Kempalan.com

Khofifah Gandeng Australia, Perkuat Kerja Sama Manajemen Koperasi-UKM

Posted on 5 Agustus 20255 Agustus 2025 by News Kempalan

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menerima kunjungan H.E. Anne Aly yang menjabat sebagai Menteri Pembangunan Internasional, Menteri Multikulturalisme, dan Menteri UKM Australia.

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa siap mempererat hubungan kerja sama dengan pemerintah Australia. Khususnya untuk penguatan manajemen koperasi dan UKM, supply chain, serta ketahanan pangan di Jawa Timur.

Hal itu ditegaskan Gubernur Khofifah usai menerima kunjungan H.E. Anne Aly yang menjabat sebagai Menteri Pembangunan Internasional, Menteri Multikulturalisme, dan Menteri UKM Australia. Dalam kunjungannya tersebut, Menteri Anne didampingi Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier dan Konsul Jenderal Australia di Surabaya Glen Askew di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (5/8).

“Hari ini kita mendapatkan kunjungan kehormatan dari Ibu Menteri tiga bidang sekaligus yaitu menteri untuk hubungan pembangunan internasional, menteri di bidang multikultur kemudian menteri di bidang UKM. Ketiganya langsung dikomandani oleh HE Anne Aly,” kata Khofifah.

“Dari kunjungan ini kita akan mendapatkan berita baik, bagaimana kerja sama antara pemerintah Australia dan Indonesia terutama dari Jawa Timur,” harapnya.

Penguatan kerja sama yang ingin dibangun pertama adalah terkait manajemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (K-UKM). Menurutnya hal ini perlu dilakukan karena saat ini Presiden RI Prabowo tengah mengembangkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang ada di setiap desa dan kelurahan di Indonesia.

“Di Jawa Timur ada 8.494 koperasi desa kelurahan yang dalam pengembangannya harus berseiring dengan UKM. Dengan adanya koperasi merah putih ini tidak boleh mematikan UKM dan koperasi lainnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan keberadaan KDMP bukan menjadi pesaing bagi UKM dan koperasi lainnya, tetapi justru hadirnya KDMP adalah mitra. Oleh sebab itu penguatan manajemen UKM dan Koperasi menjadi hal penting yang tidak bisa dikesampingkan.

Orang nomor satu di Jatim ini juga menyinggung pentingnya kelancaran proses-proses yang berjalan dalam rantai pasok karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap distribusi dari produsen dan konsumen. Karenanya manajemen supply chain ini juga harus mendapatkan penguatan.

“Kita berharap bisa mendapat kesempatan untuk mengirim tim belajar di Australia terutama manajemen mata rantai pasok, tentu ini adalah sesuatu yang tidak sederhana,” katanya.

Lebih dari itu Khofifah menuturkan ketahanan pangan saat ini juga menjadi fokus pemerintah pusat dan Jawa Timur merupakan provinsi lumbung pangan dengan potensi besar yang mampu mendukung dalam mewujudkannya.

“Produksi beras, jagung, daging sapi, susu di Jawa Timur berkontribusi besar terhadap produksi beras, jagung, daging sapi, susu nasional,” jelasnya.

Khofifah menyampaikan apresiasinya atas bantuan Australia selama ini telah membantu penanaman dan budidaya jagung dengan bibit yang sangat bagus. Baginya hal ini selaras dengan fokus Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Kalau program ini dilanjutkan akan sangat bagus sekali untuk dapat meningkatkan produktivitas jagung yang ada di Jawa Timur. Saat ini 35% produksi jagung di Indonesia dari Jawa Timur,” ungkapnya.

Pun begitu dengan produksi susu Jatim. Saat ini produksi susu nasional hanya 21 persen dari kebutuhan nasional. Dari 21 persen susu nasional 60 persennya disumbang oleh Jawa Timur.

Oleh sebab itu, dirinya berharap Jawa Timur bisa mendapatkan penguatan manajemen koperasi susu sapi dari Australia untuk tim koperasi di Jawa Timur. Lebih dari itu, Gubernur Khofifah berharap peternak sapi perah Jatim juga bisa memiliki kesempatan yang sama.

“Poin saya adalah bagaimana para peternak sapi perah itu berkesempatan belajar untuk bisa mengikuti jejak dari koperasi susu yang ada di Australia,” katanya.

“Jikalau tim dari Jawa Timur dari koperasi susu kita itu bisa mendapatkan pembelajaran di Australia, 60 persen dari produksi susu nasional dari Jawa Timur dan ini punya potensi untuk dikembangkan lebih signifikan lagi,” jelasnya.

Di sisi lain Khofifah menuturkan di Jawa Timur ada program bantuan dari Australia melalui Universitas Trunojoyo Madura yang mengembangkan teknologi untuk penanaman rumput laut dimana akar rumput laut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk ikan, yang berfungsi untuk memberi nutrisi pada ikan di dalam tambak serta saat yang sama sebagai sumber energi terbarukan.

“Ini menurut saya teknologinya sangat menarik untuk bisa dikembangkan. Karena akar rumput laut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk ikan sekaligus sumber energi. Ini bisa menjadi power plant di daerah terdekat. Ini sudah dilakukan oleh UTM di Bangkalan dan Sampang,” jelasnya.

“Jika ini bisa dikembangkan tentu akan memberikan nilai tambah dan kesejahteraan baik bagi petambak maupun masyarakat di sekitar tambak,” imbuhnya.

Sementara itu Menteri Pembangunan Internasional, Menteri Multikulturalisme, dan Menteri UKM Pemerintah Australia H.E. DR. Anne Aly MP menyampaikan bahwa ini adalah kunjungan kerja kenegaraan pertama baginya.

Ia mengatakan telah banyak berdiskusi dengan Gubernur Khofifah terkait hal-hal yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan dan memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia khususnya Jawa Timur. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Jawa Timur dan Australia khususnya Australia Barat.

“Terima kasih yang sedalam – dalamnya untuk ibu Gubernur atas sambutan hangatnya, Australia berkomitmen untuk menjadi partner yang bisa diandalkan dan menjadi tetangga yang baik untuk Indonesia khususnya Jawa Timur,” kata Anne Aly. (Dwi Arifin

PHK dan Awan Gelap Kemiskinan

Posted on 5 Agustus 20255 Agustus 2025 by News Kempalan

KEMPALAN: Dalam pusaran ekonomi global yang tidak menentu, Indonesia tengah berada di persimpangan yang genting.

Angka-angka yang mencuat dari laporan resmi bukan sekadar statistik mati, tetapi denyut nyawa yang menggambarkan betapa rapuhnya ketahanan sosial ekonomi bangsa ini.

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus melejit, menciptakan lingkaran setan yang mengancam menjerumuskan jutaan keluarga kembali ke jurang kemiskinan.

Pemerintahan Prabowo Subianto yang kini berada di tampuk kekuasaan tak ubahnya seperti nahkoda yang harus segera mengemudikan kapal besar bernama Indonesia ke perairan yang lebih tenang—sebelum kapal itu oleng dan karam dihempas badai.

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan domestik, Indonesia kini dihadapkan pada peningkatan drastis jumlah PHK.

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sepanjang semester pertama 2025, sebanyak 42.385 pekerja telah kehilangan pekerjaan, meningkat lebih dari 32% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi, disusul oleh Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Angka ini tidak hanya mencerminkan kondisi perusahaan yang lesu, namun juga memperlihatkan betapa ringkihnya sistem ketenagakerjaan nasional yang masih sangat bergantung pada sektor-sektor yang rapuh menghadapi tekanan global seperti manufaktur dan tekstil.

Fenomena ini ibarat angin ribut yang tak hanya menerpa lapisan ekonomi makro, tetapi juga menggoyahkan tiang-tiang rumah tangga masyarakat bawah.

Bagaimana tidak, ketika seorang kepala keluarga harus pulang membawa surat PHK, bukan hanya pendapatan yang terhenti, tetapi juga harapan anak-anak untuk tetap bersekolah, untuk tetap makan tiga kali sehari, bahkan untuk tetap tinggal di rumah kontrakan.

Dalam konteks inilah, pemerintah tidak bisa lagi menunda untuk bertindak tegas dan cepat.

Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan dari INDEF, Abra Talattov, mengingatkan bahwa meningkatnya PHK ini akan memberi tekanan serius terhadap angka kemiskinan.

Meskipun data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa per Maret 2025 jumlah penduduk miskin secara nasional menurun ke angka 23,85 juta orang—terendah dalam dua dekade terakhir—namun ironi justru terjadi di kawasan perkotaan, di mana angka kemiskinan naik dari 6,66% menjadi 6,73%.

Sebuah sinyal bahwa masyarakat yang sebelumnya mampu bertahan di batas garis sejahtera, kini mulai tergelincir karena guncangan lapangan kerja.

Pemerintahan Prabowo-Gibran, dalam hal ini, mesti membaca pertanda ini sebagai alarm peringatan dini. Dalam analogi politik, Prabowo kini bukan hanya pemimpin negara, tapi penjaga bara api di tungku rumah besar Indonesia.

Bila bara itu dibiarkan redup, maka api harapan rakyat pun ikut padam. Namun jika ia sanggup menjaga dan mengarahkan kobaran itu, maka akan lahir kebijakan yang tidak hanya protektif, tapi juga transformatif.

Ini adalah momentum untuk menciptakan reformasi struktural di sektor ketenagakerjaan—mulai dari diversifikasi sektor ekonomi, peningkatan kualitas tenaga kerja, hingga penyediaan jaring pengaman sosial yang lebih manusiawi.

Pendapat dari pakar ekonomi internasional menambah bobot penting dalam melihat persoalan ini secara menyeluruh.

Professor Joseph Stiglitz, ekonom peraih Nobel asal Columbia University, pernah mengingatkan bahwa ketika ekonomi mengalami stagnasi dan pasar tenaga kerja rapuh, intervensi negara menjadi satu-satunya kekuatan penyeimbang agar masyarakat tidak terjerembab dalam ketimpangan struktural yang terus memburuk.

Kata-kata Stiglitz itu seharusnya menjadi bahan perenungan mendalam di meja-meja rapat kabinet Prabowo.

Negara tidak boleh hanya berfungsi sebagai penonton atau penunda, tetapi harus menjadi mesin utama pencipta solusi.

Dalam konteks global, Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat bahwa penciptaan tenaga kerja secara global akan melambat dari 1,7% menjadi 1,5% di tahun ini.

Artinya, Indonesia tidak hanya bersaing dengan tantangan internal, tetapi juga dengan derasnya tekanan eksternal.

Negara-negara seperti Vietnam dan India sudah mengambil langkah antisipatif dengan menyiapkan reformasi ketenagakerjaan dan memberikan insentif untuk industri padat karya.

Jika Indonesia terlambat, maka akan semakin banyak investor yang memilih keluar atau enggan masuk, dan efek domino terhadap pengangguran pun tak terbendung.

Prabowo, yang selama masa kampanye berulang kali mengangkat isu keadilan sosial dan nasionalisme ekonomi, kini ditantang untuk membuktikan bahwa pidato-pidatonya bukan sekadar slogan kosong.

Rakyat menantikan langkah konkret, seperti penyesuaian regulasi ketenagakerjaan yang adaptif terhadap dunia kerja masa depan, pembentukan program pelatihan ulang bagi korban PHK, serta pemberian subsidi bagi sektor usaha mikro yang menyerap banyak tenaga kerja informal.

Tak kalah penting, pendekatan kemanusiaan dalam kebijakan ekonomi perlu dijadikan dasar. Jangan sampai negara hadir hanya ketika menyusun angka, tetapi absen saat rakyatnya menjerit di tengah badai.

Kesejahteraan bukan hanya tentang angka kemiskinan yang turun sementara, tetapi tentang keberlanjutan hidup yang bermartabat.

Dengan latar belakang realitas yang kompleks ini, maka diperlukan kepemimpinan yang tidak ragu mengambil risiko politik demi keberlanjutan ekonomi nasional.

Prabowo harus bisa mengayunkan palu keputusan layaknya seorang jenderal di medan perang, cepat, presisi, dan berpihak pada rakyat.

Kita tidak sedang menulis ulang sejarah kegagalan masa lalu. Kita sedang memulai bab baru dari pemerintahan yang digadang-gadang membawa transformasi.

Namun transformasi sejati bukan hanya soal membangun ibu kota baru atau menggenjot infrastruktur, melainkan tentang keberanian untuk mengutamakan manusia di atas mesin ekonomi.

Bila badai PHK ini dibiarkan terus berhembus tanpa perisai, maka tidak lama lagi awan gelap kemiskinan akan kembali menggulung langit Indonesia—dan saat itu, sejarah akan mencatat siapa yang bertindak, dan siapa yang tinggal diam.

Oleh: Bambang Eko Mei

*

Di Probolinggo, Khofifah Serahkan Bantuan Alsintan kepada Gapoktan

Posted on 5 Agustus 20255 Agustus 2025 by News Kempalan

PROBOLINGGO-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Panglima Koarmada II Laksamana Muda TNI I Gung Putu Alit Jaha serta Bupati Probolinggo Muhammad Haris Damanhuri Romly menyerahkan alsintan kepada perwakilan gapoktan di Desa Sukokerto, Kec. Pajarakan, Kab. Probolinggo, Senin (4/8).

Sejumlah alsintan yang diserahkan yaitu 1 unit Corn Sheller Mobile untuk Kelompok Tani Sido Tentrem Desa Sidomulyo, 1 unit Handtraktor Rotary untuk Kelompok Tani Sumber Rejeki 1 Desa Rondokuning, serta 5 unit Handsprayer Electric untuk Poktan Mahajaya Tani Liprak Wetan, Desa Liprak Wetan.

Khofifah juga memberikan 1 unit handtraktor Rotari kepada Poktan Mahajaya Tani Liprak Wetan Desa Liprak Wetan, dan 1 unit Corn Sheller Mobile untuk Kelompok Tani Tunas Harapan, Desa Karanganyar.

Boantuan tersebut turut diserahkan oleh Panglima Komando Armada II Laksda TNI I Gung Putu Alit Jaya, Bupati Probolinggo Muhammad Haris Damanhuri Romly, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim Heru Suseno, serta anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Wahid Nurrachman dan Intan Cahya Kurnia Sari.

Menurut Khofifah, penyerahan bantuan alsintan ini adalah wujud upaya peningkatan produktivitas pertanian guna mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Alsintan yang kita serahkan hari ini adalah pengadaan khusus dari APBD Jatim untuk petani Probolinggo. Ini adalah upaya kita untuk mempercepat ketahanan pangan di Indonesia. Sehingga kesejahteraan dan keadilan sosial untuk semua masyarakat bisa segera terwujud,” katanya.

Khofifah menjelaskan, ketahanan pangan Jawa Timur sudah sangat stabil. Pasalnya, luas baku sawah (LBS) Jawa Timur telah mencapai 1.207.997 hektare, dan telah menyumbang 17,48 persen terhadap produksi beras nasional.

“Maka, sebenarnya ketahanan pangan Alhamdulillah sudah bisa kita lihat di Jawa Timur. Tapi sebagai lumbung pangan nasional, ini adalah penguatan kita dan kontribusi agar kedaulatan pangan merata di seluruh penjuru,” terangnya.

LBS di Jawa Timur seluas 1.207.997 hektare, terdiri dari lahan irigasi teknis seluas 719.598 hektare (59,57%) serta lahan irigasi non teknis/tadah hujan seluas 488.379 hektare (40,43%), dengan luas panen yang dihasilkan mencapai 1.616.985 hektare(angka tetap BPS 2024).

Sementara, untuk tanaman jagung Jawa Timur, luas panen mencapai 739.157 hektare menurut angka tetap BPS 2024. Produksi Jagung Pipilan Kering (JPK) pada kadar air 28% mencapai 6.216.814 ton, dan produksi Jagung Pipilan Kering (JPK) pada kadar air 14% mencapai 4.595.752.

Di Desa Sukokerto sendiri, LBS Kec. Sukokerto terdiri atas 205 Ha (statistik) dan 164 hektare (riil). Target tanam pada Agustus ini adalah 50 hektare dengan varietas padi Inpari 32 dan provitas 7 ton GKP/hektare.

“Kalau dari laporan Pak Bupati dan Pak Kadis, komoditi utama di Probolinggo adalah padi dan jagung. Tapi kalau sedang musim panas begini, ada yang bergeser ke tembakau. Walaupun masih ada beberapa daerah yang bertahan di padi karena Alhamdulillah irigasinya bagus,” ucapnya.

“Saya doakan, di semua tempat irigasi dan fasilitasnya selalu baik dan terjaga. Biar mereka selalu punya pilihan. Dan ini merupakan esensi dari kemerdekaan yang sedang kita rayakan di bulan ini,” harap Khofifah sambil menyapa para petani. (Dwi Arifin)

Seleksi Calon Sekda Surabaya Memasuki Tahap Akhir

Posted on 5 Agustus 20255 Agustus 2025 by News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Seleksi untuk mengisi posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya telah memasuki babak akhir setelah empat calon peserta menjalani tahapan presentasi dan wawancara.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini tinggal menunggu hasil penilaian dari panitia seleksi (pansel) sebelum mengusulkan nama calon kepada Gubernur Jawa Timur.

“Nanti kita tinggal menunggu hasil yang disampaikan oleh panitia seleksi. Setelah itu kita usulkan kepada Gubernur Jawa Timur. Kita tunggu dulu dari panselnya,” kata Wali Kota Eri, Senin (4/8).

Empat calon yang berpartisipasi dalam seleksi ini merupakan pejabat senior di lingkungan Pemkot Surabaya, yaitu Dedik Irianto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Eddy Christijanto (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Lilik Arijanto (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan), dan Rachmad Basari (Kepala Badan Pendapatan Daerah).

Proses seleksi kompetensi tersebut, telah berlangsung di Ruang Sidang Walikota pada Jumat, 1 Agustus 2025 lalu, dan disiarkan langsung melalui YouTube.

Lima panelis ahli yang terdiri dari akademisi, psikolog, dan perwakilan dari Menpan-RB serta Pemprov Jawa Timur, bertugas menggali lebih dalam tentang visi, misi, manajemen organisasi, kepemimpinan, kolaborasi, dan integritas para peserta.

Ketua Pansel, Prof. Dr. Fendy Suhariadi mengatakan bahwa keempat calon memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik. Ia menambahkan, poin utama dalam penilaian adalah kesesuaian visi dan misi calon dengan visi Wali Kota Eri. Pansel juga menguji kejujuran para calon dengan meminta mereka menilai diri sendiri.

“Setiap calon memiliki kelebihan dan kekurangan yang berimbang. Mereka semua bagus-bagus karena sudah melewati proses panjang. Calon Sekda nantinya akan menjadi orkestrator bagi Pak Wali untuk mengadministrasikan dan mengkolaborasikan semua OPD,” kata Prof. Fendy.

Prof. Fendy menjelaskan bahwa tugas pansel telah selesai setelah menyerahkan hasil penilaian kepada Wali Kota Eri. “Tugas kami sebagai pansel selesai setelah menyerahkan hasil keempat calon ini. Mengenai batas waktu penyerahan kepada Pak Wali, itu ada di Bu Ira (Kepala BKPSDM Surabaya),” jelasnya.
Sekretaris Pansel yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni, menambahkan bahwa keempat calon merupakan talenta-talenta terbaik dari Surabaya.
“Siapa pun yang terpilih nantinya, semoga itu yang terbaik untuk Kota Surabaya,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Emisi Rendah, PLTSa Benowo Tidak Ganggu Kesehatan Warga

Posted on 5 Agustus 20255 Agustus 2025 by News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Pemkot Surabaya bersama PT Sumber Organik memastikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo beroperasi tanpa mencemari lingkungan. Berdasarkan uji kualitas udara terbaru yang dilakukan oleh laboratorium terakreditasi, emisi yang dihasilkan PLTSa Benowo berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan pemerintah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Dedik Irianto, mengungkapkan bahwa pengujian ini dilakukan untuk menepis kekhawatiran masyarakat terkait dampak lingkungan dari aktivitas pengolahan sampah.

“Kami tidak hanya memastikan PLTSa Benowo berjalan efisien, tapi juga memastikan seluruh prosesnya aman bagi warga sekitar. Hasil ini membuktikan bahwa udara di sekitar PLTSa tetap bersih dan sehat,” ujar Dedik, Senin (4/8).

Dedik menjelaskan, pengujian ini melibatkan parameter debu partikulat PM2.5 di area sekitar cerobong dan permukiman, serta emisi dari cerobong PLTSa itu sendiri. Rangkuman dari pengujian tersebut, antara lain pengujian di titik buang aktif atau didekat cerobong (827 meter dari cerobong) sebesar 3,9 µg/Nm³ dan di titik buang tidak aktif (448 meter) sebesar 2,8 µg/Nm³. Angka ini jauh di bawah baku mutu udara ambien yang ditetapkan, yaitu 55 µg/Nm³ melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021.

“Kemudian pengukuran di permukiman Jawar (1,2 km dari TPA Benowo) menunjukkan kadar PM2.5 sebesar 1,6 µg/Nm³. Ini membuktikan bahwa lingkungan permukiman tetap aman dari paparan emisi,” ungkap Dedik.

Selain itu, ujar Dedik, emisi yang dihasilkan dari tiga boiler PLTSa terpantau sangat rendah. Boiler 1 tercatat 2,0 mg/Nm³, boiler 2 sebesar 3,5 mg/Nm³, dan boiler 3 sebesar 2,5 mg/Nm³. Angka-angka ini jauh di bawah baku mutu yang ditetapkan, yaitu 120 mg/Nm³ sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) No. 15 Tahun 2019.
“Lalu, emisi dari LFG 1 sebesar 4,7 mg/Nm³ dan LFG 2 sebesar 1,4 mg/Nm³. Kedua hasil ini juga berada jauh di bawah baku mutu yang ditetapkan, yaitu 95 mg/Nm³ melalui PermenLHK No. 11 Tahun 2021,” imbuhnya.

Dedik menegaskan bahwa pengujian ini adalah bukti komitmen Pemkot Surabaya dalam menjaga kualitas lingkungan sekaligus bentuk transparansi kepada masyarakat. PLTSa Benowo merupakan salah satu proyek pengolahan sampah menjadi energi pertama di Indonesia yang berhasil beroperasi secara konsisten. Teknologi yang digunakan mampu mengubah limbah padat kota menjadi listrik tanpa menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan.

“Dengan hasil uji terbaru ini, kami berharap masyarakat dapat lebih tenang dan terus mendukung solusi energi berbasis lingkungan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (Dwi Arifin)

Made In Japan

Posted on 5 Agustus 20255 Agustus 2025 by News Kempalan

KEMPALAN: Seorang turis dari JepangJepang sedang berkunjung ke Jakarta.

Setelah jalan-jalan cuci-mata, ia pun letih, lalu memanggil taksi.

Saat berada dalam taksi, ia melihat sebuah mobil Honda lewat, lantas berkata, “Honda, made in Japan, very fast!”

Tak lama kemudian ia melihat mobil Toyota melintas, dan berkata, “Toyota, made in Japan, very fast!”.

Lagi-lagi meluncur komentar yang sama setelah turis tadi melihat mobil Suzuki nyalib.

Diam-diam si sopir merasa kesal dengan orang Jepang yang sok gaya ini. Ketika sampai tujuan, orang Jepang ini bingung, lantaran ia harus membayar mahal sekali untuk ongkos taksi.

“Argo, made in Japan, very fast!” kata sopir taksi dengan tenang.

Orang Jepang itupun berlalu dengan kesal.

***

Inti anekdot ini ada tiga :

Pertama, Indonesia acapkali digambarkan kalah dalam hal teknologi dengan negara-negara lain.

Ternyata masih banyak anekdot sejenis di atas. Misal begini: Seorang turis Amerika diantar taksi, saat lewat depan gedung MPR, lantas bertanya berapa lama gedung itu dibangun, jawab sopir taksi, “Lima tahun”.

Turis tadi dengan sombongnya bilang, “Di negara saya cuma butuh waktu dua tahun”.

Lantas lewatlah di Jembatan Semanggi, turis Amerika bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama, dijawab sopir taksi, “Sekitar tiga tahun, Mister…”.

Dengan terkejut orang Amerika itu berkata: “Ah yang bener! Masak jembatan yang bentuknya cuma bunder-bunder begini dibangun tiga tahun?! Di negara saya cuma 6 bulan”.

Lantas lewatlah dekat Tugu Monas “Yang ini berapa lama?”

Si sopir dengan enteng menjawab: “Perasaan saya kemarin belum ada tuh…”.

Lantas apa inti yang kedua?

Barangkali meski kita kalah dalam teknologi, namun tidak kalah dalam hal bertangkas-lidah. Ada saja yang bisa bikin orang geleng-geleng kepala manakala melihat alasan yang dilontarkan orang-orang Indonesia?

Ataukah ini analogi dengan orang kita yang terlalu banyak omong. Atau jangan-jangan kita senantiasa menyimpan kearifan yang bersumber dari tradisi lisan (pantun, parikan, misalnya) manakala dihadapkan pada hal-hal yang memojokkan?

Dan, yang ketiga, soal sopir taksi, terutama di Jakarta, seringkali dituduh memainkan argo manakala yang naik orang asing yang dianggap banyak duit atau _wong ndeso_ (orang-orang dari daerah/udik) yang tampak lugu, yang kelihatannya mudah untuk dimain-mainkan. Tapi mudah-mudahan sekarang tidak lagi. Itu dulu… (Amang Mawardi).

Bakti Sosial TNI AL-Pemprov Jatim, Khofifah: Program Rutiluhu Capai 8.027 Unit Rumah

Posted on 4 Agustus 2025 by News Kempalan

PROBOLINGGO-KEMPALAN: Pemprov Jawa Timur bersama TNI Angkatan Laut (AL) melalui Lantamal V Surabaya kolaborasi melaksanakan program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat kurang mampu di Jawa Timur.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur saat memimpin Upacara Pembukaan Renovasi Rutilahu di Halaman Kantor Bupati Probolinggo, Kraksaan Probolinggo, Senin (4/8).

Pada tahun 2025 ini, sebanyak 300 unit akan direnovasi. Yang mana program ini telah konsisten dilakukan selama sepuluh tahun ini menyasar rumah keluarga tidak mampu di empat daerah di Jawa Timur.

“Hingga tahun 2024, sebanyak 7.727 unit rumah tidak layak huni telah direnovasi oleh tim Lantamal V di area Jawa Timur. Insya Allah akan ditambahkan sebanyak 300 unit rumah yang akan kita renovasi di tahun ini. Sehingga total hingga tahun ini sebanyak 8.027 unit rutilahu yang direnovasi merupakan bakti dan sinergi TNI AL bersama Pemprov Jatim,” tegas Khofifah.

Bertajuk program Bakti TNI AL Tahun Anggaran 2025, sebanyak 300 unit rutilahu yang akan direnovasi tersebar di Kab. Probolinggo sebanyak 100 unit, di Kota Probolinggo sebanyak 100 unit, di Kab. Pasuruan sebanyak 70 unit dan Kab. Magetan sebanyak 30 unit.

“Jika target penyelesaian program ini adalah 90 hari, maka pada bulan Nopember, Pemprov Jatim bersama Lantamal V Surabaya akan menyelesaikan 8.027 rumah dari rumah tidak layak huni menjadi rumah tinggal layak huni,” tandas Khofifah.

Lebih lanjut Khofifah menegaskan, program renovasi rutilahu bukan hanya wujud upaya nyata dalam pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak. Lebih dari itu, ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melalui program ini, Pemprov Jatim juga ingin memastikan seluruh warga Jawa Timur memiliki tempat tinggal yang layak, akses terhadap fasilitas dasar dan harapan untuk hidup yang lebih baik.

Program renovasi rutilahu ini memiliki sasaran masyarakat dalam kategori rumah tangga miskin yang berpedoman pada enam indikator kemiskinan.

Detailnya yaitu lantai rumah masih berupa tanah, dinding rumah terbuat dari bilik bambu/sesek/gedek, tidak memiliki jendela dan ventilasi udara, tanah milik pribadi dan tidak bermasalah, tidak memiliki aset lain selain rumah, sebesar ± Rp. 500 ribu dan penghasilan tidak tetap (buruh serabutan / di bawah UMP/Janda/Jompo).

“Rumah yang tidak layak huni, apakah karena atap, tembok, lantai atau karena sanitasinya, bersama-sama kita mencari solusi untuk mengatasinya,” tambahnya.

Program renovasi rutilahu, kata Khofifah, selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo yang mentargetkan lima tahun ini ada 3 juta rumah yang dibangun baik baru maupun dalam bentuk renovasi.

Oleh karena itu, Khofifah optimis menjadikan program penyediaan rumah tinggal layak huni sebagai program prioritas sekaligus respon atas tantangan pembangunan di Jawa Timur, khususnya pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

“Taraf hidup masyarakat menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkannya. Maka kerja sama ini merupakan bukti sinergi kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat,” jelasnya.

Di akhir, Khofifah juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V (Danlantamal V) beserta jajaran, yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam program yang luar biasa ini.

“Kolaborasi dan sinergi apik ini adalah wujud nyata dari komitmen kita bersama membangun masa depan yang lebih baik untuk Jawa Timur,” lanjutnya.

“Dengan membaca basmalah pada hari ini, Karya Bakti TNI AL dibidang Rutilahu saya nyatakan dimulai. Mudah-mudahan semua diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Gubernur Khofifah didampingi oleh Pangkoarmada II, Danlantamal V, dan Bupati Probolinggo menyerahkan sarana pendukung secara simbolis kepada 4 orang Babinpotmar berupa 1 unit gerobak sorong, 2 buah sekop dan 1 cangkul.

Turut hadir dalam upacara ini Panglima Komando Armada II I Gung Putu Alit Jaya, Danlantamal V Surabaya Arya Delano, Bupati Probolinggo Mohammad Haris Damanhury, beserta Kepala Perangkat Daerah dan Forkopimda Jawa Timur. (Dwi Arifin)N: Pemprov Jawa Timur bersama TNI Angkatan Laut (AL) melalui Lantamal V Surabaya kolaborasi melaksanakan program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat kurang mampu di Jawa Timur.

<span;>Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur saat memimpin Upacara Pembukaan Renovasi Rutilahu di Halaman Kantor Bupati Probolinggo, Kraksaan Probolinggo, Senin (4/8).

<span;>Pada tahun 2025 ini, sebanyak 300 unit akan direnovasi. Yang mana program ini telah konsisten dilakukan selama sepuluh tahun ini menyasar rumah keluarga tidak mampu di empat daerah di Jawa Timur.

<span;>“Hingga tahun 2024, sebanyak 7.727 unit rumah tidak layak huni telah direnovasi oleh tim Lantamal V di area Jawa Timur. Insya Allah akan ditambahkan sebanyak 300 unit rumah yang akan kita renovasi di tahun ini. Sehingga total hingga tahun ini sebanyak 8.027 unit rutilahu yang direnovasi merupakan bakti dan sinergi TNI AL bersama Pemprov Jatim,” tegas Khofifah.

<span;>Bertajuk program Bakti TNI AL Tahun Anggaran 2025, sebanyak 300 unit rutilahu yang akan direnovasi tersebar di Kab. Probolinggo sebanyak 100 unit, di Kota Probolinggo sebanyak 100 unit, di Kab. Pasuruan sebanyak 70 unit dan Kab. Magetan sebanyak 30 unit.

<span;>“Jika target penyelesaian program ini adalah 90 hari, maka pada bulan Nopember, Pemprov Jatim bersama Lantamal V Surabaya akan menyelesaikan 8.027 rumah dari rumah tidak layak huni menjadi rumah tinggal layak huni,” tandas Khofifah.

<span;>Lebih lanjut Khofifah menegaskan, program renovasi rutilahu bukan hanya wujud upaya nyata dalam pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak. Lebih dari itu, ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

<span;>Melalui program ini, Pemprov Jatim juga ingin memastikan seluruh warga Jawa Timur memiliki tempat tinggal yang layak, akses terhadap fasilitas dasar dan harapan untuk hidup yang lebih baik.

<span;>Program renovasi rutilahu ini memiliki sasaran masyarakat dalam kategori rumah tangga miskin yang berpedoman pada enam indikator kemiskinan.

<span;>Detailnya yaitu lantai rumah masih berupa tanah, dinding rumah terbuat dari bilik bambu/sesek/gedek, tidak memiliki jendela dan ventilasi udara, tanah milik pribadi dan tidak bermasalah, tidak memiliki aset lain selain rumah, sebesar ± Rp. 500 ribu dan penghasilan tidak tetap (buruh serabutan / di bawah UMP/Janda/Jompo).

<span;>“Rumah yang tidak layak huni, apakah karena atap, tembok, lantai atau karena sanitasinya, bersama-sama kita mencari solusi untuk mengatasinya,” tambahnya.

<span;>Program renovasi rutilahu, kata Khofifah, selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo yang mentargetkan lima tahun ini ada 3 juta rumah yang dibangun baik baru maupun dalam bentuk renovasi.

<span;>Oleh karena itu, Khofifah optimis menjadikan program penyediaan rumah tinggal layak huni sebagai program prioritas sekaligus respon atas tantangan pembangunan di Jawa Timur, khususnya pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

<span;>“Taraf hidup masyarakat menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkannya. Maka kerja sama ini merupakan bukti sinergi kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat,” jelasnya.

<span;>Di akhir, Khofifah juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V (Danlantamal V) beserta jajaran, yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam program yang luar biasa ini.

<span;>“Kolaborasi dan sinergi apik ini adalah wujud nyata dari komitmen kita bersama membangun masa depan yang lebih baik untuk Jawa Timur,” lanjutnya.

<span;>“Dengan membaca basmalah pada hari ini, Karya Bakti TNI AL dibidang Rutilahu saya nyatakan dimulai. Mudah-mudahan semua diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT,” pungkasnya.

<span;>Sebagai informasi, Gubernur Khofifah didampingi oleh Pangkoarmada II, Danlantamal V, dan Bupati Probolinggo menyerahkan sarana pendukung secara simbolis kepada 4 orang Babinpotmar berupa 1 unit gerobak sorong, 2 buah sekop dan 1 cangkul.

<span;>Turut hadir dalam upacara ini Panglima Komando Armada II I Gung Putu Alit Jaya, Danlantamal V Surabaya Arya Delano, Bupati Probolinggo Mohammad Haris Damanhury, beserta Kepala Perangkat Daerah dan Forkopimda Jawa Timur. (Dwi Arifin)

Khofifah: Pemprov Jatim Siap Kawal Status Kepegawaian Perangkat Desa

Posted on 4 Agustus 2025 by News Kempalan

SURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen penuh mengawal status kepegawaian perangkat desa.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Khofifah dalam sambutan saat Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jawa Timur Masa Bhakti 2025-2030 di Ruang Rapat Hayam Wuruk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Minggu (3/8).

“Kalau memang ini kebutuhan kepastian hukum bagi posisi kepegawaian perangkat desa se-Indonesia, kita siap mengawali,” ujarnya.

Akan tetapi, lanjut Khofifah, pihaknya meminta pengurus pusat PPDI juga harus memiliki komitmen yang sama dan mendorong pengurus PPDI di setiap provinsi juga memiliki semangat yang sama dalam mengawal status kepegawaian perangkat desa.

“Pak Ketua Umum PPDI juga mohon mendorong provinsi yang lain melakukan hal yang sama, sambil memonitor berapa banyak provinsi yang siap untuk mengajukannya,” tegasnya.

Tak hanya berkomitmen mengawal, orang nomor satu di Jatim ini pun menekankan bahwa hal tersebut dapat diupayakan dengan melakukan beberapa tahapan awal. Pengurus PPDI Jatim dapat berkirim surat kepada gubernur yang nanti akan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden RI.

“Tentu suratnya harus disertai dengan dasar hukum yang jelas terkait kedudukan atau posisi status kepegawaian perangkat desa yang diharapkan,” pintanya.

Bukan tanpa alasan, Khofifah berkomitmen seperti itu lantaran dirinya menilai perangkat desa merupakan lini terdepan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Perangkat desa merupakan pilar penting dalam sistem pemerintahan. Bukan hanya pelaksana administrasi, tetapi juga pelayan publik, fasilitator pembangunan, penjaga nilai-nilai sosial budaya, dan aktor utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi di level akar rumput.

Diketahui di Jawa Timur memiliki total 7.721 desa, serta jumlah penduduk lebih dari 41,81 juta jiwa. Berdasarkan data per 31 Juli 2025, Provinsi Jawa Timur memiliki 99.556 Aparatur Desa (terdiri dari 7.721 Kepala Desa, 7.558 Sekretaris Desa, 21.438 Kepala Seksi, 21.555 Kepala Urusan, 29.040 Kepala Dusun Dan 12.243 Staf Desa) serta 55.309 anggota BPD atau secara total sebanyak 154.865 Aparat Pemerintahan Desa.

Di sisi lain, Khofifah menyoroti masih banyaknya permasalahan di desa
yang harus diselesaikan. Salah satunya terkait kemiskinan dimana kemiskinan di desa masih menyumbang lebih dari separuh angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

“Mohon tetap memberikan kerja-kerja efektif untuk bisa menurunkan kemiskinan di desa, Ini PR kita bersama,” ujarnya.

Tak hanya itu, kepada para perangkat desa Khofifah mengajak agar menjalin sinergi dengan berbagai pihak untuk membangun desa. Termasuk dengan Pemprov Jatim dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Mungkin ada program-program yang bersambung dengan program-program penguatan pemberdayaan desa yang ada di provinsi Jawa Timur,” ucapnya.

Menurut Khofifah, keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bukan kompetitor bagi UKM dan koperasi lainnya. Justru Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah mitra.

“Perangkat desa bisa menyiapkan format yang paling produktif yang bisa dilakukan oleh koperasi perangkat desa yang diinisiasi di desa-desa,” tegasnya.

Di kesempatan ini Khofifah turut berpesan agar para perangkat desa aktif mengedukasi terkait bahaya judi online dan pinjaman online kepada masyarakat desa. Karena kedua hal tersebut berdampak buruk bagi masyarakat terutama bagi penerima bantuan sosial yang bisa berakibat penutupan rekening oleh PPATK.

“Saya mohon ini menjadi satu kesatuan program panjenengan ketika menyapa masyarakat,” pesannya.

Di akhir Khofifah menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus PPDI Provinsi Jawa Timur yang baru saja dilantik. Ia berharap amanah yang telah dipercayakan dapat dijalankan dengan penuh dedikasi, integritas, dSURABAYA-KEMPALAN: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen penuh mengawal status kepegawaian perangkat desa.