Kempalan.com

Bimtek Kepala Sekolah dan Tendik Sekolah Rakyat se-Jatim, Gus Ipul Ajak Berikrar Mengasuh Sepenuh Hati

Posted on 16 Januari 202616 Januari 2026 by News Kempalan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyapa siswa Sekolah Rakyat. (Foto: Dwi Arifin/Kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak para wali asrama dan wali asuh Sekolah Rakyat (SR) se-Jawa Timur untuk berikrar bekerja dengan sepenuh hati dalam mengasuh dan membimbing para siswa.

Ajakan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) SR se-Jawa Timur yang digelar di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Jumat (16/1).

Kegiatan ini diikuti oleh 26 Kepala Sekolah Rakyat, 91 Wali Asrama, dan 86 Wali Asuh dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Gus Ipul meminta seluruh wali asrama dan wali asuh berdiri, mengangkat tangan, dan mengucapkan ikrar bersama sebagai bentuk komitmen moral dalam menjalankan amanah pengasuhan.

“Saya, Wali Asrama dan Wali Asuh Sekolah Rakyat seluruh Jawa Timur, siap bekerja dengan baik sesuai pedoman yang telah ditentukan, siap bekerja dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk mengasuh dan membimbing siswa-siswa Sekolah Rakyat agar menjadi agen perubahan dan sungguh-sungguh mampu memutus mata rantai kemiskinan,” ucap Gus Ipul yang diikuti serentak oleh seluruh wali asrama dan wali asuh.

Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekolah biasa, melainkan instrumen negara untuk pengentasan kemiskinan melalui pendidikan yang terintegrasi dengan perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial.

Mensos Gus Ipul didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, dan Ketua Tim Formatur SR Prof.M.Nuh foto bersama siswa SR.

“Sekolah Rakyat ini dirancang khusus. Anak-anak yang hadir di sini adalah the invisible people, yang penderitaannya tidak terlihat. Asa atau harapan adalah harta terakhir mereka, dan tugas kita adalah menjaga serta menguatkan asa mereka,” ujarnya.

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. Muhammad Nuh yang turut hadir menekankan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat sangat ditentukan oleh kesetiaan para pendidik dalam mendampingi anak-anak.

“Yang paling mahal dalam mengurusi Sekolah Rakyat ini adalah kesetiaan. Kesetiaan yang melampaui tugas dan tanggung jawab formal,” kata Prof. Nuh.

Prof. Nuh juga menegaskan bahwa setiap anak Sekolah Rakyat memiliki keunikan yang harus ditemukan dan diasah melalui pendidikan berbasis karakter dan kecakapan hidup, yang diperkuat dengan sistem berasrama.

Sejumlah siswa Sekolah Rakyat se-Jawa Timur turut memeriahkan acara dengan menampilkan bakat mereka, mulai dari menyanyikan lagu Laskar Pelangi, pembacaan puisi, hingga pidato dalam bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, dan Arab.

Penampilan para siswa disaksikan dengan penuh kekaguman oleh Gus Ipul, Prof. Nuh, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, serta seluruh peserta yang hadir.

Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasi langsung kepada para siswa atas keberanian dan prestasi yang ditunjukkan. Menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang proaktif dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat.

Hingga saat ini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat rintisan telah dibuka di berbagai wilayah Indonesia. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak, yakni 26 sekolah.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Staf Khusus Menteri Sosial Fatkhurrohman Taufik, Tenaga Ahli Menteri Andy Kurniawan, Kepala Biro Humas Kemensos Devi Deliani, Kepala Biro OSDM Kemensos Danu Ardhiarso, Staf Khusus Pelindungan Anak KemenPPPA Zahrotun Nihayah, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Endah Sri Rejeki, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, serta jajaran kepala OPD dan kepala dinas sosial kabupaten/kota se-Jawa Timur. (Dwi Arifin)

Pelantikan Pengurus PMI Surabaya, Eri Cahyadi Dorong Regenerasi dan Kolaborasi Kemanusiaan

Posted on 16 Januari 2026 by News Kempalan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua PMI Kota Surabaya Lilik Arijanto.

SURABAYA-KEMPALAN: Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur resmi melantik Dewan Kehormatan dan jajaran pengurus baru PMI Kota Surabaya, Kamis (15/1) pagi. Pelantikan yang digelar di Gedung Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Surabaya tersebut dilakukan langsung oleh Ketua PMI Provinsi Jawa Timur Imam Utomo.

Kepengurusan PMI Kota Surabaya periode terbaru ini dipimpin oleh Lilik Arijanto sebagai Ketua Umum. Pelantikan turut dihadiri Wali Kota Surabaya sekaligus Pembina PMI Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya dr. Akmarawita Kadir, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan, jajaran pengurus PMI Provinsi Jawa Timur, serta seluruh camat se-Kota Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Kota Surabaya yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru mampu membawa PMI Surabaya menjadi lebih baik dan tetap mempertahankan prestasinya sebagai unit donor darah terbaik di Indonesia.

“PMI Kota Surabaya selama ini adalah yang terbaik di Indonesia. Saya berharap di bawah kepemimpinan Pak Lilik Arijanto, PMI Surabaya bisa semakin baik dan memberikan sumbangsih besar bagi kemanusiaan, khususnya di Surabaya,” ujar Eri Cahyadi.

Eri juga menekankan pentingnya regenerasi dalam kepengurusan PMI. Menurutnya, masuknya wajah-wajah baru menjadi langkah strategis untuk membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki kepedulian dan cinta terhadap sesama manusia agar terlibat aktif dalam gerakan kemanusiaan PMI.

“Kalau pengurusnya itu-itu saja, maka orang-orang yang punya rasa cinta kepada sesama tidak akan pernah masuk. Tapi tetap harus ada keseimbangan, ada pengurus lama yang mentransfer pengalaman kepada pengurus baru,” jelasnya.

Selain itu, Eri Cahyadi menyoroti pentingnya kolaborasi PMI dengan berbagai pihak, termasuk Kampung Pancasila. Ia menilai sinergi tersebut dapat memperkuat gerakan donor darah dan memperluas partisipasi masyarakat di tingkat kampung.

“PMI ini adalah organisasi kemanusiaan. Dengan kolaborasi Kampung Pancasila, kita bisa menggerakkan masyarakat untuk saling membantu, termasuk memenuhi kebutuhan darah melalui donor darah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum PMI Kota Surabaya Lilik Arijanto,
menyatakan bahwa kepengurusan baru akan segera melakukan penyesuaian dan konsolidasi internal, mengingat hampir separuh pengurus merupakan wajah baru.

“Kami harus segera mempelajari kondisi PMI di wilayah teritorial Surabaya dan melakukan perbaikan serta peningkatan jika memang diperlukan,” kata Lilik.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk menyinergikan program kerja PMI dengan program Kampung Pancasila yang digagas Pemerintah Kota Surabaya. Menurutnya, langkah tersebut akan memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas dan jangkauan pelayanan PMI.

“Relawan PMI sudah ada di setiap kecamatan. Ke depan, kami ingin menambah relawan-relawan baru agar pelayanan kemanusiaan PMI Surabaya semakin optimal,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Hadapi Tekanan Fiskal, Pemprov Jatim Siapkan Strategi Anggaran Alternatif

Posted on 16 Januari 2026 by News Kempalan

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono memberi keterangan kepada awak media. (Foto: Dwi Arifin/Kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengevaluasi kinerja anggaran 2025 sekaligus menyiapkan strategi pembiayaan alternatif untuk menghadapi tekanan fiskal pada 2026 akibat kebijakan pemerintah pusat.

Evaluasi tersebut dilakukan dalam kegiatan Jatim Retreat 2026 bertajuk Creative Financing & Value for Money di Kantor BPSDM Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (15/1).

Selain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta BUMD setempat.

Adhy Karyono mengatakan, secara kinerja, realisasi program dan anggaran 2025 tergolong positif. Pendapatan daerah Jawa Timur tercatat mencapai 104 persen, sementara realisasi belanja berada di angka 92,6 persen.

“Di awal tahun ini kita melakukan review terhadap apa yang sudah kita lakukan. Pertama, memang kita sudah sangat perform untuk pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025,” kata Adhy kepada awak media, usai kegiatan.

Namun, menurut dia, Pemprov Jatim menghadapi tantangan pada 2026 seiring perubahan kebijakan fiskal nasional. Salah satunya dampak Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mengubah skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor sehingga porsi pendapatan provinsi berkurang.

Selain itu, kebijakan pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) juga berdampak signifikan. Adhy menyebutkan, pemotongan TKD mencapai sekitar Rp2,8 triliun. Kondisi ini membuat Pemprov Jatim tetap harus melaksanakan program prioritas dengan baik tetapi juga harus tetap penyesuaian.

“Tetapi itu tidak cukup untuk membiayai semuanya. Oleh karena itu kita mencoba merubah mindset kita menjadi sebuah creative financing dan money for value. Bahwa sebetulnya masih ada sumber-sumber pendapatan lain yang kalau kita gali bisa menghasilkan,” kata Adhy.

Adhy menyampaikan, optimalisasi pendapatan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak berbasis digital. Selain itu, Pemprov Jatim juga menyoroti pemanfaatan aset daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp61 triliun, namun dinilai belum produktif.

“Aset kita sangat besar 61 triliun, tetapi tingkat pengembaliannya hanya satu koma atau nol koma malah. Jadi ini kan masih punya banyak peluang untuk bisa mendayagunakan aset untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga, baik sewa, kerja sama, pemanfaatan, dan sebagainya,” ujarnya.

Sumber lain yang menjadi perhatian adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Karena itu, Pemprov Jatim akan meningkatkan produktivitas BUMD agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah lebih optimal.
“Maka kiita bedah semua ke depan harus seperti apa,” kata Adhy.

Untuk itu, beberapa BUMD di luar Bank Jatim akan dilakukan revitalisasi dari yang dilakukan oleh BUMD, baik tata kelola, proses bisnis maupun dari sisi manajemen, akan dihitung kembali. “Hari ini kita menyampaikan apa evaluasinya dan harus bagaimana,” jelasnya.

Adhy menambahkan, ke depan setiap BUMD didorong menyusun desain inovasi agar mampu menghasilkan skema pembiayaan kreatif dan meningkatkan profitabilitas. Karena tugas mereka adalah menghasilkan profit.

Di sisi belanja, Pemprov Jatim juga menekankan prinsip kehati-hatian agar program tetap berjalan dengan biaya pendukung yang lebih efisien.
“Kami merubah mindset bahwa kita bukan hanya menghabiskan anggaran tetapi juga sedikit banyaknya bisa sebagai penghasil,” pungkas Adhy. (Dwi Arifin)

Real Madrid Kalah Lawan Klub Kasta Kedua dalam Laga Pertamanya, Inilah Alasan Alvaro Arbeloa

Posted on 15 Januari 202615 Januari 2026 by News Kempalan

BALOMPIE-KEMPALAN: Alvaro Arbeloa baru beberapa hari ditunjuk jadi pelatih Real Madrid. Namun, Arbeloa sudah merasakan getirnya kekalahan. Sialnya, kali ini kekalahan pertama Real di tangannya didapatkan lawan klub level kedua.

Kamis dini hari WIB (15/1), Real takluk 2-3 di tangan klub Segunda Division alias kasta kedua Liga Spanyol, Albacete Balompie, pada Babak 16 Besar Copa del Rey. Gol Jefte Betancor pada menit keempat injury time babak kedua jadi kuncinya.

Betancor bahkan dua kali menjebol gawang Real yang dikawal Andriy Lunin. Gol pertamanya tercipta pada menit ke-82. Albacete yang mencetak gol pertama saat menit ke-42 lewat Villar del Fraile, disamakan Franco Mastantuono ketika menit ketiga injury time babak pertama.

Media-media Spanyol menamakan kekalahan Los Merengues (julukan Real) yang terjadi di Albacete tersebut dengan Albacetazo. Bahkan, fans Real yang duduk di tribun stadion Albacete meneriakkan nama Xabi Alonso setelah laga.

Dilansir dari laman Diario AS, Arbeloa menegaskan bahwa dirinyalah yang dalam laga ini bertanggung jawab atas kekalahan El Real. ’’Karena saya yang mengatur komposisi pemain, bagaimana kami bermain, perubahan, dan lain-lain,’’ sebutnya setelah laga

Arbeloa enggan menyalahkan performa Federico Valverde dkk malam itu. Salah satunya wide attacker Vinicius Jr yang tampil kurang greget setelah dihujani boo atau ejekan rasis dari fans Albacete. Termasuk dilempar kulit pisang.

’’Aku hanya bisa berterima kasih kepada para pemainku atas sambutan yang saat ini sudah mereka berikan dan usaha yang telah mereka lakukan pada malam ini,’’ sambung mantan pelatih Real Castilla tersebut.

Akhir pekan ini, Arbeloa dan Real akan menjalani laga yang lebih berat bobotnya. Yaitu, menjamu Levante UD dalam lanjutan Liga Spanyol di kandangnya sendiri, di Estadio Santiago Bernabeu, Madrid, Sabtu malam WIB (17/1).

’’Kekalahan ini jadi titik terendah dalam perjalanan kami musim ini. Tetapi, kami akan melangkah ke depan dengan kepala tegak dan akan menebusnya pada laga-laga di kompetisi lainnya,’’ tegas kapten Real Dani Carvajal, seperti yang dilansir dari laman Diario MARCA. (YMP)

Bus Trans Jatim Koridor IV Dilempar Batu di Gresik, Pelaku Terekam CCTV

Posted on 15 Januari 202616 Januari 2026 by News Kempalan

Kadishub Jatim Nyomo memberi keterangan pada awak medIa.

SURABAYA-KEMPALAN: Bus Trans Jatim Koridor IV rute Gresik–Lamongan menjadi korban aksi pelemparan oleh pengendara motor tak dikenal. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Deandles, kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Kamis (15/1) pagi sekitar pukul 06.16 WIB. Akibatnya, kaca bagian kanan bus retak.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur (Jatim) Nyono membenarkan insiden tersebut. Ia mengatakan kejadian itu telah dilaporkan dan terekam kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di armada Trans Jatim.

“Iya, sudah ada laporan. Bahkan pelemparan terjadi dua kali dan sepeda motornya sama. Semua sudah terekam kamera Trans Jatim,” kata Nyono, Kamis (15/1) sore.

Peristiwa itu terjadi saat bus Trans Jatim berkode lambung JTM 404 melaju dari Gresik menuju Terminal Paciran, Lamongan. Saat kejadian, bus mengangkut 18 penumpang dan melaju dengan kecepatan normal sekitar 48 kilometer per jam.

Nyono menegaskan, bus tidak sedang melaju kencang maupun melakukan manuver berbahaya. Namun, dari arah berlawanan muncul pengendara sepeda motor yang diduga sudah menyiapkan batu sebelum melemparkannya ke arah bus.

“Bus tidak menyalip, kecepatannya juga tidak tinggi. Tapi dari barat, pelaku itu sudah terlihat memegang batu. Saat bus melintas, langsung dilempar,” jelasnya.

Akibat lemparan tersebut, kaca bus mengalami retak. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun penumpang yang terluka dalam insiden tersebut.

Dishub Jatim memastikan identitas kendaraan pelaku telah dikantongi. Nomor kendaraan terekam jelas dan telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

“Identitas kendaraan sudah ada, nomor serinya juga ada, dan sudah kami laporkan ke aparat kepolisian,” tegas Nyono.

Terkait dugaan apakah pelaku merupakan orang yang sama dengan kasus pelemparan bus pada November lalu, Nyono menyebut masih perlu pendalaman lebih lanjut. “Motornya sama, warnanya hijau, tapi nomor serinya berbeda. Ini masih kami dalami bersama kepolisian,” tuturnya.

Hingga kini, motif pelaku melakukan pelemparan belum diketahui. Dishub Jatim menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Motifnya belum tahu. Kami menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian,” kata Nyono, mengakhiri. (Dwi Arifin)

Miliki 4.716 Desa Mandiri, Jatim Peringkat Pertama Nasional

Posted on 15 Januari 2026 by News Kempalan

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

SURABAYA-KEMPALAN: Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, Jawa Timur menempati peringkat pertama nasional sebagai provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia, yakni 4.716 desa.

Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
bertepatan dengan peringatan Hari Desa Nasional 2026, Kamis (15/1).

“Alhamdulillah, Jawa Timur berhasil menempati peringkat tertinggi sebagai provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Secara nasional, saat ini tercatat 20.503 desa mandiri, 23.579 desa maju, 21.813 desa berkembang, 4.672 desa tertinggal, dan 4.694 desa sangat tertinggal. Dengan capaian tersebut, Jawa Timur memberikan kontribusi signifikan dalam percepatan pembangunan desa di Indonesia.

“Secara nasional sebanyak 23 persen Desa Mandiri berada di Jawa Timur, ke depan desa-desa ini diharapkan akan menjadi desa berkelanjutan” kata Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan, pembangunan desa berkelanjutan harus mencakup peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, pelayanan kesehatan yang memadai, serta pelestarian lingkungan.
“Banyaknya desa mandiri di Jatim akan didorong untuk menjadi desa berkelanjutan,” tegasnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jawa Timur terus menggulirkan berbagai program strategis. Salah satunya Program Desa Berdaya yang telah dilaksanakan sejak 2021 hingga saat ini di 538 desa yang tersebar di 29 kabupaten/kota, termasuk Kota Batu.

“Program ini menjadi ikhtiar untuk menemukenali ikon-ikon desa yang potensial untuk dibranding secara ekonomi, sehingga desa memiliki kekhasan atau tematik tersendiri,” ungkap Khofifah.

Selain itu, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim juga menjalankan Program Desa Wisata Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera (Dewi Cemara) yang telah diimplementasikan di 149 desa wisata. Program ini bertujuan memperkecil kesenjangan antara desa dan kota melalui penguatan sektor pariwisata berbasis masyarakat.

“Program-program ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan,” katanya.

Tak hanya itu, Jawa Timur juga mengembangkan Program Desa Devisa yang bertujuan meningkatkan akses pasar ekspor bagi produk-produk lokal desa. Program disebutnya sebagai bentuk nyata bahwa pemberdayaan masyarakat, utamanya untuk ekspor bisa dimulai dari lini mana saja.

“Desa devisa ini bisa meningkatkan kinerja ekspor sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya pengrajin,” imbuhnya.

Berbagai program pembangunan desa tersebut juga diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor, melibatkan dunia usaha dan perguruan tinggi, guna melahirkan inovasi pembangunan desa yang adaptif terhadap tantangan zaman.

“Kami mendorong desa-desa di Jawa Timur untuk terus berbenah dan meningkatkan status kemajuan serta kemandiriannya, menuju desa yang sejahtera dan berkelanjutan,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut Khofifah juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membangun Desa Mandiri Berkelanjutan sebagai fondasi utama mewujudkan Indonesia Maju 2045.

Menurut Khofifah, pembangunan desa harus menyentuh aspek paling mendasar sekaligus berkelanjutan, karena desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional.

“Pembangunan desa harus menyentuh aspek yang paling mendasar dan berkelanjutan. Di Jawa Timur ini sudah terbentuk 4.716 desa mandiri, kami akan mendorong agar desa-desa mandiri ini juga akan menjadi desa berkelanjutan,” tegas Khofifah.

Menurutnya, desa mandiri dan berkelanjutan menjadi fondasi awal bagi terwujudnya Indonesia Maju. Desa yang mampu mengelola dan mengoptimalkan potensi serta sumber daya lokal akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat.

“Desa berkelanjutan akan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada di desa untuk meningkatkan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.

“Ketika desa-desa mandiri mampu memaksimalkan resources yang ada maka cita-cita Indonesia maju akan dimulai dari desa-desa mandiri dan berkelanjutan ini,” sambungnya.

Pernyataan tersebut selaras dengan tema Hari Desa Nasional tahun ini, “Bangun Desa, Bangun Indonesia: Desa Terdepan untuk Indonesia.” Tema ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi seluruh perangkat desa untuk terus memajukan wilayahnya serta memperkuat peran desa dalam pembangunan nasional.

Di momentum Hari Desa Nasional ini, Khofifah sekaligus mengajak seluruh perangkat desa untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dan memperkuat peran strategis pemerintah desa dalam mewujudkan desa mandiri berkelanjutan.

“Selamat Hari Desa Nasional, mari bersama sama membangun desa, mewujudkan desa mandiri berkelanjutan, karena desa terdepan akan berkontribusi penuh untuk kemajuan Indonesia,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Tak Penuhi Kewajiban, Pasar Simo Mulyo Dibongkar Pemkot Surabaya

Posted on 15 Januari 202615 Januari 2026 by News Kempalan

Proses pembongkaran Pasar Simo Mulyo.

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya melakukan pembongkaran Pasar Simo Mulyo di wilayah Kecamatan Sukomanunggal, Rabu (14/1). Langkah ini diambil sebagai bagian dari penertiban aset daerah yang dikelola tanpa dasar hukum yang sah serta belum memenuhi kewajiban keuangan kepada pemerintah kota.

Untuk sementara waktu, seluruh aktivitas di kawasan Pasar Simo Mulyo dihentikan hingga terdapat kejelasan hukum serta penyelesaian kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Achmad Zaini menjelaskan, penertiban tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran kepolisian, TNI, hingga tokoh masyarakat setempat. Ia menegaskan, pembongkaran dilakukan setelah melalui proses panjang dan koordinasi lintas perangkat daerah.

“Kami melaksanakan kegiatan penertiban dengan melibatkan Polres, Polsek, Dandim, Koramil, serta tokoh masyarakat di wilayah Simomulyo dan Kecamatan Sukomanunggal. Penertiban ini dilakukan setelah kami menerima laporan dari Camat, Cipta Karya (Disperkim), serta berdasarkan informasi dari BPKAD dan saran dari Kejaksaan Tanjung Perak,” ujar Zaini, sapaan akrabnya.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Achmad Zaini memimpin pembongkaran Pasar Simo Mulyo didampingi aparat.

Ia mengungkapkan bahwa Pasar Simo Mulyo diketahui telah dikelola oleh pihak perorangan sejak tahun 2023 hingga 2025 tanpa hubungan hukum yang sah dengan Pemkot Surabaya. Meski sebagian area telah memiliki dasar hukum, masih terdapat lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi yang dikelola tanpa perjanjian resmi.

“Untuk sebagian area memang sudah ada dasar hukumnya, tetapi masih ada sekitar 4.000 meter persegi yang sama sekali belum memiliki hubungan hukum dengan Pemkot Surabaya,” jelasnya.

Dari sisi kewajiban keuangan, Zaini menyebutkan bahwa nilai yang seharusnya dibayarkan oleh pengelola hampir mencapai Rp600 juta. Namun hingga saat ini, pembayaran yang dilakukan baru sekitar Rp100 juta. Padahal, proses negosiasi dan upaya penyelesaian telah berlangsung selama beberapa tahun.

“Negosiasi ini sudah berjalan sejak 2023, 2024, hingga 2025. BPKAD juga telah meminta bantuan, dan Kejaksaan Tanjung Perak sudah mengundang serta mengajak pihak pengelola untuk berkomunikasi dan menyelesaikan kewajibannya, tetapi sampai hari ini belum ada penyelesaian yang tuntas,” katanya.

Karena kewajiban tersebut belum dipenuhi, Pemkot Surabaya akhirnya mengambil langkah tegas dengan melakukan pembongkaran, terutama di bagian depan area pasar. Zaini menegaskan, pintu dialog tetap terbuka, namun harus dilakukan melalui mekanisme resmi.

“Prinsipnya jelas, kewajiban harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika setelah ini masih ingin berdiskusi, silakan melalui kecamatan atau BPKAD,” tegasnya.

Zaini menambahkan, apabila seluruh kewajiban keuangan telah dilunasi di kemudian hari, pihak pengelola atau siapa pun tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan kembali hubungan hukum dengan Pemkot Surabaya sesuai ketentuan yang berlaku. Namun sebelum itu, seluruh area akan dibersihkan.

Selain persoalan hukum dan administrasi, fungsi Pasar Simo Mulyo juga dinilai sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas jual beli sayur semakin minim, sementara area pasar lebih banyak digunakan untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukan awal.

“Fungsi pasarnya sudah tidak berjalan optimal. Aktivitas jual beli sayur sangat minim dan justru lebih banyak digunakan untuk pemotongan unggas serta kegiatan lain yang tidak sesuai peruntukan. Pengelolaannya pun dilakukan secara perorangan, bukan lembaga resmi,” ungkapnya.

Terkait dinamika di lapangan, Zaini mengakui sempat terjadi penolakan dari pihak-pihak tertentu. Namun melalui pendekatan dialog yang humanis dan persuasif, situasi dapat dikendalikan dengan baik.

“Memang sempat ada penolakan, tetapi dengan pendekatan dialog yang elegan dan humanis, alhamdulillah semua bisa menerima. Arek-arek Surabaya ini kalau diajak bicara dengan baik, pasti bisa diajak menyelesaikan masalah secara dewasa,” tandasnya. (Dwi Arifin)

Eks Hi-Tech Mal Surabaya Disulap Jadi Pusat Ekonomi Kreatif dan Hiburan

Posted on 15 Januari 2026 by News Kempalan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sidak ke eks Hi-Tech Mal Surabaya.

SURABAYA-KEMPALAN: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gedung eks Hi-Tech Mal pada Rabu (14/1) siang. Dalam kesempatan itu, ia bersama jajaran Kepala Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meninjau infrastruktur bagian luar dan dalam gedung mal.

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, Pemkot Surabaya segera melakukan perbaikan gedung eks Hi-Tech Mal. Yang menjadi fokus perbaikan adalah bagian basement dan lantai dasar. Selain itu, bagian fasad dan pilar-pilar gedung juga akan diperbaiki total.

“Jadi ada beberapa perbaikan yang akan kita lakukan, sekaligus teman-teman pariwisata mendata (pelaku) ekonomi kreatif dan anak-anak muda yang akan masuk ke sini. Insya Allah kita akan berikan gratis selama enam bulan,” kata Eri.

Setelah diperbaiki, tempat ini akan menjadi pusat hiburan anak-anak, ekonomi kreatif, olahraga, hingga tempat berkumpulnya anak muda Kota Surabaya. Tidak hanya itu, pemkot juga akan menggandeng sejumlah usaha food and beverage (FnB) untuk meramaikan gedung ini ke depannya.

“Untuk namanya nanti kita sayembarakan lagi, sehingga nanti di bulan Mei ulang tahun Surabaya (gedung) ini sudah bisa ditempati yang lantai basement dan lantai dasar. Sedangkan lantai dua dan tiganya semoga juga bisa ditempati, sudah bisa digunakan untuk tempat pertunjukan anak-anak ya,” paparnya.

Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu mengungkapkan beberapa perbaikan sudah ada yang memasuki tahap penyelesaian akhir. “Ini tinggal finishing-nya. Kayak membungkus pilar-pilarnya, terus permainan lampunya. Kalau strukturnya sudah, tinggal detailing-nya sehingga target kita adalah 31 Mei,” ungkap Cak Eri.

Cak Eri berharap, perbaikan gedung eks Hi-Tech bisa dilakukan secara menyeluruh hingga bagian lantai tiga. Rencananya, setelah lantai tiga diperbaiki, bisa segera digunakan sebagai tempat pertunjukkan untuk anak-anak. “Juga nanti ada tempat-tempat lainyalah kita kerja dengan investor yang ada di Kota Surabaya. Nah, itu nanti di situ kita akan connect dengan FNB yang atasnya kita gunakan dengan industri kreatif dan ekonomi kreatif,” harapnya.

Di samping itu, Kepala Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Iman Kristian Maharhandono menambahkan, pedagang elektronik pada bagian lantai satu masih tetap bisa berjualan di gedung eks Hi-Tech mal. Karena, sementara ini fokus perbaikan yang dilakukan saat ini hanya pada bagian basement, lantai dasar, pilar, dan fasad gedung. “Jadi nggak dipindah, tetap di lantai satu,” tandasnya. (Dwi Arifin)

Pemkot Surabaya Perketat Penggunaan HP dan Internet untuk Anak

Posted on 14 Januari 2026 by News Kempalan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberi penjelasan pada awak media.

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya menggelar sosialisasi Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Nomor 400.2.4/34733/436.7.8/2025 tentang Penggunaan Gawai (HP) dan Internet untuk Anak di Kota Surabaya. Kegiatan ini berlangsung di Convention Hall Surabaya, Rabu (14/1), dengan menghadirkan sejumlah narasumber strategis, mulai dari Densus 88, Badan Narkotika Nasional (BNN), Forum Satu Data, hingga Polrestabes Surabaya.

Sosialisasi tersebut mengusung tema “Gawai Sehat Masa Depan Hebat, Bersama Menumbuhkan Anak yang Aman, Cerdas, dan Beradab di Ruang Digital”. Kegiatan ini menjadi langkah konkret Pemkot Surabaya dalam merespons berbagai ancaman di ruang digital yang menyasar anak usia sekolah.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman orang tua dan sekolah terkait pembatasan penggunaan gawai, khususnya di lingkungan pendidikan. Kebijakan tersebut diambil setelah adanya temuan di lapangan terkait paparan konten berbahaya terhadap anak-anak.

“Tujuan kegiatan hari ini adalah menyosialisasikan Surat Edaran mengenai pembatasan penggunaan HP di lingkungan sekolah. Ini adalah respons serius atas informasi di lapangan, termasuk dari Densus 88, yang menyebutkan adanya anak usia sekolah di beberapa kota, termasuk Surabaya, yang terpapar konten berbahaya hingga radikalisme melalui internet,” ujar Wali Kota Eri.

Ia menjelaskan, tanpa pengawasan yang memadai, anak-anak dapat dengan mudah mengakses konten berbahaya hanya melalui layar ponsel. Kondisi ini kerap terjadi ketika orang tua terlalu sibuk dan menggantikan kehadiran mereka dengan memberikan gawai tanpa disertai komunikasi dan kontrol yang cukup.

“Tanpa pengawasan anak-anak bisa belajar hal-hal yang berbahaya, bahkan cara menyakiti orang lain, hanya dari HP. Ini sering terjadi karena orang tua sibuk bekerja dan kasih sayangnya tergantikan oleh gawai,” imbuhnya.

Selain ancaman radikalisme, Wali Kota Eri juga memaparkan tingginya akses anak terhadap konten pornografi. Menurutnya, persoalan tersebut tidak memandang latar belakang ekonomi keluarga.

“Saya memohon kepada seluruh orang tua agar memastikan penggunaan HP benar-benar untuk kemaslahatan (kebenaran), bukan justru membawa mudarat (kerugian). Masalah ini bisa terjadi di keluarga mana pun, jika kasih sayang dan pengawasan orang tua tergadaikan oleh kesibukan,” tegasnya.

Dalam dunia pendidikan, Pemkot Surabaya menetapkan aturan tegas terkait penggunaan gawai di sekolah. HP tidak diperkenankan digunakan selama jam pelajaran berlangsung.

“Siswa boleh membawa HP, tetapi harus disimpan di loker dan hanya boleh digunakan jika ada instruksi guru untuk kebutuhan pembelajaran. Aturan ini juga berlaku bagi guru sebagai teladan,” kata dia.

Ia menekankan bahwa pembentukan karakter dan kedisiplinan anak sejak dini menjadi kunci masa depan Surabaya. Jika ditemukan anak masih mengakses konten negatif, Pemkot Surabaya telah menyiapkan mekanisme pembinaan melalui sinergi Dinas Pendidikan (Dispendik) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya.

“Kami siapkan pendampingan, peringatan, hingga pembinaan karakter khusus jika diperlukan. Kita harus berani memulai kedisiplinan ini sekarang demi menyelamatkan masa depan bangsa,” ujarnya.

Tak hanya fokus pada pembatasan ruang digital, Wali Kota Eri juga ingin menghidupkan kembali interaksi sosial anak-anak melalui beragam permainan tradisional dalam pembentukan Kampung Pancasila.

“Kami ingin anak-anak kembali bermain permainan tradisional, berinteraksi secara nyata, bukan terisolasi oleh game daring. Dengan pengawasan teknologi dan penguatan nilai sosial, kita jaga Surabaya tetap dipenuhi generasi berakhlak mulia,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Febrina Kusumawati menjelaskan bahwa kehadiran Densus 88, BNN, Forum Satu Data, hingga Polrestabes Surabaya dalam sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada orang tua mengenai ancaman serius di ruang digital.

“Masih banyak orang tua yang belum menyadari betapa seriusnya ancaman radikalisme, terorisme, dan narkotika yang bisa masuk melalui teknologi. Gawai memiliki sisi positif, tetapi juga sisi negatif yang sangat tajam jika tidak dikelola dengan bijak,” jelas Febri sapaan akrabnya.

Ia menerangkan, adanya kesenjangan literasi teknologi antara orang tua dan anak. Untuk itu, Dispendik akan menindaklanjuti kegiatan ini dengan membentuk kelas-kelas kecil di setiap sekolah.

“Orang tua akan diajarkan secara praktis cara memantau aktivitas digital anak, mengenali situs berbahaya, hingga memeriksa aplikasi yang dikunci atau disembunyikan,” katanya.

Dispendik Surabaya juga tengah mematangkan kebijakan keterbukaan akses gawai, termasuk pemberian kata sandi dari anak kepada orang tua sebagai bentuk pengawasan.

“Anak memang memiliki hak privasi, tetapi orang tua punya tanggung jawab besar untuk menyelamatkan masa depan mereka. Jangan membiarkan anak tenggelam dalam gawai hanya agar tidak merasa repot,” tegasnya.

Febri menambahkan, mulai pekan depan, langkah konkret ini ditargetkan sudah berjalan di sekolah-sekolah, dilengkapi dengan sistem pelaporan harian dari orang tua terkait pemeriksaan gawai anak.

“Kami akan lakukan verifikasi acak sebagai bahan evaluasi. Harapannya, pengawasan ini menjadi tanggung jawab nyata demi menjaga keamanan dan karakter anak-anak Surabaya,” tegasnya. (Dwi Arifin)

Analisis

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru