Vaksin Covid-19 dan Residu Pemilu-19
KEMPALAN: Vaksin Covid-19 tidak ada hubungan sama sekali dengan Pemilu-19, hanya angka 19 saja yang kebetulan sama. Covid 19 adalah masalah pandemi dan pemilu 19 adalah urusan politik, tidak ada korelasi yang menghubungkannya.
Tapi di Indonesia banyak orang yang punya ilmu gotak-gatik-matuk. Itu istilah Jawa yang kurang lebih artinya diutak-atik dan masuk di akal juga. Sesuatu yang tidak ada hubungan seperti Covid 19 dan Pemilu 19 ternyata ada korelasinya kalau pakai ilmu gotak-gatik matuk.
Pengusaha survei Burhanudin Muhtadi baru saja memasarkan hasil survei terbarunya mengenai penanganan Covid 19 di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan vaksinasi. Dalam tiga bulan terakhir ini pemerintah Indonesia, dan juga pemerintah di seluruh dunia, berpacu melawan virus, race against the virus. Makin cepat pemerintah lari mengejar, makin cepat pula larinya si virus. Pemerintah Indonesia ngos-ngosan dan virus masih tetap lari kencang, dan cepat menembus angka positif dua juta orang.
Sudah setahun balapan itu berlangsung tapi tanda-tanda finish belum kelihatan, malah terasa semakin jauh, dan si virus makin sulit dikejar. Setiap saat virus selalu ada di pole position, dan seperti kata iklan sepeda motor, “virus semakin di depan”.
Makin dikejar makin bermutasi. Bentuknya berubah, variannya makin banyak, lebih tangguh, lebih cepat menyerang, dan menular. Berbagai macam cara penangkal sudah dicoba, mulai dari doa sampai dukun dan jimat. Berbagai macam vaksin didatangkan. Jutaan unit vaksin buatan China diimpor, dan jutaan lainnya dari China dan Eropa segera didatangkan juga.
Menteri kesehatan yang seorang dokter dan jenderal dianggap tidak kompeten lalu dipecat, diganti menteri kesehatan yang insinyur dan saudagar yang tidak punya latar belakang kesehatan. Katanya menteri kesehatan tidak harus dokter atau orang kesehstan, seperti halnya menteri kehutanan tidak harus orang hutan.
Berbagai obat dari dalam negeri dibikin sendiri. Mulai dari herbal sampai racikan dan ramuan ajaib. Universitas Airlangga tiba-tiba mengumumkan sudah menemukan obat mujarab yang bakal mengakhiri petualangan sang pandemi. Bingo! Masalah selesai karena obat merah putih sudah ditemukan. Game over. Tapi ternyata itu hanya gimmick marketing atau gimmick politik kampus saja. Setelah menjadi kontroversi dan polemik, diserang dari sana sini, temuan obat itu pelan-pelan meredup nyaris tak terdengar, dan akhirnya benar-benar tidak terdengar.
Obat tidak berhasil ditemukan. Sebagaimana obat AIDS yang sampai sekarang belum juga ditemukan. AIDS masih tetap ada, Covid 19 masih tetap akan ada sampai bertahun-tahun kedepan, dan sangat mungkin akan tetap ada sepanjang manusia masih ada di bumi.
Gagal dilawan, virus harus diajak berteman. Berdamailah dengan virus. Begitu kata Presiden Jokowi. Kita mau berteman dan berdamai, tapi vurus tidak mengenal teman dan tidak pernah mau berdamai. Alih-alih jinak karena dijadikan teman si virus malah makin galak.
Tidak ada cara lain, harus dilawan. Harapan terakhir jatuh ke vaksin. Maka semua jenis vaksin didatangkan. Lalu dari dalam negeri pun vaksin dibikin. Sama dengan euforia obat yang gegap gempita, kali inu juga gegap gempita menyambut vaksin temuan Dokter Terawan, mantan menteri kesehatan. Seperti langganan sebelumnya, vaksin ala Terawan ini dinamai Vaksin Nusantara supaya keren. Katanya vaksin Nusantara lebih hebat dari vaksin-vaksin yang sudah ada. Vaksin China Sinovac lewat. Vaksin Amerika Moderna tidak ada apa-apanya. Vaksin Inggris Astra Zenica pun takluk. Vaksin Nusantara lebih efektif, lebih murah, lebih tahan lama, lebih gampang dipakai, tidak sakit ketika disuntikkan. Vaksin lain hanya bertahan setahun atau beberapa bulan saja, tapi Vaksin Nusantara bertahan selamanya di badan. Vaksin Nusantara juga lebih gampang disimpan di kulkas biasa seperti menyimpan jamu tolak angin.
Meskipun gayanya sering bikin ill-fill, Dokter Terawan ini jagoan dalam hal menemukan obat dan terapi. Sebelum jadi menteri ia menemukan metode unik yang bisa menyembuhkan semua penyakit yang paling mematikan, mulai dari jantung, ginjal, stroke, apapun. Metode ini mengombinasikan Digital Substraction Angiography (DSA) dengan injeksi heparin, yang oleh Dokter Terawan disebut sebagai terapi cuci otak, karena melibatkan pembilasan otak intra-arterial.
Metode ini menjadi instant hit dan semua pejabat tinggi Indonesia antre untuk mendapatkan pelayanan terapi cuci otak. Dokter Terawan menjadi dokter paling populer di Indonesia. Tapi IDI, Ikatan Dokter Indonesia, mencurigai metode cuci otak itu dan meminta Dokter Terawan menghentikannya sebelum mendapatkan clearance dari IDI dan melewati tahapan penelitian sesuai prosedur. Terawan menolak permintaan IDI dan Terawan pun dipecat. Tidak lama setelah Terawan jadi menteri ia cepat memecat ketua IDI.
Sekarang giliran Dokter Terawan kena pecat lagi. Kali ini Jokowi yang memecatnya. Tapi, Terawan tidak mati angin. Ia pun cepat mengumumkan penemuan Vaksin Nusantara yang dahsyat itu. Tapi, melihat rekam jejak Terawan, kali inipun terlihat banyak jalan tikus serba pintas yang diterabas. Dengan jalan pintas itu Vaksin Nusantara akan dipakai sebagai vaksin darurat sebagaimana China menerapkan vaksin dengan paksa di Wuhan yang menjadi episenter pandemi.
Persoalannya bukan hebat atau tidak hebatnya vaksin Nusantara. Problem utama adalah trust, kepercayaan masyarakat terhadap rekam jejak Dokter Terawan. Sehebat apa pun temuannya kalau publik tidak punya trust maka vaksin itu pasti akan mangkrak.
Itulah yang terjadi dengan program vaksinasi pemerintah sekarang ini. Survei Burhanudin Muhtadi menunjukkan bahwa separuh masyarakat Indonesia tidak mau divaksin. Penyebabnya macam-macam. Ada yang tidak yakin vaksin efektif menangkal virus. Ada yang curiga ini vaksinasi politik. Banyak yang menganggap vaksinasi adalah dagangan titipan China. Rakyat gratis tapi negara yang bayar, ujung-ujungnya rakyat juga yang tekor. Lebih banyak lagi yang tidak percaya vaksin ini halal. Dan kalau semua itu dijumlah maka ditemukan problem utamanya adalah rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintah.
Jokowi sudah dua kali divaksin. Sudah ditemani influencer top Rafi Ahmad, yang langsung pesta setelah dapat honor. Wapres Ma’ruf Amin pun sudah divaksin dan MUI, Majelis Ulama Indonesia, sudah mengeluarkan fatwa halal. Tapi 41 persen responden masih tetap enggan divaksin. Desember tahun lalu persentase penolakan adalah 43 persen. Setelah kampanye besar-besaran sampai mulut berbusa hasilnya hanya dua persen. Fatwa halal MUI pun tidak ngaruh, mungkin publik sudah tahu MUI pun tidak lebih dari stempel pemerintah.
Survei Burhanudin Muhtadi mengungkapkan bahwa para penolak vaksin itu ternyata pemilih Prabowo-Sandi pada pemilu 2019. Ketahuan juga akhirnya, bahwa penolakan ini adalah residu dari pilpres 2019. Setelah pemilu usai Prabowo boleh saja menjadi pembela Jokowi, Sandiaga Uno boleh saja jadi anak manis Jokowi. Pasangan ganda putra itu sudah mendapatkan posisi, tapi pendukungnya tetap oposisi. Usulan agar Prabowo-Sandi ikut membujuk bekas pendukungnya supaya mau divaksinasi akan jadi dagelan yang absurd yang tidak bakal didengar.
Tentu ini membikin panik. Tujuan utama vaksinasi adalah tercapainya ”herd immunity”, kekebalan kelompok. Sedikitnya 70 persen manusia Indonesia harus dikebalkan melalui vaksinasi, dan setelah itu secra teoretis kekebalan akan tercapai dan virus akan berhenti menyebar. Tapi kalau separoh penduduk Indonesia menolak divaksin maka kekebalan kelompok tidak bakal tercapai.
Kalau sudah begitu dampaknya bisa mengerikan. Jokowi selalu bingung memikirkan bagaimana caranya ekonomi bisa segera pulih dari resesi. Kunci utamanya adalah pandemi harus diakhiri. Kalau virus masih tetap tak terkendali maka pemulihan ekonomi akan menjadi mustahil.
Bagi mereka yang percaya bahwa kedaulatan rakyat masih ada, inilah sekarang buktinya. Rakyat masih berdaulat, dan sekarang rakyat melakukan silent political exercise, gerakan politik diam dengan melakukan pembangkangan sosial, social disobedience.
Persoalannya bukan obat Covid. Bukan vaksin China atau vaksin Amerika, atau vaksin Nusantara. Yang harus diinjeksikan kepada rakyat adalah vaksin kepercayaan, supaya trust publik terhadap pemerintah tumbuh kembali. (*)
