Anas Karno: Salah Data, Bansos dan Insentif UMKM Bisa Meleset

Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno (kanan). (Foto: Andra Jatmiko/kempalan.com)

SURABAYA-KEMPALAN: Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya Anas Karno meminta seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan aktif bersinergi mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang saat ini berlangsung di Kota Pahlawan.

Ia menilai keberhasilan sensus sangat ditentukan oleh akurasi data yang dihimpun karena akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah dalam jangka panjang.

Menurut Anas, hasil sensus tidak hanya berfungsi sebagai dokumen statistik, tetapi menjadi pijakan pemerintah dalam merancang berbagai program ekonomi dan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Validitas data ini taruhannya besar. Jika potret riil lapangan keliru, maka program bantuan sosial, jaring pengaman ekonomi, hingga program insentif UMKM berpotensi salah sasaran,” ujar Anas di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (18/6).

Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya itu menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) menyasar sekitar 415 ribu unit usaha non-pertanian di Kota Surabaya. Sebagian besar di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi penggerak utama roda perekonomian daerah.

Dikatakan, data yang akurat akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan riil pelaku usaha, mulai dari pembangunan dan revitalisasi Sentra Wisata Kuliner (SWK), pelatihan digitalisasi usaha, kemudahan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga penyaluran bantuan modal secara lebih tepat sasaran.

Karena itu, Anas mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. Ia juga memastikan data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

“Sensus ini bertujuan memotret kondisi usaha dan ekonomi daerah, bukan untuk kepentingan pajak maupun penghapusan bantuan sosial. Data responden dilindungi undang-undang dan tidak diserahkan kepada pihak lain. Karena itu, pelaku UMKM tidak perlu khawatir dan diharapkan memberikan data yang jujur,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Anas berharap partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dapat menghasilkan basis data ekonomi yang akurat sehingga menjadi fondasi penguatan ekonomi Surabaya dalam satu dekade mendatang.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan mengatakan, sensus tahun ini menargetkan pendataan seluruh skala usaha di wilayah Surabaya, mulai dari usaha besar hingga UMKM.

Menurut Arrief, terdapat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar yang menjadi sasaran pendataan. Selain itu, sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM juga masuk dalam cakupan Sensus Ekonomi 2026.

“Kita akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar yang memiliki omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, dan sekitar 13.000 usaha menengah serta kurang lebih 490.000 UMKM yang kecil,” kata Arrief.

Ia menambahkan, hingga tahap awal pelaksanaan sensus, petugas telah berhasil mendata sekitar 800 perusahaan besar dan 8.000 unit usaha mikro di Kota Surabaya.

BPS berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dapat mempercepat proses pendataan sehingga menghasilkan gambaran utuh mengenai kondisi ekonomi Surabaya yang nantinya menjadi dasar perencanaan pembangunan dan pemberdayaan dunia usaha secara berkelanjutan. (Andra Jatmiko)