Ikon Demokrasi Myanmar yang Jatuh

NAYPYITAW-KEMPALAN: Dia pernah dilihat sebagai suar untuk hak asasi manusia – seorang aktivis berprinsip yang menyerahkan kebebasannya untuk menantang para jenderal militer yang kejam yang memerintah Myanmar selama beberapa dekade.

Pada tahun 1991, Aung San Suu Kyi dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian, saat masih dalam tahanan rumah, dan dielu-elukan sebagai “contoh luar biasa dari kekuatan orang yang tidak berdaya”.

Di rumah, pemimpin de facto Myanmar yang sekarang itu tetap sangat populer di kalangan mayoritas Buddha di negara itu.

Namun secara internasional, tanggapannya terhadap krisis Rohingya telah memicu kejatuhan dari yang diperkirakan hanya sedikit.

Jalan menuju kekuasaan

Suu Kyi menghabiskan hampir 15 tahun dalam penahanan antara 1989 dan 2010. Perjuangan pribadinya untuk membawa demokrasi ke Myanmar yang saat itu diperintah oleh militer (juga dikenal sebagai Burma) – menjadikannya simbol internasional perlawanan damai dalam menghadapi penindasan.

Pada November 2015, dia memimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum pertama Myanmar yang diperebutkan secara terbuka selama 25 tahun.

Konstitusi Myanmar melarang dia menjadi presiden karena dia memiliki anak yang merupakan warga negara asing. Tapi Suu Kyi, sekarang 75 tahun, secara luas dipandang sebagai pemimpin de facto.

Gelar resminya adalah penasihat negara. Presiden, Win Myint, adalah ajudan dekat.

Silsilah politik

Suu Kyi adalah putri pahlawan kemerdekaan Myanmar, Jenderal Aung San.

Dia dibunuh ketika dia baru berusia dua tahun, tepat sebelum Myanmar memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada tahun 1948.

Pada tahun 1960 dia pergi ke India bersama ibunya Daw Khin Kyi, yang telah ditunjuk sebagai duta besar Myanmar di Delhi.

Empat tahun kemudian dia pergi ke Universitas Oxford di Inggris, di mana dia belajar filsafat, politik dan ekonomi. Di sana dia bertemu dengan calon suaminya, akademisi Michael Aris.
Setelah tinggal dan bekerja di Jepang dan Bhutan, dia menetap di Inggris untuk membesarkan kedua anak mereka, Alexander dan Kim, tetapi Myanmar tidak pernah jauh dari pikirannya.

Ketika dia tiba kembali di Rangoon (sekarang Yangon) pada tahun 1988 – untuk merawat ibunya yang sakit kritis – Myanmar berada di tengah pergolakan politik besar.

Ribuan siswa, pekerja kantoran dan biksu turun ke jalan menuntut reformasi demokrasi.
“Saya tidak bisa karena putri ayah saya tetap tidak peduli dengan semua yang terjadi,” katanya dalam pidatonya di Rangoon pada 26 Agustus 1988. Dia kemudian memimpin pemberontakan melawan diktator saat itu, Jenderal Ne Win.

Tahanan rumah

Terinspirasi oleh kampanye tanpa kekerasan dari pemimpin hak-hak sipil AS Martin Luther King dan Mahatma Gandhi dari India, dia mengorganisir aksi unjuk rasa dan melakukan perjalanan ke seluruh negeri, menyerukan reformasi demokrasi yang damai dan pemilihan umum yang bebas.
Namun demonstrasi tersebut ditindas secara brutal oleh tentara, yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada 18 September 1988. Suu Kyi ditempatkan di bawah tahanan rumah pada tahun berikutnya.

Pemerintah militer mengadakan pemilihan nasional pada Mei 1990, yang dimenangkan NLD Suu Kyi secara meyakinkan – tetapi junta menolak untuk menyerahkan kendali.
Suu Kyi tetap menjadi tahanan rumah di Rangoon selama enam tahun, sampai dia dibebaskan pada Juli 1995.

Dia kembali dikenakan tahanan rumah pada September 2000, ketika dia mencoba melakukan perjalanan ke kota Mandalay yang melanggar larangan perjalanan.
Dia dibebaskan tanpa syarat pada Mei 2002, tetapi setahun kemudian dia dipenjara setelah bentrokan antara pendukungnya dan massa yang didukung pemerintah.

Dia kemudian diizinkan untuk kembali ke rumah – tetapi sekali lagi di bawah tahanan rumah yang efektif.

Kadang-kadang dia bisa bertemu dengan pejabat NLD lainnya dan diplomat terpilih, tetapi selama tahun-tahun awal dia sering berada di sel isolasi. Dia tidak diizinkan untuk melihat kedua putranya atau suaminya, yang meninggal karena kanker pada Maret 1999.

Otoritas militer telah menawarkan untuk mengizinkannya melakukan perjalanan ke Inggris untuk menemuinya ketika dia sakit parah, tetapi dia merasa harus menolak karena takut dia tidak akan diizinkan kembali ke negara itu.

Memasuki kembali politik

Suu Kyi dikesampingkan dari pemilihan pertama Myanmar dalam dua dekade pada 7 November 2010 tetapi dibebaskan dari tahanan rumah enam hari kemudian. Putranya Kim diizinkan mengunjunginya untuk pertama kalinya dalam satu dekade.

Ketika pemerintahan baru memulai proses reformasi, Suu Kyi dan partainya kembali bergabung dalam proses politik.

Mereka memenangkan 43 dari 45 kursi yang diperebutkan pada pemilihan sela April 2012, dalam pernyataan dukungan yang tegas. Ms Suu Kyi dilantik sebagai anggota parlemen dan pemimpin oposisi.

Bulan Mei berikutnya, dia meninggalkan Myanmar untuk pertama kalinya dalam 24 tahun, sebagai tanda keyakinan yang jelas bahwa para pemimpin barunya akan mengizinkannya kembali.

Krisis Rohingya

Sejak menjadi penasihat negara Myanmar, kepemimpinannya ditentukan oleh perlakuan terhadap minoritas Rohingya yang sebagian besar beragama Islam di negara itu.

Pada 2017, ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh karena tindakan keras militer yang dipicu oleh serangan mematikan di kantor polisi di negara bagian Rakhine.

Myanmar sekarang menghadapi gugatan yang menuduhnya melakukan genosida di Pengadilan Internasional, sementara Pengadilan Kriminal Internasional sedang menyelidiki negara tersebut atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mantan pendukung internasional Suu Kyi menuduhnya tidak melakukan apa pun untuk menghentikan pemerkosaan, pembunuhan, dan kemungkinan genosida dengan menolak untuk mengutuk militer yang masih kuat atau mengakui laporan kekejaman.

Beberapa orang awalnya berpendapat bahwa dia adalah seorang politikus pragmatis, mencoba untuk memerintah negara multi-etnis dengan sejarah yang kompleks.

Namun pembelaan pribadinya atas tindakan tentara pada sidang ICJ tahun lalu di Den Haag dipandang sebagai titik balik baru yang melenyapkan sedikit yang tersisa dari reputasi internasionalnya.

Di rumah, bagaimanapun, “Nyonya”, begitu Suu Kyi dikenal, tetap sangat populer di antara mayoritas Buddha yang memiliki sedikit simpati untuk Rohingya.

Reformasi terhenti

Sejak mengambil alih kekuasaan, Suu Kyi dan pemerintah NLD-nya juga menghadapi kritik karena menuntut jurnalis dan aktivis menggunakan undang-undang era kolonial.

Kemajuan telah dicapai di beberapa bidang, tetapi militer terus memegang seperempat kursi parlemen dan mengendalikan kementerian utama termasuk pertahanan, urusan dalam negeri dan urusan perbatasan.

Pada Agustus 2018, Suu Kyi menggambarkan para jenderal di kabinetnya sebagai “agak manis”.
Transisi demokrasi Myanmar, kata para analis, tampaknya terhenti.

Negara ini sekarang menghadapi salah satu wabah Covid-19 terburuk di Asia Tenggara, menempatkan strain baru pada sistem perawatan kesehatan yang sudah miskin karena tindakan lockdown yang menghancurkan mata pencaharian.

Namun Suu Kyi tetap populer. Sebuah survei tahun 2020 oleh People’s Alliance for Credible Elections, sebuah pengawas, menemukan bahwa 79% orang percaya padanya – naik dari 70% tahun sebelumnya.

Derek Mitchell, mantan Duta Besar AS untuk Myanmar mengatakan kepada BBC: “Kisah Aung San Suu Kyi adalah tentang kita dan juga tentang dia. Dia mungkin tidak berubah. Dia mungkin konsisten dan kita tidak tahu kompleksitas penuh tentang siapa dia.

“Kita harus berhati-hati bahwa kita tidak seharusnya memberi orang-orang citra ikonik yang di luarnya adalah manusia.”(bbs)