Kempalan.com

Kunjungi KI Jatim, Senator Ning Lia Dorong Penguatan Transparansi Publik

Posted on 1 Mei 2026 by News Kempalan

Senator Lia Istiffhama saat berkunjung ke kantor Komisi Informasi (KI) Jawa Timur.

SIDOARJO-KEMPALAN: Bersamaan dengan momen Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) yang diperingati setiap 30 April, Anggota DPD/MPR RI Dr Lia Istifhama S.Sos M.EI berkunjung ke kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur di Jalan Bandilan, Waru, Sidoarjo. Tak hanya menjadi ajang silaturahmi, kedatangan Senator itu juga sebagai dialog reflektif sekaligus dorongan penguatan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Dalam kunjungan tersebut, Lia Istifhama—yang akrab disapa Ning Lia—disambut langsung oleh Ketua KI Jatim A. Nur Aminuddin, Wakil Ketua Yunus Mansur Yasin, serta dua Komisioner M. Sholahuddin dan Edi Purwanto. Pertemuan berlangsung hangat sekaligus produktif, dengan pembahasan seputar peran strategis KI dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Ketua KI Jatim Nur Aminuddin memaparkan banyak hal. Mulai dari tugas dan fungsi, capaian kinerja hingga tantangan. Dalam hal penyelesaian sengketa informasi (PSI), misalnya. Pada 2025, KI Jatim berhasil menuntaskan sekitar 165 perkara sengketa informasi. Angka ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai sekitar 135 perkara. Ia juga menyebut, dibandingkan provinsi lain, jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi di Jawa Timur merupakan yang tertinggi secara nasional.

Tak hanya itu, dari sisi edukasi dan literasi keterbukaan informasi, tren positif juga terlihat. Jumlah badan publik yang masuk kategori “informatif” meningkat dari 26 pada 2024 menjadi 47 badan publik pada 2025, dari total lebih dari 250 badan publik yang dimonitoring dan dievaluasi (Monev). Cakupan tersebut meliputi OPD Pemprov Jatim, BUMD, lembaga vertikal (KPU, Bawaslu, BPK, BPOM, BKKBN, dan lainnya), pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa.

Meski dihadapkan pada keterbatasan dan efisiensi anggaran, KI Jatim tetap berkomitmen untuk membumikan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Komisioner M. Sholahuddin menambahkan, pihaknya juga tengah mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada DPRD Jatim. Regulasi ini dinilai penting untuk memperkuat implementasi transparansi, sekaligus mengadopsi kebijakan terbaru dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 yang antara lain menekankan digitalisasi layanan informasi.

Dalam kesempatan tersebut, Ning Lia juga meninjau langsung ruang sidang penyelesaian sengketa informasi. Senator alumnus Unair itu juga menyampaikan apresiasi atas kinerja KI Jatim sekaligus dukungannya terhadap upaya peningkatan transparansi. “Saya turut mengucapkan selamat Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2026, dan mendukung kerja-kerja transparansi demi terwujudnya tata kelola badan publik yang akuntabel dan partisipatif,” ujarnya.

Kunjungan tersebut menjadi pengingat kembali bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi penting bagi demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang dipercaya publik. (Dwi Arifin)

Lepas 11 Wartawan dan Pengurus Tunaikan Ibadah Haji, PWI Jatim Gelar Tasyakuran

Posted on 1 Mei 20261 Mei 2026 by News Kempalan

PWI Jatim saat melepas keberangkatan 11 wartawan dan pengurus ke Tanah Suci di gedung Graha PWI Jawa Timur, Surabaya, Kamis (30/4).

SURABAYA-KEMPALAN: Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur secara resmi melepas keberangkatan 11 orang calon jemaah haji yang terdiri dari wartawan dan pengurus PWI Jawa Timur.
‎
‎Acara tasyakuran pelepasan berlangsung khidmat di gedung Graha PWI Jawa Timur di Surabaya, Kamis (30/4).

Rencananya, rombongan jemaah haji wartawan dan pengurus PWI Jawa Timur masuk gelombang pertama dan diberangkatkan tanggal 5 Mei 2026
‎
‎Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim mengatakan, rasa syukur dan bangga atas keberangkatan rekan-rekan wartawan dan pengurus PWI Jawa Timur yang telah menunggu giliran selama bertahun-tahun.
‎
‎Ia berpesan agar selama di Tanah Suci, para jemaah tidak hanya fokus menjalankan ibadah saja namun juga tetap menjaga kesehatan serta menjaga nama baik profesi dan lembaga pers.

‎”Ini adalah perjalanan spiritual yang mulia. Saya berpesan, selain menunaikan rukun Islam kelima dengan khusyuk, tolong jaga sikap dan perilaku. Sebagai wartawan, kita adalah gambaran masyarakat. Jadilah duta yang membawa citra positif pers Indonesia, terutama dari wilayah Jawa Timur,” tegas Lutfil Hakim
‎
‎Lebih lanjut Lutfil Hakim menjelaskan, untuk rombongan haji wartawan dan pengurus PWI Jawa Timur tahun 2026 jumlahnya lebih besar wartawan yang menjalankan ibadah haji dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2024 lalu 3 wartawan yang menjalankan ibadah haji dan di tahun 2025 hanya 2 wartawan saja.
‎
‎Lutfil Hakim juga menitipkan doa kepada seluruh jemaah agar mendoakan wartawan Jawa Timur yang masih menunggu untuk segara dipanggil ke Baitullah dengan kondisi sehat. Juga ‎kemajuan pers nasional, keamanan bangsa, dan keselamatan seluruh insan pers yang sedang bertugas di berbagai daerah.
‎
‎”Saya minta para jemaah haji ini mendoakan teman -temannya yang saat ini masih daftar tunggu segara berangkat nantinya,” pesan Lutfil Hakim
‎
‎Sementara itu pengurus PWI Pusat Dimam Abror meminta agar para calon jemaah haji agar fokus beribadah selama menjalankan ibadah haji.
‎
‎”Saya berharap rekan-rekan yang menjalankan ibadah fokus karena kalian lama menunggu. Selain fokus ibadah, rekan-rekan tetap menjaga kondisi kesehatannya,” kata Dimam Abror. (Dwi Arifin)

PKL Tenda Biru Manukan Lor dan Pedagang Karang Menjangan Tolak Relokasi

Posted on 1 Mei 2026 by News Kempalan

Perwakilan PKL Tenda Biru dan pedagang Karang Menjangan foto bersama usai RDP dengan Komisi B DPRD Surabaya, Kamis (30/4). (FOTO: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Kota Surabaya yang digelar Kamis (30/4) diwarnai keluhan dan penolakan dari para pedagang kaki lima (PKL) serta pedagang pasar tradisional. Hal ini terkait rencana relokasi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mochammad Machmud tersebut menghadirkan perwakilan PKL Tenda Biru Manukan Lor, pedagang Pasar Karang Menjangan, serta unsur pemerintah terkait.

Perwakilan PKL Tenda Biru Manukan Lor, Sargono, mengaku resah setelah adanya penertiban oleh Satpol PP yang menyampaikan instruksi “bersih” tanpa kejelasan makna.

“Kami bingung, bersih itu maksudnya bersih tempat atau tidak boleh jualan sama sekali. Setelah kami temui camat, kami diminta pindah ke sentra wisata kuliner (SWK),” ujarnya.

Namun, menurutnya, relokasi ke SWK Manukan Lor bukan solusi. Ia menyebut lokasi yang masuk ke dalam area permukiman membuat potensi pembeli sangat minim.

“Dulu sudah pernah dicoba masuk SWK, tidak laku. Sekarang mau dipindah ke sana lagi. Kami sepakat menolak karena pasti sepi,” tegasnya.

PKL juga menilai aktivitas mereka yang berlangsung sore hingga malam hari tidak mengganggu lalu lintas, mengingat lokasi berada di kawasan pinggiran kota.

“Kami mohon kebijakan, kalau tidak diizinkan, minimal tidak dilarang. Kondisi ekonomi sekarang sangat sulit,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan dari pedagang Pasar Krempyeng Karang Menjangan, Anugrah Aryadi, menyoroti dugaan pelanggaran komitmen pemerintah terkait relokasi.

Ia mengungkapkan, sebelumnya telah disepakati pedagang tetap bisa berjualan hingga pukul 09.00 WIB sebelum tersedia tempat relokasi yang layak. Namun, muncul spanduk larangan berjualan mulai 1 Mei 2026. “Ini mengingkari kesepakatan. Belum ada tempat yang layak, tapi sudah ada larangan,” katanya.

Anugrah juga mengkritik kondisi pasar relokasi yang dinilai tidak manusiawi, seperti di Pasar Pucang dan Pasar Gubeng Kertajaya.
“Atap tidak ada, sanitasi buruk. Tidak mungkin ditempati pedagang,” ujar anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019 itu.

Selain itu, Anugrah menyinggung dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum pengurus wilayah setempat. Menurutnya, selama ini pedagang dikenai biaya retribusi kebersihan dan keamanan berkisar Rp2.000 hingga Rp7.000 per hari, serta sewa lapak bulanan.

“Kalau tidak ada tanggung jawab, kami akan laporkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya.

Saat ini, tercatat sekitar 156 pedagang beraktivitas di Pasar Karang Menjangan, menjual berbagai kebutuhan mulai dari sayur, daging, makanan hingga pakaian.

Menanggapi berbagai aduan tersebut, pimpinan rapat Mochammad Machmud menegaskan bahwa penataan pedagang bukan hanya terjadi di satu wilayah, melainkan merupakan bagian dari kebijakan menyeluruh Pemerintah Kota Surabaya.

Ia menyebut fenomena penumpukan pedagang di sejumlah titik sebagai “gaya Surabaya” yang harus segera ditata secara sistematis.

“Ini bukan hanya di Tandes atau Tambaksari, tapi hampir merata. Banyak pedagang dari berbagai wilayah datang dan menempati titik-titik tertentu. Maka perlu penanganan menyeluruh,” ujarnya.

Komisi B Minta Relokasi Ditunda

Komisi B bersama Pemkot Surabaya dan PD Pasar sebelumnya telah melakukan pembahasan untuk mencari solusi terbaik. Salah satu poin utama yang ditekankan adalah larangan melakukan penertiban sebelum solusi relokasi benar-benar tersedia.

“Kami meminta dengan tegas agar pedagang kaki lima dan pedagang tumpah tidak ditertibkan terlebih dahulu sebelum ada kepastian tempat relokasi di dalam pasar,” tegas Machmud..

Selain itu, pemerintah kota juga diminta memprioritaskan pedagang ber-KTP Surabaya dalam proses penempatan di pasar-pasar yang disiapkan. Sosialisasi dan pemberitahuan terkait relokasi disebut telah dilakukan, namun implementasi di lapangan harus tetap memperhatikan kondisi sosial masing-masing wilayah.

“Setiap wilayah punya karakter dan persoalan berbeda, sehingga pendekatannya tidak bisa disamaratakan,” tambahnya.

“Kami sudah sepakat dengan pemerintah kota, tidak boleh ada penertiban sebelum ada tempat relokasi yang siap dan layak,” ujarnya.

Komisi B juga meminta pemerintah memastikan proses relokasi berjalan aman, manusiawi, serta memprioritaskan warga ber-KTP Surabaya.
Selain itu, DPRD mendorong dilakukannya survei bersama antara pemerintah, camat, lurah, dan perwakilan pedagang untuk memastikan kelayakan lokasi relokasi.

“Setiap wilayah punya karakter berbeda, jadi penanganannya tidak bisa disamaratakan,” pungkasnya. (Andra Jatmiko)

Khofifah Diskusikan Penguatan Perdagangan dan Pendidikan Jatim-Malaysia

Posted on 30 April 2026 by News Kempalan

Gubernur Khofifah Indar Parawansa melakukan pertemuan dengan Dubes RI untuk Malaysia Yang Mulia Raden Dato’ Muhammad Iman Hascarya Kusumo di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (29/4).

KUALA LUMPUR-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Yang Mulia Raden Dato’ Muhammad Iman Hascarya Kusumo, di Hotel Pavilion Kuala Lumpur Malaysia, sebagai rangkaian kunjungan kerja pada kegiatan misi dagang dan
investasi Jatim – Malaysia. Pertemuan dilaksanakan di tempat dimana misi dagang dan investasi Jawa Timur – Malaysia dilaksanakan, Rabu (29/4).

Dalam kesempatan itu, keduanya melakukan diskusi mendalam terkait penguatan perdagangan Jawa Timur – Malaysia. Bahkan secara khusus Khofifah menegaskan bahwa Jatim siap untuk menjadi powerhouse perdagangan nasional.

Hal itu disampaikan Khofifah bukan tanpa alasan. Melainkan selama ini Jawa Timur telah menempatkan sektor perdagangan sebagai salah satu kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Strategi tersebut diwujudkan melalui penguatan perdagangan antar daerah, antar provinsi, hingga ekspansi ke pasar internasional.

“Sejak beberapa tahun terakhir, kami secara konsisten melakukan misi dagang ke berbagai provinsi dan negara sahabat. Ini menjadi bagian dari upaya memperluas pasar sekaligus memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat perdagangan yang kompetitif,” ujar Khofifah.

Ia menambahkan, kerja sama dengan Malaysia menunjukkan perkembangan yang positif. Sejumlah transaksi perdagangan telah terealisasi selama ini , serta telah dilakukan berbagai forum business matching yang mempertemukan pelaku usaha dari kedua belah pihak. Untuk misi dagang dan investasi Jatim – Malaysia kali ini kita melakukan sepuluh kali bussines matching.

“Hubungan perdagangan antara Jawa Timur dan Malaysia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan. Kami melihat adanya peluang sinergi yang kuat, baik di sektor industri pengolahan, pangan, maupun produk-produk unggulan lainnya,” katanya.

Berdasarkan data, nilai ekspor Jatim ke Malaysia di tahun 2025 mencapai USD 1.539,3 juta. Sedangkan impor Jatim dari Malaysia mencapai USD 572,37 juta. Kondisi ini menghasilkan surplus perdagangan bagi Jatim sebesar USD 967,06 juta, yang menunjukkan daya saing produk Jawa Timur di pasar internasional semakin kuat.

Khofifah menjelaskan, sejumlah komoditas unggulan Jawa Timur yang mendominasi ekspor ke Malaysia antara lain tembaga, lemak dan minyak hewani, berbagai produk kimia, kakao dan olahannya, serta kayu dan barang dari kayu.

“Komoditas tersebut menjadi tulang punggung ekspor nonmigas yang terus menunjukkan pertumbuhan positif,” ujar Khofifah.

Di sisi lain, impor dari Malaysia ke Jawa Timur meliputi produk plastik dan barang dari plastik, bahan kimia organik, mesin dan peralatan mekanis, berbagai makanan olahan, serta kakao dan olahannya.

Lebih lanjut, Khofifah menyebut bahwa Jawa Timur saat ini juga tengah mendorong perluasan pasar ekspor ke berbagai negara, termasuk negara-negara dengan karakteristik pasar khusus seperti Maladewa yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor berbagai produk.

“Pasar global terus berkembang dan menghadirkan peluang baru. Jawa Timur siap menjawab kebutuhan tersebut dengan produk-produk berkualitas dan berdaya saing,” tegasnya.

Di sisi lain, Khofifah menegaskan bahwa kekuatan Jawa Timur tidak hanya terletak pada perdagangan, tetapi juga pada ketahanan dan kedaulatan pangan. Berbagai komoditas strategis seperti beras, jagung, gula, serta protein hewani seperti ayam, telur, dan sapi, telah mampu dipenuhi dari produksi dalam daerah.

“Jawa Timur saat ini telah bergerak menuju kedaulatan pangan. Ini menjadi modal penting untuk mendukung ekspansi pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional,” jelasnya.

Penguatan sektor peternakan juga terus dilakukan melalui pengembangan teknologi dan inovasi, termasuk pembangunan Grand Parent Stock (GPS) yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor serta meningkatkan kualitas produksi dalam negeri.

Tak hanya itu, sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi juga menjadi faktor penting dalam mendukung penguatan sektor perdagangan dan industri. Kolaborasi riset yang dilakukan secara bersama-sama diharapkan mampu menghasilkan inovasi yang aplikatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Sinergi ini menjadi kekuatan besar bagi Jawa Timur. Dengan dukungan riset dan inovasi, kita optimistis mampu meningkatkan daya saing produk sekaligus memperluas jangkauan pasar,” tuturnya.

Kerja Sama Bidang Pendidikan

Selain penguatan perdagangan, dalam audiensi tersebut juga dibahas peluang peningkatan kerja sama di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Khofifah menyebut, kolaborasi antar perguruan tinggi serta pertukaran pelajar antara Indonesia dan Malaysia menjadi bagian penting dalam menyiapkan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan global.

Dalam kesempatan tersebut juga disinggung pentingnya penguatan koordinasi dan komunikasi terkait dinamika regulasi ketenagakerjaan guna memberikan perlindungan yang optimal bagi pekerja migran Indonesia.

Khofifah pun berharap, penguatan kerja sama dengan berbagai negara, termasuk Malaysia, dapat terus ditingkatkan guna membuka peluang perdagangan yang lebih luas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Jawa Timur akan terus menjadi penjalin sinergi perdagangan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga global, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Yang Mulia Raden Dato’ Muhammad Iman Hascarya Kusumo, menyampaikan apresiasinya terhadap peran strategis Jawa Timur sebagai salah satu kekuatan utama perekonomian Indonesia.

Ia menilai Jawa Timur memiliki potensi besar sebagai powerhouse industri dan perdagangan yang dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di Malaysia.

Menurutnya, banyak sektor yang dapat dikerjasamakan, mulai dari industri pengolahan hingga produk makanan dan komoditas unggulan lainnya. Selain itu, ia juga melihat peluang pasar global yang semakin terbuka, termasuk dari negara-negara yang memiliki ketergantungan impor tinggi seperti Maladewa.

“Kami melihat Jawa Timur sebagai mitra strategis dengan potensi yang sangat besar. Melalui diskusi dan kolaborasi yang intensif, kami optimistis berbagai peluang kerja sama ini dapat ditindaklanjuti untuk memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi kedua belah pihak,” tandasnya. (Dwi Arifin)

Gelar Diskusi Olahraga, SIWO PWI Lampung Matangkan Kesiapan Porwanas 2027

Posted on 30 April 2026 by News Kempalan

LAMPUNG-KEMPALAN: Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung mulai mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) Tahun 2027.

Selain menargetkan sukses sebagai tuan rumah, PWI Lampung juga membidik prestasi sebagai juara umum Porwanas.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Diskusi Olahraga bertema “Menuju Porwanas XV Tahun 2027: Membangun Sinergi Prestasi Olahraga” yang digelar PWI Provinsi Lampung, Rabu 29 April 2026.

Ketua SIWO PWI Lampung Muslim Pranata mengatakan, seminar tersebut digelar sebagai bagian dari langkah awal mempersiapkan atlet, insan pers, serta seluruh elemen pendukung menjelang Porwanas 2027.

Menurutnya, kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan tentang pentingnya olahraga, khususnya bagi kalangan jurnalis dan atlet yang nantinya akan berlaga.

“Jelang Porwanas 2027, kita harus mempersiapkan segala hal secara matang. Di sinilah pentingnya berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan belajar dari pengalaman para ahli,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah menambahkan, Porwanas bukan sekadar ajang olahraga antarwartawan. Tetapi juga bagian dari persiapan wartawan olahraga untuk meliput ajang besar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON).

“Porwanas ini adalah ajang seleksi wartawan olahraga untuk mempersiapkan liputan di PON. Jadi bukan hanya olahraga, tetapi juga peningkatan kualitas jurnalistik olahraga,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, terakhir kali Lampung menjadi tuan rumah Porwanas terjadi pada tahun 1993. Karena itu, penyelenggaraan Porwanas 2027 menjadi momentum besar yang harus dimanfaatkan dengan maksimal.

Menurut dia, sekitar 5.000 wartawan dari seluruh Indonesia diperkirakan akan hadir di Lampung dalam gelaran tersebut, seiring pelaksanaan Porwanas yang berbarengan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN).

“Dampaknya bukan hanya olahraga, tetapi juga ekonomi daerah dan promosi wisata Lampung secara nasional bahkan internasional,” sebutnya.

PWI Lampung pun berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung serta seluruh pemangku kepentingan agar target “dua sukses”, yakni sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi, dapat terwujud pada Porwanas XV Tahun 2027.

Sementara, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukumdan Politik Yanyan Ruchyansyah menegaskan, kepercayaan menjadikan Lampung sebagai tuan rumah Porwanas XV 2027 merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar.

Menurut dia, Lampung dituntut siap dalam dua hal sekaligus, yakni sukses sebagai penyelenggara dan mampu menorehkan prestasi sebagai peserta.

“Provinsi Lampung dipercaya menjadi tuan rumah Porwanas ke-15 tahun 2027 yang akan dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Hari Pers Nasional 2027. Kepercayaan ini tentu membawa tanggung jawab besar,” kata Yanyan saat membacakan sambutan Gubernur Lampung.

Ia menekankan, evaluasi kondisi atlet, kesiapan fisik, strategi latihan, hingga dukungan manajemen organisasi menjadi langkah penting yang harus dilakukan sejak dini.

“Sinergi menjadi kunci utama antara atlet, pelatih, pengurus PWI, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang kuat, setiap potensi dapat disatukan menjadi sebuah kekuatan yang utuh,” jelasnya.

Yanyan juga menegaskan bahwa pembinaan atlet harus dilakukan secara profesional, terukur, dan tidak bisa dilakukan secara instan.

“Dibutuhkan disiplin, konsistensi, dan komitmen tinggi dari seluruh pihak agar Lampung tidak hanya sukses sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu meraih prestasi yang membanggakan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua SIWO PWI Pusat Suryansyah menyambut baik antusiasme SIWO PWI Lampung yang mendapat dukungan dari jajaran pemerintah daerah dan KONI Lampung.

Hal ini tentu menjadi modal dasar yang sangat penting untuk SIWO PWI Lampung dalam menyiapkan langkah menuju Porwanas XV 2027 yang akan digelar pada minggu kedua bulan April.

“Hari ini kita berkumpul dalam satu semangat besar: menyiapkan langkah menuju Porwanas 2027 yang lebih profesional, kompetitif, dan bermartabat,” kata Suryansyah dalam pemaparannya.

Lebih lanjut dia mengingatkan bahwa tuan rumah Lampung harus maraton mempersiapkan diri mengingat waktu pelaksanaan tinggal 9 bulan lagi. Termasuk hal-hal teknis seperti nomor pertandingan yang akan dipertandingkan pada Porwanas XV 2027.

“Mari kita bergerak, siapkan diri menuju Porwanas 2027 yang lebih baik,” tandasnya. (Dwi Arifin)

KBS Pinjamkan Komodo ke iZoo Jepang untuk Program Konservasi

Posted on 29 April 202629 April 2026 by News Kempalan

Satwa komodo di Kebun Binatang Surabaya (KBS).

SURABAYA-KEMPALAN: Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS) resmi menjalin kerja sama konservasi dengan iZoo Shizuoka, Jepang, melalui skema breeding loan atau peminjaman satwa untuk pembiakan. Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan konservasi eks-situ melalui pertukaran pengetahuan serta peminjaman satwa langka.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bertajuk “United for Wildlife” di Kebun Binatang Surabaya, Rabu (29/4).

Penandatanganan MoU disaksikan Direktur Konservasi Spesies & Genetik Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI Ahmad Munawir serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk peminjaman satwa antara KBS dan iZoo Jepang yang diharapkan memberi manfaat bagi kedua belah pihak.

“Saya matur nuwun (terima kasih) ini ada (kerja sama) peminjaman satwa antara Surabaya dengan Jepang,” ujar Wali Kota Eri usai acara penandatanganan MoU.

Penandatanganan MoU antara KBS dengan IZoo Jepang, Rabu (29/4).

Ia mengungkapkan, ketertarikan pihak Jepang untuk meminjam komodo didasari keberhasilan KBS dalam mengembangbiakkan satwa tersebut. “Karena kita berhasil dalam mengembangbiakan komodo, maka di Jepang itu karena binatang terbesar reptil, mereka meminta kita untuk meminjamkan komodo,” katanya.

Wali Kota Eri menegaskan bahwa skema yang digunakan bukan pertukaran, melainkan peminjaman dengan pengawasan bersama selama lima tahun, termasuk kemungkinan penarikan kembali apabila terjadi kondisi tertentu pada satwa.

“Jadi nanti satwa kita komodo yang ada di Jepang akan sama-sama kita pantau. Jadi ketika dalam masa lima tahun ini ada yang mungkin sakit, bisa ditarik kembali,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa proses kerja sama tersebut telah melalui pembahasan panjang sejak sekitar satu dekade lalu hingga akhirnya dapat direalisasikan. “Dan (pembahasan) ini sudah 10 tahun yang lalu, seperti disampaikan Pak Direktur (Ahmad Munawir), akhirnya bisa terjalin hari ini,” katanya.

Eri Cahyadi berharap kerja sama ini dapat meningkatkan animo masyarakat terhadap KBS maupun iZoo, sekaligus mendorong inovasi dalam menghadirkan koleksi satwa baru. “Semoga peminjaman satwa ini bisa menaikkan animo masyarakat yang ada di Surabaya maupun di Shizuoka Jepang,” harapnya.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini juga mengisyaratkan akan adanya peminjaman satwa dari iZoo Jepang yang akan menjadi daya tarik baru di KBS. “Saya ingin merahasiakan dulu sampai binatangnya datang. Jadi itu menjadi surprise-nya untuk orang Surabaya karena warnanya merah. Bukan reptil tapi mamalia,” kata Eri.

Direktur Operasional Perumda KBS Nurika Widyasanti menjelaskan bahwa komodo yang dipinjamkan merupakan hasil pengembangbiakan di KBS. Satwa tersebut menjadi salah satu bentuk keberhasilan KBS dalam konservasi.

“Selama ini memang satwa komodo berkembangbiak di KBS dan menjadi salah satu satwa yang berhasil dikembangbiakan di KBS,” ujarnya.

Nurika juga menuturkan, proses peminjaman telah melalui evaluasi dan kajian dari pemerintah pusat. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan konservasi serta tidak mengganggu proses breeding di KBS.

“Dari pemerintah pusat ada kajian-kajian tersendiri, sehingga tetap bisa mempertahankan. Paling tidak secara proses breeding di KBS tidak terhenti dikarenakan kedua ekor atau sepasang komodo ini nanti diberangkatkan ke sana,” bebernya.

Meski demikian, Nurika menegaskan bahwa dua pasang satwa komodo tersebut akan dikembalikan setelah masa peminjaman lima tahun sesuai perjanjian. “Akan dikembalikan lagi, kita perjanjiannya 5 tahun. Setelah kita penandatanganan, untuk (tahap) berikutnya kita akan mulai secara administrasi prosedur pengirimannya,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan usia komodo yang dipinjamkan berkisar 8 hingga 12 tahun. Baginya, kerja sama ini penting untuk menjaga populasi spesies sekaligus mendukung pengayaan genetik melalui kolaborasi antarlembaga konservasi.

“Karena memang kita pada prinsipnya kerja sama ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan secara jumlah spesies juga. Sehingga insitu pun juga tetap bertahan secara jumlah, kita mencegah supaya tidak sampai punah,” jelas dia.

Dalam pelaksanaannya, Nurika mengungkap bahwa KBS dan iZoo akan melakukan pemantauan serta pelaporan secara berkala, termasuk koordinasi cepat apabila terjadi kondisi insidental pada satwa.

“Kita akan terus melakukan pemantauan atau monitoring, saling berkoordinasi. Di situ juga dalam satu kesepakatan kita, adanya pelaporan yang diberikan pada setiap tahunnya,” katanya.

Sementara itu, Director of iZoo Japan Tsuyoshi Shirawa menyatakan pihaknya telah mempersiapkan fasilitas selama 10 tahun untuk memastikan komodo dapat hidup sesuai kondisi habitat aslinya di Indonesia.

“Jadi di Jepang selama 10 tahun, kita menunggu 10 tahun untuk mempersiapkan semua. Dari kandangnya itu sudah dibuatkan, bagaimana sesuai dengan iklimnya yang ada di Indonesia,” ujar Shirawa.

Jika Beranak Jadi Milik Indonesia

Ia menegaskan bahwa seluruh hasil pengembangbiakan komodo nantinya tetap menjadi milik Indonesia sesuai kesepakatan dalam MoU. “Intinya dari MoU itu kesepakatan cuma peminjaman saja, meskipun nanti di sana itu (komodo) beranak, tetap itu punya Indonesia, tidak akan ke mana-mana tanpa izin Indonesia,” katanya.

Shirawa juga mengungkapkan tingginya antusiasme masyarakat Jepang terhadap kehadiran komodo. Karenanya, ia optimistis kehadiran komodo di iZoo akan berpotensi meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

“Orang di sana menantikan pengembangbiakan. Orang Jepang merasa senang karena ada kehadiran komodo di sana. Nanti kalau dipinjamkan di sana mungkin pengunjungnya akan lebih banyak lagi untuk di iZoo,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kerja sama ini merupakan tindak lanjut MoU antara Kemenhut RI dan Pemerintah Prefektur Shizuoka yang ditandatangani pada 28 Maret 2026. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari diplomasi hijau yang mencakup pengembangbiakan, penelitian, dan edukasi komodo (Varanus komodoensis). (Dwi Arifin)

Terapkan 6 SPM, Posyandu Wethan Ceria Tandes Jadi Percontohan di Surabaya

Posted on 29 April 2026 by News Kempalan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mengunjungi Posyandu Wethan Ceria di RW 01 Manukan Lor, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Rabu (29/4).

SURABAYA-KEMPALAN: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendorong tranformasi 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh Posyandu Kota Pahlawan. Tujuannya, agar posyandu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, akan tetapi juga terintegrasi dengan pelayanan pendidikan, sosial, perumahan rakyat, pekerjaan umum dan bina marga, serta lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi saat mengunjungi Posyandu Wethan Ceria di RW 01 Manukan Lor, Kelurahan Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Rabu (29/4). Posyandu ini terpilih sebagai percontohan karena keberhasilannya dalam integrasi data 6 SPM.

“Posyandu ini jalan setiap bulan di seluruh Surabaya, ini tidak hanya untuk anak-anak dan bayi, tapi terkait 6 SPM. Mulai dari urusan sosial hingga perumahan rakyat, semua datanya terintegrasi,” ujar Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri menjelaskan, bahwa seluruh data dari Posyandu ini langsung terintegrasi dengan aplikasi Sayang Warga dan data di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya. Sistem ini memudahkan pemerintah kota (Pemkot) untuk melakukan intervensi lebih tepat sasaran berbasis klaster.

“Kita bisa melihat klaster di mana ada bayi kekurangan gizi, atau klaster lansia yang tinggal sendiri nanti bisa kelihatan di situ. Maka inilah yang menjadi kekuatan kita dan kekuatan itu ada di RW-nya. Saya berterima kasih kepada pengurus RW dan Kader Surabaya Hebat (KSH) yang luar biasa,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu mengungkapkan, kreativitas Ketua RW 01 dan kader KSH Manukan Lor juga layak diacungi jempol. Karena, Ketua RW 01 dan KSH Manukan Lor rela menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk memberikan hadiah bagi lansia yang datang paling awal dan bayi yang berat badannya naik secara konsisten di Posyandu Wethan Ceria. Cak Eri menilai pergerakan masyarakat ini merupakan wujud nyata dari konsep Kampung Pancasila yang sesungguhnya.

“Ternyata KSH-KSH sama Pak RW-nya itu (menyisihkan) apa yang didapat dari pemerintah kota diambil ditabung untuk menjadi ini (hadiah). Seperti yang selalu saya katakan, Surabaya ini yang gerak masyarakatnya, bukan hanya pemerintahnya,” ungkap Cak Eri.

Oleh karena itu, Cak Eri menambahkan, kemandirian warga RW 01 Manukan Lor juga patut dicontoh oleh warga lainnya di Kota Surabaya. Selain berhasil dalam urusan pelayanan dasar, wilayah ini juga telah menjalankan program pemilahan sampah organik untuk dijadikan pelet pakan ternak dan ikan.

Sebagai tindak lanjut, Cak Eri berencana kembali mengunjungi wilayah tersebut pada Minggu malam, untuk berdiskusi santai di Kampung Jepang guna mematangkan konsep Kampung Pancasila di wilayah tersebut.

“Surabaya ini yang gerak masyarakatnya, pemerintah menjadi dirigennya. Saya ingin membentuk karakter ‘Arek Surabaya’ yang tangguh. Termasuk mengajak Gen-Z untuk terlibat aktif agar mereka tidak menjadi generasi yang lemah di masa depan,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Misi Dagang Jatim-Malaysia Catatkan Transaksi Rp15,252 Triliun

Posted on 29 April 202629 April 2026 by News Kempalan

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

KUALA LUMPUR-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung Misi Dagang dan Investasi (East Java Trade and Investment Forum 2026) dengan mencatatkan transaksi gemilang
Rp15.252.737.619.960 . Gelaran ini berlangsung di Pavilion Hotel Kuala Lumpur, Rabu (29/4).

Misi Dagang ini menjadi yang pertama digelar di luar negeri pada tahun 2026 diikuti oleh sekitar 105 pelaku usaha dari berbagai sektor strategis baik dari Indonesia maupun Malaysia.

Capaian tersebut menjadikan Misi Dagang dan Investasi antara Jawa Timur dan Malaysia sebagai transaksi tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan Misi Dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik di dalam maupun luar negeri.

Secara rinci, total nilai penjualan dalam forum tersebut mencapai Rp14.583.187.619.960 dan melakukan pembelian senilai Rp19.550.000.000. Tidak hanya itu, total investasi yang terjadi pada Misi Dagang ini juga mencapai Rp650.000.000.000.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat memimpin Misi Dagang dan Ivestasi Jatim-Malaysia di Pavilion Hotel Kuala Lumpur, Rabu (29/4).

Berbagai komoditas unggulan turut berkontribusi dalam capaian tersebut, antara lain tembaga, tepung, tembakau, produk olahan makanan, kopi, teh, rempah-rempah, hingga bahan kimia.

Sementara pada sektor investasi, salah satu kerja sama strategis yang terjalin adalah pengembangan kawasan terintegrasi layanan karantina, logistik, dan perdagangan Jatim Hub di kawasan Puspa Agro.

Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa capaian ini semakin memperkuat optimisme dalam membangun konektivitas dan kolaborasi ekonomi antara Jawa Timur dan Malaysia.

“Pertemuan kita pada hari ini adalah untuk membangun kesamaan perspektif, bagaimana seluruh proses trade and investment Jatim dan Malaysia bisa menjadi penguatan kedua belah pihak,” ujarnya.

Menurut Khofifah, kedekatan historis dan budaya antara Indonesia dan Malaysia, khususnya Jawa Timur, menjadi modal penting dalam mempererat hubungan ekonomi kedua wilayah. Selain itu, Jawa Timur juga memiliki keunggulan strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jumlah penduduk Jawa Timur mungkin lebih besar dari Malaysia, yakni mencapai 42,3 juta jiwa. Luasan kita mencapai 36 persen dari Pulau Jawa. Tentu ini market yang besar. Diitambah 80 persen supply logistic wilayah Indonesia Timur di supply dari Jawa Timur,” terangnya.

Khofifah menambahkan, berbeda dengan misi dagang tahun 2022 yang lebih berfokus pada penjajakan kerja sama, pelaksanaan tahun 2026 ini telah menghasilkan transaksi konkret yang diharapkan dapat berkelanjutan.

Berdasarkan data, pada tahun 2025 neraca perdagangan antara Jawa Timur dan Malaysia mencatatkan surplus sebesar USD967,06 juta, dengan nilai ekspor mencapai USD1,53 miliar dan impor sebesar USD572,37 juta.

”Dari mulai olahan tepung, sabun, preparat, tembakau dan rokok hingga barang-barang dari kayu dan lainnya. Sementara yang kita impor dari Malaysia di antaranya plastik dan barang dari plastik,” rincinya.

Oleh karena itu, dengan mengusung jargon Jatim Gerbang Baru Nusantara, kemajuan di Jawa Timur diharapkannya akan bisa berdampak bagi wilayah lainnya di Indonesia.

“Itulah Gerbang Baru Nusantara. Dimana No One Left Behind. Kalau ada SDM yang kurang kita dorong, kalau ada yankes yang kurang kita dorong dengan membangun equility di berbagai sektor,” tegasnya.

Dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) dan Letter of Intent (LoI) antara pelaku usaha Jawa Timur dan Malaysia. Di antaranya kerja sama antara PT Greenfields Indonesia dengan MyTernak Malaysia komoditas susu segar, pet food dan sarang burung wallet .

Sedangkan untuk LOI, salah satunya dilakukan penandatangan LOI antara PT. Jatim Grha Utama dengan Saengineersmy SDN BHD terkait kerjasama project pembangunan kawasan terintegrasi layanan karantina, logistik dan perdagangan.

“Proses one on one meeting juga sudah dilakukan. Ini pelapisan dan penguatan yang dulu kita lakukan dan hari ini yang sudah ditransaksikan. LOI yang sudah ditandatangani akan menjadi bagian untuk ditindaklanjuti dengan harapan pada skala lebih besar lagi,” kata Khofifah.

Gubernur Khofifah turut mengapresiasi peran aktif pelaku usaha, UMKM, koperasi, serta industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga menembus pasar global.

“Kepada pelaku UMKM, koperasi dan industri terima kasih sinergi semuanya dan optimis tetap semangat. Apa yang kita lakukan ini harapannya akan terus tumbuh, terus berkembang. Agar koneksitas antara perlaku usaha dan industri dapat memberi manfaat yang besar bagi masyarakat,” pesan Khofifah.

Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Malaysia Raden Dato’ Mohammad Iman Hascarya Kusumo dalam arahannya menyampaikan sambutan hangat atas kunjungan Gubernur Khofifah beserta rombongan dalam rangka Misi Dagang.

Pertemuan ini disebutnya mencerminkan komitmen bersama antara Jatim dan Malaysia untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat dan substantif dengan menghubungkan potensi asli Indonesia dengan kekuatan dan keahlian para pemangku kepentingan Malaysia.

“Oleh karena itu, misi perdagangan dan investasi saat ini berfungsi sebagai platform yang tepat untuk memperluas kemitraan kita dan membuka jalan baru untuk kolaborasi,” ungkapnya.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur disebutnya akan tetap berkomitmen penuh dalam memfasilitasi keterlibatan tersebut dan mendukung tindak lanjut untuk memastikan bahwa diskusi hari ini diterjemahkan menjadi komunikasi nyata hingga di masa depan.

“Saya yakin bahwa interaksi hari ini akan semakin memperkuat ekonomi Indonesia-Malaysia, khususnya melalui peningkatan kolaborasi regional,” harapnya. (Dwi Arifin)

Timbulkan Kebisingan, Manajemen Casbar Rungkut “Ditegur” Komisi B

Posted on 29 April 202629 April 2026 by News Kempalan

Hearing di ruang Komisi B DPRD Surabaya, Rabu (29/4). (FOTO: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Komisi B DPRD Kota Surabaya memanggil warga dan pihak manajemen hiburan malam “Casbar” yang berlokasi di Jalan
Dr. Ir. H. Soekarno, Kelurahan Kedung Baruk, Rungkut, Surabaya, untuk hearing, Rabu (29/4).

Pemanggilan itu dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan warga sekitar yang mengaku bising serta dampak sosial yang ditimbulkan rumah hiburan tersebut.

Selain perwakilan warga dan manajemen Casbar, rapat yang dipimpin Ketua Komisi B Mohammad Faridz Afif itu juga menghadirkan Dinas terkait, Lurah Kedung Baruk, dan Camat Rungkut.

Dalam forum tersebut, Komisi B “menegur” manajemen Casbar. Faridz menegaskan bahwa operasional Casbar harus mengikuti izin yang telah dikantongi, yakni sebagai restoran dan bar, bukan sebagai tempat hiburan malam seperti diskotik atau night club.

“Kalau izinnya restoran dan bar, ya jalankan sesuai itu. Tidak boleh masuk ke aktivitas night club karena izinnya belum ada dari provinsi,” tegas Faridz.

Ia menjelaskan, aktivitas hiburan seperti musik masih diperbolehkan selama tidak melanggar aturan, khususnya terkait jenis musik dan tingkat kebisingan. Musik dengan konsep DJ atau house music disebut tidak diperkenankan, sementara live band masih diperbolehkan dengan batas maksimal kebisingan 55 desibel, terutama karena lokasi berdekatan dengan permukiman.

Meski demikian, Komisi B juga menyoroti pentingnya komunikasi antara pengelola usaha dan warga sekitar. Menurut Faridz, konflik yang terjadi lebih banyak dipicu kurangnya pendekatan sosial.

“Investor jangan semena-mena. Warga harus diajak komunikasi, dirangkul. Ini soal etika dan budaya kita,” ujarnya.

Dari pihak manajemen, Humas Casbar Shandy Reppy menyampaikan apresiasi atas fasilitasi DPRD dalam mempertemukan kedua pihak. Ia mengakui selama ini komunikasi dengan warga belum berjalan optimal.

“Kami berterima kasih karena mediasi ini membuat semuanya terbuka. Perizinan kami sudah ada, termasuk izin minuman beralkohol golongan B dan C. Tapi kalau ada gangguan suara, kami akan terus memperbaiki,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya membuka peluang kerja bagi warga sekitar, meski hingga kini belum ada yang melamar. Terkait keluhan keretakan rumah warga, Shandy menyebut pihaknya telah memberikan kompensasi perbaikan.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Ketua RW 6 Pondok Nirwana Kedung Baruk Marhadi Budiono. Ia menegaskan bahwa warga mengeluhkan dampak yang dirasakan sejak awal beroperasi.

“Upaya perbaikan tidak berpengaruh. Kebisingan masih terasa bahkan sampai dekat masjid. Warga sudah satu tahun lebih merasakan dampaknya,” ujarnya.

Marhadi juga mengungkapkan kekecewaan warga karena tidak pernah dilibatkan dalam proses sosialisasi maupun perizinan sejak awal. Selain itu, ia menyebut adanya dugaan intimidasi terhadap warga oleh oknum tertentu.

“Ada orang-orang berpakaian hitam berkumpul di depan kompleks, seolah memancing konflik. Ini membuat warga merasa tidak aman,” katanya.

Komisi B menegaskan bahwa kewenangan penutupan usaha berada di pemerintah provinsi, sehingga dalam hearing atau rapat dengar pendapat ini fokus pembahasan pada pengendalian operasional agar tidak meresahkan warga.

Rapat ditutup dengan dorongan agar kedua pihak meningkatkan komunikasi serta memastikan operasional usaha berjalan sesuai aturan, demi menjaga iklim investasi tanpa mengabaikan kenyamanan masyarakat sekitar. (Andra Jatmiko)

Analisis

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru