Antara Prof M dan Prof E

KEMPALAN: Inisial SBY sudah sangat dikenal di Indonesia. Tanpa menyebut kepanjangannya pun orang sudah tahu siapa dia. Sama dengan inisial JFK bagi orang Amerika, atau Dr M bagi warga Malaysia.

Tapi, kalau tiba-tiba muncul nama Prof M dan menjadi viral di media massa, tentu membuat banyak orang penasaran. Apalagi Prof M adalah guru besar di perguruan tinggi negeri terkenal di Jawa Barat yang inisialnya ditulis U saja. Ini agak membingungkan karena semua universitas pasti memakai inisial U. Dan kalau menyebut tiga perguruan tinggi negeri di Jawa Barat pasti larinya tidak jauh dari ITB, UPI, dan Unpad. Karena inisialnya adalah U maka pilihannya antara UPI atau Unpad.

Yang lebih heboh lagi Prof M jadi viral bukan karena profesinya sebagai guru besar, tapi karena skandal perselingkuhannya dengan seorang perempuan yang menuduhnya menelantarkan anak hasil hubungan gelap mereka.

Dalam dunia politik penyebutan inisial adalah upaya political branding sebagai bagian dari strategi marketing politik. Penyematan inisial adalah bagian dari strategi diferensiasi untuk membedakan satu produk polotik dari lainnya.

Nama-nama yang khas bisa menghasilkan inisial yang khas pula. SBY dan JK sudah menjadi brand yang mempunyai tingkat rekognisi hampir 100 persen di Indonesia. Fakta bahwa keduanya adalah presiden dan wakil presiden semakin memperkuat brand itu. Tetapi meskipun sama-sama presiden tapi Soekarno maupun Suharto tidak dikenal dengan sebutan S.

Dalam dunia media menyebut inisial nama tujuannya adalah untuk melindungi kehormatan dan nama baik seseorang. Hukum Indonesia menganut azas presumption of innocence, praduga tak bersalah, sebelum pengadilan memutus bersalah maka orang tersebut tidak bersalah. Makanya dia disebut sebagai tersangka dan terdakwa. Baru belakangan ada istilah baru yang aneh yaitu terduga. Bisa jadi akan ada istilah terkira.

Secara psikologis penyebutan inisial justru akan memicu rasa penasaran. Seorang selebritas yang terlibat pelacuran online dan namanya disebut dengan inisial pasti akan membuat banyak orang penasaran dan memburu akun medsos selebritas itu. Di era digital yang serba canggih sekarang gampang sekali melacak identitas selebritas semacam itu. Akibatnya, setiap kali ada selebritas yang terlibat kasus pelacuran online akun Instagramnya pasti kebanjiran pengunjung. Fotonya akan tersebar kemana-kemana dan bisa jadi dia akan dapat ribuan follower dadakan. Di satu sisi kasusnya mungkin membawa petaka, tapi di sisi lain sang selebritas bisa dapat pansos gratis.

Prof M juga begitu. Dalam waktu singkat nama lengkapnya sudah beredar dimana-mana lengkap dengan foto-fotonya. Perempuan selingkuhannya tidak merahasiakan identitasnya, karena itu publik bisa tahu semua hal mengenai perempuan itu. Publik lebih tertarik menikmati foto-fotonya daripada bersimpati terhadap kasusnya.

Media sosial dan media-media online seperti singa lapar menemukan daging segar, langsung menerkam dengan rakus. Semua sisi kasus ini diungkap habis, kronologi perselingkuhan, detail profil Prof M dan selingkuhannya semua dihajar habisa tanpa ampun.

Penyebutan inisial Prof M bukan malah melindunginya dari praduga bersalah, tapi malah menimbulkan kuriositas, rasa ingin tahu, yang besar terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Media menyebutkan inisial bukan untuk melindungi privasinya, tapi untuk menjadikan publik makin penasaran terhadapnya.

Kasus ini lebih layak dilihat sebagai masalah pribadi, tapi kemudian menjadi konsumsi publik karena Prof M adalah pejabat publik, selain gurubesar dia adalah komisaris sebuah BUMN dan staf ahli menteri. Tetapi semua pemberitaan yang muncul mayoritas mengungkit persoalan pribadi.

Tentu saja kelakuan Prof M memalukan kalau dia terbukti berselingkuh sampai punya anak dan lalu menelantarkannya. Sebagai guru besar Prof M dituntut untuk menjadi panutan di dunia intelektual maupun di ranah pribadi. Cara hidup yang hedonis dan snobis tentu tidak pantas bagi seorang guru besar.

Meski demikian, Prof M tetap mempunyai privasi yang harus dihormati. Eksploitasi yang berlebihan oleh media terhadap kehidupan pribadinya harus dibatasi.

Pemberitaan ala tabloid seperti yang dialami Prof M sekarang menjadi hal yang dianggap lumrah di media. Tabloidisme mempunyai konotasi negatif karena mengeksploitasi hal-hal yang sensasional yang berhubungan dengan gosip dan desas-desus. Tabloid dianggap sebagai media kelas dua yang berbeda dengan “quality media” yang berpegang pada idealisme.

Tabloidisme yang awalnya berkembang di Inggris sekarang mewabah ke seluruh dunia. Publik pembaca lebih suka membaca skandal seks seorang politisi daripada menganalisis kebijakan publiknya. Skandal seks Clinton diikuti dengan antusias oleh pembaca di seluruh dunia daripada kebijakan luar negerinya.

Fungsi media sebagai kontrol sosial sembari memberikan pendidikan politik merosot menjadi fungsi hiburan yang menyajikan selera pasar.

Pakar media dari Queensland University, Prof. Brian McNair (Journalism and Democracy: An Evaluation of Political Public Sphere, 2000) menyebut hal ini sebagai “dumbing down”, proses pembodohan pelan-pelan. Media tidak mau bersusah payah menyajikan artikel yang membutuhkan analisis atau perenungan intelektual, dan lebih suka menyajikan berita yang bisa memancing klik sebanyak-banyaknya.

Peran media sebagai institusi bisnis lebih menonjol daripada perannya sebagai institusi sosial yang bertugas mengontrol kekuasaan. Jurnalisme investigasi yang menjadi mahkota tertinggi bagi seorang jurnalis sudah menjadi hal yang asing atau tidak dikenal.

Jurnalisme investigasi mahal dan berisiko, serta membutuhkan olah intelektualitas yang tinggi. Jurnalisme investigasi memang berkelas tapi tidak menghasilkan klik yang tinggi. Masa-masa keemasan 1970-an di era Bob Woodward dan Carl Bernstein yang memburu kasus Watergate sampai Presiden Nixon jatuh, menjadi kenangan indah.

Jurnalisme jaga warung menjadi gejala umum. Jurnalis lebih suka jaga warung menunggu datangnya rilis
daripada turun ke lapangan melakukan verifikasi dan investigasi. Karena itu pemberitaan mengenai Zakiah Aini menjadi seragam tanpa banyak upaya untuk mengungkap dan mempertanyakan kejanggalannya. Peristiwa-peristiwa terorisme lainnya juga diberitakan seragam dan datar. Penyebutan stereotyping dan labelling seperti radikal, ekstremis, fundamentalis, menjadi menu sehari-hari yang ditelan mentah-mentah tanpa perlu dinalar secara kritis.

Kasus-kasus korupsi juga mengalami hal yang sama. Ada kebuntuan dalam menelusuri aliran dana yang mengucur kemana-mana. Kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan mantan menteri sosial Juliari Batubara diduga melibatkan pemain-pemain besar. Ada anggota DPR yang dicurigai, ada anak Pak Lurah, ada Sang Madame Bansos, ada banyak dewa yang terlibat, tapi sampai sekarang kasusnya seperti mandek disitu-situ saja.

Profesor E sangat kecewa dengan kenyataan ini. Ia dipanggil KPK dan diperiksa karena namanya disangkutpautkan dengan proyek bansos itu. Prof E merasa diperlakukan tidak adil, karena pada daftar penerima proyek itu ada nama-nama para dewa, tapi tetap tidak disentuh.

Prof E melihat ada proses pembodohan publik. Ia memprotes dengan caranya sendiri, mengundurkan diri dari tugasnya sebagai dosen dan mengembalikan gelar guru besar kepada pemerintah.

Prof M dan Prof E, sama-sama guru besar, dua-duanya sedang berada pada pusaran peristiwa yang menjadi sorotan publik, meskipun skala kasusnya beda. Prof E adalah intelektual organik ala Gramsci yang berkutat dengan persoalan-persoalan publik. Prof M lebih banyak nangkring di menara gading sambil menikmati gaya hidupnya sendiri.

Prof E dengan jantan berani mundur dan mengembalikan jabatannya kepada pemerintah. Kita tunggu apakah Prof M berani melakukan hal yang sama. (*)