Three in One, Korupsi Naik, Demokrasi Cacat, Covid Merajalela
KEMPALAN: Ibarat three in one, sekali terima rapot tiga nilai merah semua. Seperti kata pepatah sudah jatuh masih tertimpa tangga pula. Begitulah nasib Indonesia di mata internasional sekarang ini. Dua laporan internasional menempatkan Indonesia pada posisi merah. Corruption Perception Index (CPI) menunjukkan peringkat Indonesia melorot ke ranking ke-102 dari 180 negara. Dari maksimal skor terburuk 40 poin Indonesia mendapat nilai 37, nyaris jadi jurukunci sejajar dengan Gambia.
Pada waktu yang hampir bersamaan The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis indeks demokrasi internasional yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-64 dengan nilai 6.3. Angka ini terendah bagi Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir, dan menempatkan Indonesia pada kategori demokrasi cacat.
Juara tahun ini diraih oleh Norwegia dengan nilai 9,81 disusul oleh Islandia dengan 9,37, dan Swedia dengan nilai 9,25. Jurukunci tahun ini dipegang oleh Korea Utara yang memperoleh skor 1,08. EIU membuat klasifikasi ke dalam empat rezim, yaitu demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter.
Rapor Indonesia menjadi lebih merah karena penanganan pandemi Covidn 19 yang masih membingungkan dan menyebabkan kasus positif menembus angka satu juta, dan bahkan bisa dua juta kasus seperti dilansir sumber pemerintah yang kemudian dibantah sendiri. Pada angka resmi satu juta, seorang ahli epidemologi Indonesia mengatakan angka riil kasus di Indonesia paling sedikit mencapai sepuluh kali lipatnya. Kalau angka dua juta yang sempat dirilis itu benar maka kemungkinan kasus riil di Indonesia bisa mencapai 20 juta dan bahkan bisa lebih besar lagi.
Tiga faktor itu menjadi three in one dan saling memengaruhi. Di seluruh dunia indeks demokrasi terpengaruh secara langsung oleh kasus pandemi. Indeks demokrasi Amerika Serikat yang mengalami periode buruk di bawah Donald Trump banyak dipengaruhi oleh kebijakan Trump yang ngawur dalam menangani pandemi sehingga kasus Amerika menembus 27 juta dan kematian 460 ribu jiwa.
Cara penanganan Trump yang anti-sains (anti-scientism) menempatkan Amerika menjadi salah satu dari tiga besar kasus terburuk di dunia bersama-sama Brazil dan India. Ketiga pemimpin negara itu sama-sama disebut sebagai populis yang anti-demokrasi dan anti-sains. Peneliti internasional Marcus Mietzner menempatkan Joko Widodo pada posisi yang sama dengan tiga pemimpin itu. Jumlah penduduk Indonesia yang terbesar keempat dunia memberi kontribusi buruk bagi penanganan pandemi secara keseluruhan.
Mietzner menuangkan hasil penelitiannya “Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Instutionalised Corruption: How Indonesia’s Democratic Decline Shaped Its Covid-19 Response” di Journal South East Asian Affairs, 2020. Meitzner menjelaskan bahwa tiga faktor utama yang membuat penanganan pandemi di Indonesia amburadul adalah populisme-anti ilmu pengetahuan, polarisasi agama, dan korupsi yang terinstitusi.
Sama dengan trio Amerika, Brazil, India, Indonesia juga memegang rekor penanganan terburuk di Asia. Bahkan di Asia Tenggara pun Indonesia kalah jauh dari Malaysia dan Vietnam yang dianggap sukses menangani pandemi dengan kebijakan yang saintifik dan terkoordinasi. Di level Asia Tenggara Indonesia berada pada posisi buncit paling bawah bersama Myanmar yang memang lebih sibuk berebut kekuasaan daripada mengurusi pandemi.
Meitzner mencatat cara merespons pandemi yang dilakukan oleh Jokowi sama saja dengan yang dilakukan Donald Trump dengan melakukan ”politics of denial”, politik pengingkaran. Sejak awal munculnya pandemi Trump lebih sibuk menyerang China daripada mengambil langkah antisipatif. Trump menuduh China sengaja melepas virus ini untuk mengacaukan dunia. Trump selalu menyebut virus ini sebagai “China Virus” atau Kungflu yang memelesetkan istilah kungfu untuk melecehkan China.
Trump selalu mengatakan bahwa ancaman Covid 19 rendah dan tidak berbahaya, dan dia tidak percaya kepada nasihat kesehatan yang diberikan ahli penyakit menular Anthony Fauci. Secara terbuka Trump mempermalukan Fauci dan menolak mengikuti sarannya. Trump menolak lockdown dan pembatasan jarak. Trump juga tidak pernah mau memakai masker dan tidak meminta masyarakat memakai masker. Trump lebih mementingkan ekonomi ketimbang nyawa masyarakat.
Setiap kali berbicara mengenai Covid 19 ucapan Trump selalu standar tanpa bukti data dan dukungan ilmiah. Pada awal 2020 ketika penyakit sudah mulai merebak Trump mengatakan, Amerika akan baik-baik saja. Bulan-bulan berikutnya ketika korban semakin banyak Trump bilang pagebluk akan hilang dalam beberapa hari. Ketika korban sudah ratusan ribu Trump masih membual bahwa sebentar lagi jumlah korban akan mendekati nol.
Setiap kali oposisi dari Partai Demokrat menunjukkan fakta realitas Trump langsung menyerangnya sebagai hoaks.
Pola yang sama ditunjukkan oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang merupakan partner Trump yang sama-sama populis. Inggris menjadi negara terburuk di Eropa dalam penanganan pagebluk dan sekarang kebingungan dan baru menerapkan lockdown.
Pola-pola yang sama ditunjukkan oleh Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang dengan gaya koboi mengendarai kuda berkeliling kota tanpa masker dan tanpa jaga jarak. Bolsonaro juga menolak produk vaksin karena menganggapnya sebagai produk penjajahan kapitalisme. Trio Trump, Boris Johnson, dan Jair Bolsonaro sama-sama ketularan virus tetapi bisa sembuh.
Di India Perdana Menteri Narendra Modi juga punya gaya yang sama, menganggap Corona sebagai flu biasa dan tidak perlu dihadapi dengan cemas berlebihan. Ketika kemudian menerapkan lockdown yang dilakukan adalah menutup total ibukota New Delhi sehingga jutaan orang menganggur dan melakukan eksodus jalan kaki meninggalkan kota. Orang-orang mati di jalan selama eksodus.
Meitzner menempatkan Jokowi pada jajaran yang sama dengan mereka. Para pemimpin populis itu naik ke puncak kekuasaan dengan mengklaim diri sebagai bagian dari rakyat yang melawan oligarki elite yang sudah mengakar puluhan tahun.
Jokowi masuk pada kategori itu. Ia meroket sebagai pemimpin dari kalangan wong cilik, rakyat jelata. Ia bukan bagian dari elite oligarki yang dianggap korup dan menyengsarakan rakyat selama berpuluh tahun. Ia berjanji akan membongkar oligarki, memberantas korupsi, dan menghajar mafia ekonomi dan penguasa modal. Dengan modal itu Jokowi naik takhta dan menjadikan dirinya idola di mata rakyat.
Pagebluk Covid 19 seperti menelanjangi Jokowi dan menguji kompetensinya sebagai pemimpin. Ia belum lulus dan sekarang rapotnya merah. Responsnya pada masa awal-awal munculnya pandemi ada kemiripan dengan Trump, melakukan politik pengingkaran.
Pada Februari ketika penyakit mulai meluas Jokowi mengatakan tidak perlu khawatir, bangsa Indonesia kuat dan punya daya tahan tinggi. Cuaca Indonesia panas dan penyakit akan mati dengan sendirinya karena kepanasan. Bahkan menteri kesehatan yang dokter dan jenderal tentara pun meremehkan penyakit itu dan seolah menganggapnya tidak ada. Ucapan-ucapannya anti-sains.
Ada menteri yang bilang Corona tidak mempan di Indonesia karena rakyat sudah biasa makan nasi kucing. Ada menteri yang lebih anti-sains lagi dengan memperkenalkan kalung ajaib yang bisa mengusir Covid. Dia bukan menteri kesehatan tapi menteri pertanian.
Setelah kasus mulai meluas Jokowi maju mundur dalam menerapkan lockdown. Ia lebih mengkhawatirkan ekonomi ketimbang kesehatan. Jokowi menolak lockdown dan memilih kebijakan lain yang setengah hati dan tidak terencana dengan rapi. PSBB, pembatasan sosial berskala besar, diterapkan secara tanggung. Pada waktu Lebaran Jokowi melarang orang mudik, tapi membolehkan orang pulang kampung.
Ide kepala daerah yang punya inisiatif lockdown total dibatalkan. Gubernur Anies Baswedan yang punya strategi terencana malah dibully dan dimusuhi. Satu tahun berlalu kondisi tambah parah dan ekonomi makin susah. Menteri kesehatan yang dokter dicopot dan diganti dengan menteri kesehatan dengan background perbankan. Pendekatan ekonomi menang lagi lawan pendekatan kesehatan.
Pagebluk sudah setahun tapi malah parah. PSBB dianggap gagal diganti PPKM, sekarang dianggap gagal lagi, dan strategi baru malah lebih membingungkan.
Di tengah situasi buruk itu korupsi malah subur. Uang yang digerogoti adalah uang bantuan rakyat yang sudah sekarat. Pantas saja indeks korupsi makin melorot.
Demokrasi di tengah pandemi disorot karena keadilan yang tebang pilih dan nepotisme dalam pilkada serentak. Habib Rizieq ditangkap dan ditahan, pengikutnya dibunuh, dan organisasinya dibubarkan. Tapi, masih banyak kasus lain yang tidak ditangani dengan standar yang sama.
Di tengah ancaman pagebluk pelaksanaan pilkada seolah dipaksakan. Anak dan mantu Jokowi ikut bertanding dan menang melenggang.
Dalam cerita rakyat Eropa “The Emperor Wears No Clothes” sang raja bertelanjang bulat berjalan keliling kota. Rakyat menutup mata karena malu. Sang raja yang yakin dengan pencitraannya tidak sadar telah dibohongi para punggawanya, ia berjalan telanjang dan tetap merasa memakai baju kebesaran baru.
Mudah-mudahan Jokowi tidak menjadi raja telanjang itu. (*)
