Sukanto Tanoto, Kisah Bandar, Bandit, dan Badut

KEMPALAN: Sukanto Tanoto raja sawit Indonesia itu termasuk golongan manusia crazy super rich Indonesia. Kekayaannya total berjumlah Rp 20 triliun dan menempatkannya dalam daftar 25 besar bos paling tajir di Indonesia.

Harta Sukanto Tanoto sama dengan tiga kali lipat APBD Surabaya dan 20 kali lipat rata-rata APBD provinsi-provinsi di Indonesia. Kekayaannya bisa dipakai untuk membiayai operasional sebuah provinsi sampai 20 tahun atau sampai 50 tahun termasuk menggaji bupati, anggota DPRD, dan seluruh pegawai di kabupaten itu. Artinya, tanpa menarik sepeser pajak dari rakyat pun sebuah provinsi bisa dibandari oleh para crazy super reach ini.
Kalau saja sebuah provinsi boleh dilelang dan dibiayai swasta seperti yang terjadi sekarang ini terhadap jalan tol, bandara, pelabuhan, dan banyak fasilitas umum lainnya, maka seluruh provinsi di luar Jawa bisa dibeli oleh satu orang saja. Selain membayari anggota DPRD dan pegawai negeri seluruh provinsi, uang swasta itu juga cukup untuk membayari biaya operasional sekolah sampai universitas dan menggaji dosen dan guru dengan layak sehingga tidak bakal ada guru honorer yang dibayar Rp 700 ribu lalu seenaknya dipecat hanya gegara memosting gajinya di medsos.

Potensi kekayaan alam dan perputaran ekonomi di sebuah provinsi sangatlah besar sehingga dengan cepat para bandar investor itu  akan mencapai break event point dan meraih untung untuk mengembalikan investasi.
Tentu saja, negara tidak dikelola oleh para bandar dengan cara-cara seperti mengelola perusahaan pribadi. Tapi campur tangan bandar dalam pengelolaan negara seperti itu menjadi fenomena yang umum di Indonesia, sebagaimana ditengarai Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam buku “Democracy for Sale” (2019).

Para bandar memainkan peran sangat penting dalam politik Indonesia sejak 20 tahun terakhir dalam bentuk politik transaksional. Mereka membiayai para politisi yang hendak mencalonkan diri untuk posisi legislatif maupun eksekutif. Sebagai imbalannya para bandar akan mendapatkan jatah proyek dari APBD. Demokrasi dijual dan APBD dilelang dan diijon.

Klientelisme semacam ini menjadi praktik yang umum karena biaya politik pada sistem pemilihan umum di Indonesia yang liberal ini sangat mahal. Praktik money politics, bagi-bagi uang, dan vote buying, jual beli suara, menjadi hal yang sudah dianggap biasa. Aspinall dan Berenschot yang melakukan penelitian di Indonesia, India, dan Argentina menemukan bahwa praktik politik transaksional paling banyak ditemukan di Indonesia, dan biaya politik di Indonesia paling tinggi di antara negara-negara itu. Aspinall dan Berenschot menyimpulkan bahwa praktik politik transaksional Indonesia adalah yang tertinggi di dunia.

Para peneliti itu menemukan istilah-istilah politik baru yang hanya ditemui di Indonesia yang sangat khas dan tidak terdapat padanannya dalam bahasa Inggris.

Tim sukses adalah terminologi yang dikenal oleh hampir semua orang Indonesia, tapi tidak dikenal di India dan Argentina maupun negara-negara lain. Ketika diterjemahkan menjadi “success team” maknanya tentu sangat berbeda karena ada arti denotatif yang tidak tergambar. Demikian juga istilah “serangan fajar” yang sudah dipahami secara luas di Indonesia, menjadi lucu dan kehilangan makna ketika diterjemahkan menjadi “dawn attack” atau “dawn raid”. Dunia ilmu politik harus berterima kasih pada Indonesia karena telah menyumbangkan kosa kata baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Karena peran para bandar itu maka pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif maupub eksekutif sudah digadaikan (bail out) dengan agunan APBD dan anggaran negara dari duit rakyat. Kalau penggadainya adalah kepala pemerintahan maka para bandar akan lebih mudah mendapatkan pembayaran dalam bentuk proyek. Kalau yang dibandari adalah anggota legislatif para bandar mendapat imbalan dalam bentuk peraturan perundangan yang menguntungkan para bandar. Para bandar tidak akan pernah rugi karena para maling selalu lebih cerdik dari polisi.
Para pemilih menjadi pragmatis dan rela melepas hak politiknya dengan imbalan puluhan ribu rupiah saja karena rakyat sudah kehilangan trust kepada sistem politik dan para politisi yang bermain di dalamnya. Rakyat memilih beli putus dengan sembako atau sarung karena tahu bahwa para wakil rakyat itu hanya akan datang lima tahun sekali. Karena itu ketika para politisi itu mengobral janji pada masa kampanye rakyat tertawa saja dan menganggap para politisi itu sebagai badut.

Aktor politik lain yang menguasai politik Indonesia adalah para bandit. Mereka ini menjadi perantara yang mempertemukan bandar dengan para politisi badut. Para bandit itu bisa menyaru menjadi tim sukses yang nantinya bakal menjadi tim bayangan yang mengendalikan pemerintahan. Sebagai imbalan sukses tim bandit ini diberi peran informal tapi sangat menentukan dalam mengatur proyek-proyek pemerintahan.

Trio bandar, bandit, badut ini menjadi pemain utama pada panggung politik nasional Indonesia selama 20 tahun terakhir.  Mereka merajalela dan merajatega dalam dua puluh tahun terakhir, tetapi sebenarnya mereka lahir dari politik otoriter selama 30 tahun masa kekuasaan Orde Baru. Para bandar besar itu merupakan produk kebijakan ekonomi Orde Baru yang memelihara beberapa gelintir konglomerat dan membesarkan mereka dengan memberi berbagai konsesi proyek-proyek besar. Para bandar itu mendapatkan konsesi untuk menebangi jutaan hektar hutan dan menggali sumber daya alam jutaan meter kubik. Para bandar itu menguasai lahan jutaan hektar dan bebas melakukan apa saja terhadapnya.

Para bandar itu didesain untuk menjadi crazy super rich yang menguasai oligopoli dan monopoli berbagai industri. Mereka dijadikan sekaya mungkin sampai tidak mampu lagi menyimpan kekayaannya dan kemudian kekayaan itu meluber ke bawah. Remah-remah luberan kekayaan ini yang diharapkan menetes ke bawah kepada rakyat miskin. Efek luberan ini disebut sebagai “trickel down effect” yang menjadi strategi pembangunan ekonomi andalan Orde Baru. Para bandar itu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang cukup mangkus sehingga bisa tumbuh sampai rata-rata tujuh persen dan menjadi legitimasi utama pemerintahan Orde Baru. Tapi ketika krisis ekonomi terjadi maka legitimasi ekonomi rezim Soeharto ambruk dan ambruk pula kekuasaan Soeharto karena tiang dan pilar ekonomi sudah ambruk lebih dahulu.

Para badut politik yang sekarang bermunculan di panggung politik nasional sekarang ini kebanyakan adalah stok lama sisa-sisa Orde Baru. Para politisi itu sudah terlatih menjadi badut selama 30 tahun masa Orde Baru. Mereka menjadi politisi badut karena kerjaannya hanya membadut mendukung kekuasaan. Partai politik ada tapi parpol badut. Parlemen juga ada tapi menjadi parlemen badut. Para badut itu menjadi bagian dari korporatisme negara karena semua kekuatan civil society sudah terkooptasi oleh negara. Semua tingkah polah para politisi badut itu dikontrol dan dikendalikan oleh rezim. Tradisi politik badut itu berlangsung sampai sekarang dan malah jauh lebih badut dibanding zaman Orde Baru.

Para bandit yang sekarang merajai politik nasional juga hasil didikan Orde Baru. Mereka adalah para elite sosial yang memimpin organisasi masyarakat, organisasi pemuda, berbagai lembaga sosial masyarakat, dan juga lembaga-lembaga keagamaan. Mereka menjadi bagian dari oligarki sosial yang dipelihara oleh kekuasaan dengan memberi mereka berbagai konsesi ekonomi dan politik.

Para bandar mewakili oligarki ekonomi, para bandit mewakili oligarki sosial, dan badut mewakili oligarki politik. Ketiganya berkolaborasi menjadi satu dan bersama-sama membajak demokrasi Indonesia yang kebablasan. (*)