Kempalan.com

Lebih dari 500 Jukir di Surabaya Belum Perpanjang KTA

Posted on 31 Januari 202631 Januari 2026 by News Kempalan

Plt. Kepala Dushub Kota Surabaya Trio Wahyu Wibowo (kiri).

SURABAYA-KEMPALAN: Lebih dari 500 juru parkir (jukir) di Kota Surabaya belum mempanjang Kartu Tanda Anggota (KTA). Data tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Trio Wahyu Wibowo saat menerima audiensi Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS), Jumat (30/1).

Menurut Trio, berdasarkan data Dishub Surabaya, dari total 1.747 jukir yang tercatat pada tahun 2025, baru 1.069 jukir yang telah melakukan validasi kontrak kerja untuk tahun 2026.

“Karena itu, kami mengimbau ratusan jukir tersebut segera melakukan verifikasi dan perpanjangan KTA,” kata Trio di Kantor Dishub Surabaya, Jalan Dukuh Menanggal No.1, Kecamatan Gayungan.

Audiensi tersebut menjadi ruang dialog antara Dishub dan PJS untuk membahas berbagai persoalan di lapangan. Termasuk penindakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) terhadap petugas parkir.

Pada kesempatan itu Trio menegaskan bahwa pengelolaan dan pengawasan parkir di Kota Surabaya telah memiliki dasar hukum yang jelas. Dishub, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Tepi Jalan Umum (TJU), menjalankan tugas sesuai regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal pembinaan terhadap petugas parkir.

“Kami ada dilindungi oleh Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Wali Kota. Yang mana itulah sebagai dasar kami melakukan pengelolaan, pengaturan, pengawasan parkir di seluruh wilayah Kota Surabaya,” ujarnya.

Menurut Trio, salah satu fokus Dishub adalah melakukan pembinaan terhadap juru parkir yang telah terdaftar secara resmi dan tercatat di UPT Parkir. Pembinaan tersebut diberikan kepada petugas parkir yang telah mengajukan diri dan memenuhi ketentuan administratif sebagai petugas parkir resmi.

“Fungsi kami adalah memberikan pembinaan kepada para jukir yang sudah terdaftar, yang sudah terdata menjadi petugas parkir resmi yang diajukan oleh para petugas parkir tersebut ke UPT Parkir Dinas Perhubungan Surabaya,” jelasnya.

Trio menyampaikan, proses validasi dan perpanjangan KTA merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap akhir tahun. Pemberitahuan kepada para jukir telah disampaikan sejak Desember 2025 agar proses perpanjangan dapat dilakukan tepat waktu.

Dimana setiap tahunnya, di akhir bulan, misalkan tahun 2025 bulan Desember itu kami sudah mengajukan surat pemberitahuan untuk memvalidasi, memperpanjang kartu tanda anggota (KTA) sebagai petugas parkir,” ujarnya.

Ia menyampaikan pengajuan perpanjangan KTA telah dimulai sejak 23 Desember 2025. Hingga batas waktu rekapitulasi terakhir, jumlah juru parkir yang telah memvalidasi KTA masih belum mencakup seluruh data yang tercatat pada tahun 2025.

“Total yang sudah memvalidasi, yang sudah memperbarui kartu tanda anggota sebagai petugas parkir di kami sebanyak 1.069 petugas parkir,” ungkapnya.

Ia merinci bahwa jumlah tersebut masih jauh dari total juru parkir resmi yang tercatat dalam data Dishub Surabaya pada tahun 2025.

“Data resmi yang ada di kami tahun 2025, itu ada Jukir utama sebanyak 1.747 petugas parkir. Jadi ada 1.069 (yang sudah perpanjang KTA) dari 1.747 (data petugas parkir 2025),” ungkapnya.

Dengan selisih tersebut, Trio memperkirakan bahwa masih ada lebih dari 500 juru parkir yang belum melakukan perpanjangan atau validasi KTA. “Jadi totalnya itu lebih dari lima ratusan (petugas parkir) yang belum memperpanjang kartu tanda anggota,” katanya.

Trion menegaskan, validasi KTA bersifat wajib bagi seluruh jukir yang bertugas di lokasi parkir yang telah ditetapkan Dishub Surabaya. Menurutnya, kelengkapan administrasi dan atribut, menjadi syarat utama dalam menjalankan tugas di lapangan.

“Saya sampaikan ini (validasi KTA) wajib. Ketika pekerja (bertugas), harus yang pertama, membawa kartu tanda anggota yang dicantolkan. Yang kedua, memakai rompi resmi dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Yang ketiga, memakai atau dilengkapi peluit. Ketiga-tiganya kami fasilitasi,” tegasnya.

Meski demikian, Trio menekankan bahwa Dishub Surabaya memberikan apresiasi kepada para petugas parkir yang telah memenuhi kewajiban administrasi dan atribut.

Menurutnya, kelengkapan tersebut tidak hanya berdampak pada ketertiban, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi Jukir saat bertugas. “1.069 orang petugas parkir ini kami apresiasi. Kalau memang dilengkapi, (jukir) bertugas juga tenang, (jukir) bertugas juga aman dan nyaman,” ujarnya.

Di akhir, Trio mengimbau agar para petugas parkir tidak ragu menyampaikan kendala selama bertugas di lapangan. “Semua kendala di lapangan silakan sampaikan dengan petugas kami yang ada di lapangan, yaitu Kepala Pelantaran (Katar),” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Jalani Playoff Knockout Liga Champions, PSG Kembali Jalani Derbi Prancis

Posted on 30 Januari 2026 by News Kempalan

PARIS-KEMPALAN: Paris Saint-Germain (PSG)
menjalani Liga Champions musim ini sebagai juara bertahan. Sehingga, banyak yang
menanti capaian terakhir PSG, musim ini.

Les
Parisiens (julukan PSG) tertahan di kandang sendiri atas Newcastle United di
Parc des Princes, Paris, 1-1, Kamis dini hari WIB (29/1). Dengan hanya satu
poin itu, PSG hanya finis di posisi ke-11 klasemen akhir fase League Liga
Champions.

Dalam
pengundian playoff knockout yang berlangsung
Jumat malam WIB (30/1), di Nyon, Swiss, PSG kembali harus dihadapkan dengan
sesama klub dari Prancis, AS Monaco.

Musim lalu,
PSG juga dihadapkan dengan klub dari Prancis pada playoff knockout Liga
Champions, Stade Brestois. Ketika itu, PSG menang telak dalam dua leg yang
berakhir dengan agregat 10-0.

Ambisi
serupa yang musim ini ingin diulangi entraineur PSG Luis Enrique. Lucho (sapaan
akrab Enrique) menyebut anak asuhnya sudah berpengalaman melakoni fase playoff knockout.

Terpisah,
Direktur Olahraga ASM Thiago Scuro tidak gentar ketika timnya harus dihadapkan
dengan klub penguasan Liga Prancis itu. Dia pun tidak takut jika klub yang dia
pimpin bakal mengikuti jejak Brestois musim lalu: Dilibas.

’’Menghadapi
PSG di babak playoff? Menurutku ini adalah hal positif untuk dunia sepak bola
Prancis. Kita akan menjalani malam yang luar biasa,’’ kata Scuro, saat
diwawancarai Canal Plus.

ASM harus
menjalani playoff knockout setelah hanya finis di posisi 21 klasemen akhir fase
League Liga Champions. Di atas kertas, PSG berpeluang menang dalam derbi
Prancis ini.

Meski, dalam
pertemuan terakhir di Liga Prancis pada 29 Nopember lalu, ASM di Stade Louis
II, Monaco, membekuk PSG 1-0. Sebab itulah Scuro konfiden klubnya mampu
menyulitkan PSG.

’’Ini tidak akan mudah. Tapi, kami harus bekerja keras
untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk kedua pertandingan. Dengan semua
pemain yang tersedia dan mentalitas kami yang kuat, itu akan sangat penting
bagi klub kami,’’ tegas Scuro. (YMP)

Kerja Sama dengan Menkomdigi, Jawa Timur Targetkan 20 Ribu Talenta Digital di 2026

Posted on 30 Januari 202630 Januari 2026 by News Kempalan

Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Menkomdigi Meutya Hafid menekan tombol sirine saat peluncuran Program Talenta Digital Jatim Mendunia.

SURABAYA-KEMPALAN: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerja sama pengembangan talenta digital dengan pemerintah pusat. Dalam kerja sama tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menargetkan hampir 20 ribu talenta digital sepanjang tahun ini.

Langkah ini diapresiasi oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. “Jawa Timur ini termasuk yang pertama untuk kerja sama talenta digital dengan pemerintah pusat yang diwakili Kementerian Kominfo. Kami senang sekali karena target Ibu Gubernur luar biasa, hampir 20.000 talenta digital tahun ini,” kata Meutya Hafid kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (30/1).

Menurut Meutya, target tersebut disusun secara optimistis namun terukur. Pemerintah pusat bersama Pemprov Jatim akan bergerak cepat dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, akademisi, hingga perusahaan-perusahaan kelas dunia.

“Tentu melibatkan kampus, para akademisi, dan juga perusahaan-perusahaan kelas dunia untuk melatih talenta-talenta digital di Jawa Timur,” ujarnya.

Meutya berpendapat, Jawa Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber daya manusia digital. Bahkan, tanpa pelatihan khusus pun, banyak talenta muda di daerah ini dinilai sudah piawai mengadopsi teknologi terbaru, termasuk kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).

“Kalau untuk Jawa Timur ini sudah DNA-nya memang jago-jago semua. Kami termasuk yang paling sering berkunjung ke Jawa Timur. Di Malang kemarin kami bertemu talenta-talenta yang luar biasa. Belum mendapat sentuhan pelatihan khusus pun sudah sangat pandai mengadopsi teknologi terbaru,” jelasnya.

Ke depan, lanjut dia, program pengembangan talenta digital tersebut juga dapat diarahkan sesuai prioritas daerah. Misalnya, difokuskan pada pengembangan teknologi di bidang kesehatan atau sektor lain yang menjadi prioritas Pemprov Jatim.

“Apakah mau difokuskan ke teknologi kesehatan atau bidang-bidang prioritas dari Ibu Gubernur, itu bisa disesuaikan,” ucap Menkomdigi.

Selain pengembangan talenta digital, Meutya juga menyinggung soal perlindungan anak di ruang digital. Ia menyebut pemerintah pusat telah menyiapkan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) yang menunda akses pembuatan akun media sosial dan platform digital bagi anak di bawah usia 16 tahun.

“Bapak Presiden sudah menandatangani aturan penundaan akses akun anak hingga usia 16 tahun. Insya Allah ini akan implementatif dalam beberapa bulan ke depan karena sedang disiapkan pola pengukuran dan peraturan turunannya,” tuturnya.

Meutya berharap pemerintah daerah turut berperan aktif, salah satunya dengan mengatur penggunaan gawai di sekolah. Ia menilai kebijakan tersebut akan memperkuat efektivitas pelaksanaan PP Tunas yang telah ditandatangani Presiden.

“Kalau ada aturan tambahan di daerah yang mengatur penggunaan gawai di sekolah-sekolah, PP Tunas bisa lebih efektif dijalankan,” tegasnya.

Terkait kemungkinan peningkatan aturan tersebut menjadi undang-undang, Meutya menegaskan peluang itu terbuka. “Kalau memang diperlukan undang-undang, kita bisa dorong. Dukungan dari DPR sejauh ini cukup baik,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Tujuh Pejabat Eselon II Pemprov Jatim Dilantik, M Yasin Digeser Jadi Kepala BPKAD

Posted on 30 Januari 202630 Januari 2026 by News Kempalan

Imam Hidayat menandatangani berita acara pelantikan disaksikan Gubenur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, melantik tujuh pejabat eselon II di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (30/1). Mereka yang dilantik adalah Nurkholis sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim definitif, sebelumnya dia menjabat Plt Kepala DLH Jatim.

Selain itu, Muhammad Yasin yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda Jatim digeser menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Jatim. Namun, dia masih merangkap jabatan sebagai Plt Kepala Bappeda Jatim.

Sementara itu, Kabiro Kesra Imam Hidayat diangkat sebagai Asisten I Setdaprov Jatim. Posisi Asisten II Setdaprov diiisi Dydik Rudy Prasetya yang sebelumnya menjabat sebagai Kadisbun. Kabarnya, Kadisbun akan diisi Plt oleh Heru Suseno, merangkap Kadistan Jatim. Sedang Asisten III Setdaprov Jatim dipercayakan kepada Jazuli, tapi masih Plt.

Ada pula Sufi Agustin. Kepala Bakorwil Pamekasan ini dipercaya menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim, namun masih merangkap jabatan Plt Kepala Bakorwil Pamekasan.

Kemudian Tri Wahyu Liswati yang dilantik sebagai Kepala Bakorwil Bojonegoro dan
Agung Subagyo sebagai Kepala Biro Kesra Setdaprov Jatim menggantikan Imam Hidayat.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa mutasi ini masih putaran pertama dan akan ada putaran kedua. Beberapa jabatan masih diisi oleh Plt karena ada beberapa posisi yang kosong.

“Seperti Pak Yasin yang merangkap jabatan sebagai Kepala BPKAD dan Plt.Kepala Bappeda Jatim,” katanya.

“Untuk itu, panitia seleksi (pansel) akan melakukan uji kompetensi sesuai dengan talent DNA, sehingga jabatan yang masih kosong tersebut segera terisi,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Cegah Banjir, Cak Eri Larang Tepi Sungai untuk Bangunan dan Parkir

Posted on 29 Januari 2026 by News Kempalan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

SURABAYA-KEMPALAN: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang warga dan pelak usaha menggunakan tepi sungai untuk lahan bangunan dan parkir. Pasalnya, hal itu berpotensi membahayakan dan memperbesar risiko terjadinya banjir.

“Kalau ada bangunan dan aktivitas di tepi sungai, saya minta pelaku usaha dan warga tidak menjadikannya sebagai tempat parkir atau perluasan usaha. Contohnya, ada mobil yang terperosok ke sungai karena area itu dipakai parkir,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Kamis (29/1).

Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri ini menambahkan, setiap sungai memiliki sepadan atau jarak aman antara aliran air dan bangunan. Namun, masih banyak pemilik usaha yang mendirikan bangunan terlalu dekat dengan sungai, bahkan menutup area tersebut untuk parkir.

Kondisi ini, menurutnya, tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga dapat memperparah kerusakan saat banjir terjadi.

“Celakanya, kalau bangunan menempel terus dan parkir menutupi sungai, aliran air jadi terganggu. Surabaya tidak bisa ditata hanya oleh pemerintah, tapi harus bersama-sama dengan warga,” tegasnya.

Ia menerangkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya secara rutin melakukan pengawasan dan penataan tepi sungai, tetapi partisipasi aktif masyarakat tetap menjadi kunci agar sungai tetap bersih, aman, dan fungsional.

“Ini saya minta teman-teman ikut mengawasi dan menata bersama. Semua warga harus memahami bahwa sungai bukan untuk bangunan atau parkir. Dengan kesadaran bersama, Surabaya bisa tertata rapi dan aman,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Kendalikan PMK, Khofifah Distribusikan 453 Ribu Dosis Vaksin Tahap I ke 38 Kabupaten/Kota

Posted on 29 Januari 2026 by News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespons peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di awal tahun 2026 melalui percepatan vaksinasi massal sebagai langkah pengendalian sekaligus perlindungan populasi ternak.

Khofifah menegaskan bahwa percepatan vaksinasi PMK menjadi langkah strategis mengingat Jawa Timur merupakan salah satu lumbung ternak nasional. Oleh karena itu, perlindungan terhadap populasi ternak menjadi prioritas utama demi menjaga keberlangsungan ekonomi peternak rakyat.

“Percepatan vaksinasi ini penting karena Jawa Timur merupakan lumbung ternak nasional. Dengan vaksinasi serentak, kita dorong terbentuknya herd immunity agar populasi ternak terlindungi dan ekonomi peternak tetap terjaga. Untuk tahap pertama, kita bagikan 453 ribu dosis,” ujar Khofifah, Kamis (29/1).

Sejalan dengan upaya tersebut, Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menetapkan pelaksanaan Gerakan Vaksinasi PMK Serentak yang akan dilaksanakan pada 29 Januari 2026 di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur. Ribuan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan akan diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan penyuntikan vaksin pada ternak milik masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari percepatan vaksinasi tersebut, Pemprov Jatim mulai mendistribusikan 453 ribu dosis vaksin PMK tahap I ke 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Distribusi ini menjadi bagian dari rangkaian vaksinasi PMK yang dijadwalkan berlangsung hingga September 2026.

Vaksin PMK tahap pertama tersebut disalurkan melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur kepada perwakilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di masing-masing daerah untuk segera digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi di lapangan.

“Ini langkah antisipasi untuk melindungi populasi ternak di Jatim. Kami distribusikan vaksin skala besar mulai dilaksanakan hari ini,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI). Untuk tahun 2026, Kementan telah mengalokasikan total 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus untuk Provinsi Jawa Timur.

“Kami berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian RI. Untuk tahun ini, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan total 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus untuk Provinsi Jawa Timur,” tambahnya.

Selain vaksinasi serentak, upaya pengendalian PMK juga dilakukan melalui penguatan biosekuriti kandang, pengawasan ketat lalu lintas ternak, serta edukasi kepada para peternak. Petugas kesehatan hewan juga disiagakan di pasar-pasar hewan untuk memastikan tidak ada ternak sakit yang diperjualbelikan.

“Untuk opsi penutupan sementara pasar hewan, akan kami terapkan khusus di wilayah-wilayah dengan tingkat kasus PMK tinggi atau masuk zona merah,” tegasnya.

Sebagai langkah preventif tambahan, kata Khofifah, Pemprov Jatim akan mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) PMK yang melibatkan BPBD, aparat kewilayahan, serta unsur TNI dan Polri dalam penanganan di lapangan. Unsur kelurahan, kecamatan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas juga dilibatkan dalam monitoring dan pendampingan kepada peternak.

“Penanganan PMK tidak bisa setengah-setengah. Kami bergerak bersama, berkolaborasi dan bersinergi lintas sektor, dari pemerintah daerah, aparat kewilayahan, hingga TNI dan Polri, untuk memastikan pengendalian PMK berjalan cepat, terpadu, dan efektif di lapangan,” ungkapnya.

Di akhir, Khofifah mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan kasus PMK. Ia juga meminta para peternak agar bersikap proaktif dan kooperatif saat petugas melakukan vaksinasi serta pemeriksaan kesehatan ternak.

“Kami mengimbau kepada bupati/wali kota dan para peternak untuk terus meningkatkan kewaspadaan, mempercepat vaksinasi PMK, serta disiplin menerapkan manajemen pakan dan menjaga kesehatan ternak, sehingga penyebaran PMK dapat ditekan dan keberlangsungan peternakan rakyat tetap terjaga,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Gandeng IDI, Pemkot Surabaya Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Posted on 29 Januari 202629 Januari 2026 by News Kempalan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menandatangani MoU dengan dan IDI Cabang Surabaya.

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya resmi menjalin nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Surabaya terkait peningkatan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Surabaya.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Ketua IDI Cabang Surabaya dr. Muhammad Shoifi di ruang kerja Wali Kota Surabaya, Rabu (28/1).

Kerja sama ini mencakup penguatan layanan kesehatan anak dan remaja, kesehatan perempuan dan kesehatan reproduksi, penanganan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, obesitas, penyakit degeneratif, hingga kanker, serta upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC).

Wali Kota Eri mengatakan, melalui kerja sama ini, Pemkot Surabaya dan IDI bersepakat memperkuat upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat dengan pendekatan berbasis data dan sains, dimulai dari tingkat paling dasar, yakni RW. Dengan demikian, kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memetakan kondisi kesehatan warga secara lebih detail dan menyeluruh.

“Kami bersama Ikatan Dokter Indonesia menandatangani nota kesepahaman. Kerja sama ini diawali dengan pemetaan kondisi kesehatan warga di tingkat RW. Dalam satu RW, kami ingin mengetahui secara detail persoalan kesehatan yang ada, bukan hanya penyakit, tetapi juga kondisi kesehatan secara menyeluruh, seperti stunting maupun ibu dengan risiko tinggi,” kata Eri.

Ia menjelaskan, dari pemetaan tersebut akan terlihat gambaran penyakit dan masalah kesehatan yang dihadapi warga, mulai dari hipertensi, diabetes, penyakit jantung, hingga persoalan kesehatan ibu dan anak. Data tersebut kemudian akan dihimpun untuk membentuk klaster-klaster kesehatan di setiap RW.

“Melalui telaah dan kajian dari IDI, kita bisa mengetahui sebenarnya Surabaya ini darurat kesehatan di sektor apa. Dari situ, kita susun langkah-langkah penanganannya,” jelasnya.

Menurut Eri, keberhasilan program ini nantinya dapat diukur melalui penurunan kunjungan warga ke rumah sakit dan puskesmas akibat penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Ia menekankan bahwa tingginya angka kunjungan rumah sakit bukan selalu menjadi indikator keberhasilan, terutama jika kunjungan tersebut disebabkan oleh sakit yang bisa dicegah.

“Daerah yang baik bukan daerah dengan kunjungan rumah sakit yang tinggi karena sakit, tetapi kunjungan untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Itu artinya masyarakat sehat dan upaya preventif berjalan,” tegasnya.

Eri menyadari bahwa Pemkot Surabaya tidak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, ia mengapresiasi gagasan dan dukungan dari IDI yang mendorong kolaborasi ini segera direalisasikan melalui MoU.

Ke depan, Pemkot dan IDI akan kembali menggelar pertemuan untuk menyusun timeline program, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu).

“Selama ini pustu umumnya hanya diisi bidan dan perawat. Dengan kerja sama ini, kami berharap kebutuhan dokter di pustu juga bisa terpenuhi, sehingga warga tidak ragu untuk berobat,” ungkapnya.

Selain itu, pemetaan klaster kesehatan di tingkat RW juga akan berdampak pada perencanaan anggaran. Eri menyebut, anggaran kesehatan setiap RW nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, lalu disinergikan menjadi anggaran kota.

“Setiap RW pasti berbeda kebutuhannya. Dengan pendekatan ini, anggaran tidak lagi bersifat umum, tetapi benar-benar berbasis kebutuhan nyata. Ini yang sejak lama saya impikan,” ujarnya.

Optimis Angka Stunting Turun

Ia optimistis, melalui MoU ini derajat kesehatan warga Surabaya akan semakin meningkat, angka stunting serta angka kematian ibu dan anak dapat ditekan, dan usia harapan hidup masyarakat menjadi lebih panjang.

“Nanti setelah pertemuan penyusunan timeline program, beberapa RW juga akan ditetapkan sebagai percontohan mulai Mei 2026 sebelum program ini diterapkan secara menyeluruh di seluruh RW di Surabaya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua IDI Cabang Surabaya dr. Muhammad Shoifi menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai, keterbukaan dan visi besar Wali Kota Eri menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Alhamdulillah, kami bersyukur memiliki pemimpin yang sangat terbuka dan memiliki visi jauh ke depan. Kami diajak berkolaborasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Surabaya berbasis data dan sains,” ujarnya.

Ia menjelaskan, IDI Cabang Surabaya memiliki sekitar 7.600 anggota, mulai dari guru besar, dokter spesialis, hingga mahasiswa kedokteran. Potensi besar tersebut siap dikerahkan untuk mendukung program kesehatan Pemkot Surabaya secara terstruktur dan berkelanjutan. (Dwi Arifin)

Bolos Sekolah di Warkop, Lima Pelajar Dijaring Satpol PP Surabaya

Posted on 29 Januari 2026 by News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Satpol PP Kota Surabaya menjangkau lima pelajar yang kedapatan nongkrong di sebuah warung kopi (warkop) di wilayah Surabaya Selatan, Rabu (28/1).

Penjangkauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat yang resah karena para pelajar kerap berada di lokasi tersebut pada jam pelajaran.

Kepala Bidang Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Surabaya Mudita Dhira Widaksa mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari patroli rutin untuk meminimalisir pelajar yang membolos sekolah.

“Penjangkauan ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang masuk melalui media sosial kami. Sebelumnya kami lakukan pemantauan, dan saat petugas tiba di lokasi, memang benar ditemukan pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah sedang nongkrong di warkop,” ujar Mudita.

Kelima pelajar tersebut kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP Kota Surabaya untuk dilakukan pendataan dan pembinaan lebih lanjut. Satpol PP juga menghubungi orang tua serta pihak sekolah masing-masing pelajar agar mengetahui keberadaan anak-anak tersebut.

“Kami lakukan pendataan dan proses pembinaan. Orang tua serta pihak sekolah kami hubungi supaya ada sinergi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anak ini,” jelasnya.

Sebagai bentuk efek jera, Satpol PP memberikan sanksi sosial berupa pembinaan di Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, Surabaya.

“Harapan kami, setelah mendapatkan pembinaan ini mereka tidak mengulangi perbuatannya. Dengan melihat langsung kondisi di Liponsos, kami berharap mereka lebih menghargai waktu, masa muda, serta fokus pada pendidikan dan kegiatan yang positif,” jelasnya.

Selama berada di Liponsos, para pelajar menjalani sanksi sosial seperti membantu merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), membagikan makan siang, memotong kuku, serta membersihkan area lingkungan Liponsos. Mereka juga diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

“Kami juga mengimbau para orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya,” ujar dia.

Selain itu, Satpol PP Kota Surabaya turut memberikan imbauan kepada para pemilik warung kopi agar tidak menerima pelajar yang datang saat jam sekolah, khususnya yang masih mengenakan seragam.

“Kami minta pemilik usaha ikut berperan aktif dengan tidak melayani pelajar yang nongkrong pada jam pelajaran,” tegasnya.

Ia menambahkan, patroli rutin dilakukan secara masif di sejumlah lokasi yang rawan dijadikan tempat bolos sekolah, seperti warung internet (warnet), rental PlayStation, hingga taman-taman kota.

“Patroli kami lakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga 11.00 WIB, melibatkan personel Satpol PP di 31 kecamatan untuk memperkuat pengawasan,” terangnya.

Mudita juga menegaskan bahwa pihaknya selalu membuka diri terhadap laporan dan aduan masyarakat, baik terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum maupun laporan serupa terkait pelajar.

“Setiap aduan akan kami respons dengan cepat demi menjaga keamanan dan kenyamanan Kota Surabaya. Masyarakat dapat melapor melalui petugas di lapangan, layanan darurat 112, maupun akun media sosial Satpol PP Kota Surabaya,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Wagub Emil Ajak Pemprov dan Pemkab/Kota se-Jatim Bangun Semangat Kolegial

Posted on 29 Januari 2026 by News Kempalan

Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak.

SURABAYA-KEMPALAN: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengajak jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk membangun semangat kolegial yang lebih kuat dan solid dalam menjalankan roda pemerintahan. Upaya tersebut dinilai penting guna mewujudkan sinkronisasi peran antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Ajakan tersebut disampaikan Wagub Emil saat menghadiri Leadership Update Forum (LUF) #1 Tahun 2026 yang digelar di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Jalan Balongsari Tama, Surabaya, Kamis (29/1).

“Mari duduk bersama, sama-sama melihat satu isu bersama berada di ruangan yang sama, Leadership Update ini selain sifatnya meng update ilmu juga membangun sebuah semangat kolegial yang lebih kuat,” kata Emil.

“Ibu Gubernur ingin bahwa antara Pemkot dengan Pemprov ini betul-betul menjadi ini menjadi manunggal, menjadi satu kesatuan yang solid,” sambungnya.

Emil menilai saat ini untuk menjalankan roda pemerintahan dibutuhkan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kota. Sementara Pemerintah Provinsi sendiri harus mampu menjalankan peran sebagai penghubung antara Pemerintah Pusat dengan Kabupaten Kota.

“Provinsi harus benar-benar bisa menjadi jembatan untuk Kabupaten Kota, dan saat ini ada rekonfigurasi fiskal dimana dijamin oleh presiden bahwa masyarakat akan tetap mendapatkan pembangunan yang sama bahkan lebih di daerah tapi tidak melulu dari jalur APBD,” jelasnya.

Leadership Update Forum (LUF) #1 Tahun 2026 yang digelar BOSD. Provinsi Jawa Timur ini mengangkat tema Regional & Institutional Branding: Identitas Kuat, Citra Memikat, Daya Saing Hebat. Tema ini dinilai sangat relevan di era saat ini.

“Dan media sosial saat ini tidak hanya menjadi media menyebarkan informasi tetapi juga bagaimana membentuk citra sebuah institusi, orang mengenal citra daerah atau citra lembaga itu sesuatu yang bisa kena atau sampai ke masyarakat,” katanya.

Orang nomor dua di Provinsi Jawa Timur ini menyampaikan bahwa branding sebuah institusi dipastikan berkaitan dengan branding dari pimpinan institusi tersebut. Karena melalui media sosial seorang pemimpin dapat menjadi media untuk menyampaikan program dan proses dari sebuah kebijakan yang diambil.

“Bukan sekadar sudah berapa kilometer jalan yangi dibangun, tapi bagaimana proses pembangunan, kalau ini tidak dikomunikasikan dengan baik maka masyarakat akan merasa disconnect dengan pemerintah setempat,” jelasnya.

Mengundang Pakar Marketing Internasional Hermawan Kartajaya dan Pakar Komunikasi Suko Widodo, Emil berharap LUF #1 ini akan banyak memberikan insight bagi seluruh peserta baik dari Pemerintah Provinsi Jatim sendiri maupun dari Pemerintah Kabupaten Kota se-Jawa Timur.

“Jangan hanya diam mendengarkan tetapi bangun diskusi yang aktif, ada interaksi aktif yang terbangun,” harapnya.

Emil Dardak mengatakan, melalui LUF #1 akan menjadi upaya bagaimana pemerintah provinsi maupun kabupaten kota mampu mengomunikasikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat sekaligus membentuk citra instansi yang dipimpin.

“Karena kesuksesan pemerintah bukan hanya menggerakkan insan-insan birokrasinya tapi bagaimana menggerakkan masyarakat,” ucapnya.

Tak hanya itu, Emil juga berharap melalui forum ini dapat terbangun jejaring yang lebih kuat dan solid diantara para peserta yang nantinya akan berdampak pada pembangunan di daerah masing-masing. Sehingga tidak hanya mindset yang lebih fresh dan terbuka tetapi lebih dari itu ada networking yang terus terhubung antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota.

“Semoga LUF ini bisa membawa manfaat, membuka fresh mindset tapi juga manfaatkan, gunakan kesempatan ini untuk networking satu sama lain,” tandasnya. (Dwi Arifin)

Analisis

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru