku bagi wajib pajak perorangan ataupun badan. Sedikit beda dengan tax amnesty, dalam sunset policy tidak ada ketentuan mengenai pembebasan atas tuntutan pidana pajak. Memahami hal ini, jika harus memilih tentunya publik lebih memilih tax amnesty sedang pemerintah lebih memilih sunset policy.

Seperti halnya pribadi-pribadi yang sedang mencoba bertahan hidup di masa pandemi Covid-19 ini, maka pemerintahan suatu negara pun demikian. Dalam situasi masih kebulet Corona ini tentu tidak mudah bagi pemerintah untuk mengkreasi beberapa bentuk penerimaan, tidak banyak pilihan.

Memahami hal tersebut, sunset policy saat sekarang layaknya jalan tol. Jalan pintas alternatif yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan, peningkatan PDB. Yang demikian sah-sah saja. Potensinya memang masih cukup signifikan untuk menaikkan penerimaan.

Beberapa release menyebut angka Rp 134 triliun dan Rp 201 triliun adalah potensi penerimaan setoran pajak tambahan, dengan asumsi penerapan tarif PPh Final sebesar 20% untuk angka Rp 134 triliun dan 30% untuk angka Rp 201 triliun. Memahami fakta yang demikian tentu saja sunset policy menjadi opsi terbaik untuk menutup celah defisit anggaran. Surat Utang Negara (SUN) harus kembali diterbitkan jika sunset policy bukan pilihan utama untuk saat ini.

Semua berkonsekuensi dan semua memiliki risiko. Namun, keputusan harus diambil, baik dengan kecerdikan ataupun dengan kecerdasan. Pertanyaanya sekarang, jika opsi yang diambil untuk mendongkrak penerimaan dan menutup defisit anggaran adalah sunset policy, sesungguhnya ini sebuah kecerdikan atau kecerdasan ya? Bisa belajar dari Diego Maradona tadi, salam. (Bambang Budiarto–Redaktur Tamu Kempalan.com, Dosen Ubaya, Pengamat Ekonomi ISEI Surabaya)  

Berita Terkait