(Jangan) Mencapai Puncak Tanpa Mendaki
KEMPALAN: Ada catatan (jernih) yang sangat menarik dalam wawancara eksklusif, Febby Mahendra Putra (Direktur Pemberitaan Tribun Network) dengan I Gede Pasek Suardika, di channel YouTube Tribun Network, 21 Maret 2021, hari Minggu lalu.
Gede Pasek, dalam wawancara itu, mengatakan ada satu hal yang harus dipahami bersama oleh para politisi, bahwa partai politik adalah “properti publik”. Oleh karena habit sebuah kehidupan partai politik itu adalah masyarakat.
Gede Pasek mengingatkan, bahwa masyarakat memilih atau tidak, itulah yang akan menjadi “nyawa” partai politik. Oleh karena itu, partai politik harus membuka ruang, jangan sampai properti publik itu menjadi properti pribadi atau keluarga.
Sebab, dalam pandangan Gede Pasek, jikalau partai politik menjadi properti pribadi atau keluarga, maka partai politik itu sudah menjauh dari cita-cita (keberadaan) partai politik itu sendiri (sebagai properti utama dalam negara demokrasi).
Apakah anggota keluarga dekat dari pendiri, ketua umum atau pengurus inti suatu partai politik tidak boleh terlibat di dalam kepengurusan partai politik tersebut? Gede Pasek menjawab: “Tentu saja boleh!” Tegasnya.
Tetapi, kata Gede Pasek, ada syarat yang harus dipenuhi. Yaitu, mengikuti proses, fase-fase atau mekanisme kaderisasi secara berjenjang dalam struktur kepengurusan partai. Supaya fair, bermartabat dan elegan. Tentu saja demokratis (pen).
Seluruh kader partai harus diajak terlibat secara bersama-sama membangun dan membesarkan partai. Sehingga tidak menjadi partai monarki, yang dapat menyebabkan kehidupan politik di era modern menjadi kurang sehat, simpul Gede Pasek.
Di akhir wawancara itu, Gede Pasek menukil quote-nya Anas Urbaningrum yang (menurut saya) cukup menggugah, “(jangan) mencapai puncak tanpa mendaki”. Kalau mau mencapai puncak ayo mendaki bareng-bareng, capek bareng-bareng. Artinya, ketika proses, fase dan jenjang kaderisasi sudah dilalui dengan “tertib”, siapa yang duluan sampai di puncak, maka dialah yang jadi pimpinan.
Semestinya, tidak boleh ada monarki dalam pengelolaan partai politik. Apalagi menciptakan feodalisme, dan menganggap para kadernya hanya sebagai “abdi dalem” yang harus manut pada kemauan (yang merasa menjadi) “penguasa tunggal” di sebuah partai politik.
Semoga saja kehidupan partai politik di negeri kita semakin membaik, semakin sehat dan demokratis. Partai politik harus menjadi properti publik, infrastruktur utama dalam negara demokrasi dan (harapan kita) selalu memperjuangkan kepentingan rakyat! Tabik. (*)
(Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Baturaja, Sumatera Selatan)
