Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Gerakan Rakyat Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan Fiskal

KEMPALAN: Wakil Ketua Umum Gerakan Rakyat, Yusuf Lakaseng menyampaikan peringatan keras kepada pemerintah terkait tren pelemahan nilai tukar rupiah yang kini telah menyentuh angka Rp18.000 per dolar AS.

“Beberapa hari ini kita lihat rupiah kita terus terdepresiasi jatuh dan sekarang angkanya sudah 18 ribu rupiah. Ini tidak bisa dianggap main-main. Walaupun pemerintah kita selalu bicara bahwa kita baik-baik saja, karena fundamental ekonomi kita bagus, tapi faktanya tidak seperti itu,” ujar Yusuf di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut Yusuf, langkah Bank Indonesia (BI) melalui intervensi cadangan devisa, menaikkan suku bunga, hingga penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sudah maksimal, namun belum mampu menahan depresiasi.

“Maka kita harus dengan jujur mengatakan bahwa ada faktor domestik yang juga dominan di sini. Semua pihak atau banyak pihak sudah menyampaikan bahwa kejatuhan rupiah sesungguhnya ini menggambarkan ada krisis kepercayaan pasar terhadap pengelolaan ekonomi kita. Ada semacam lubang hitam dalam ekonomi domestik kita,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusuf membeberkan sejumlah indikator domestik sebagai pemicu sentimen negatif pasar, salah satunya lonjakan defisit fiskal pada kuartal pertama yang mencapai 240 triliun, atau membengkak 140 persen dibandingkan periode tahun lalu.

“Ada defisit fiskal yang cukup lebar di kuartal pertama sampai Rp240 triliun, 140 persen lebih besar dari periode waktu yang sama di tahun sebelumnya atau tahun 2025,” tutur Yusuf.

Selain tekanan dari eksternal seperti konflik Selat Hormuz, posisi utang luar negeri Indonesia juga dinilai berada dalam fase mengkhawatirkan jika diukur dari kapasitas pendapatan negara alias Debt Service Ratio (DSR), bukan sekadar rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Tetapi melihat utang kita bukan hanya berapa rasionya terhadap PDB, yang paling penting sebenarnya adalah rasionya terhadap pendapatan kita atau DSR-nya atau yang disebut Debt Service Ratio. Rasio utang terhadap pendapatan kita, jika cicilan bunga, cicilan pokok ditambahkan beban pembayaran utang kita, itu sudah mencapai bahkan 47 persen dari pendapatan kita. Itu artinya hampir setengah fiskal kita dipakai untuk menyicil bunga utang dan pokoknya. Ini alarm bahaya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Yusuf pun secara khusus menyoroti alokasi anggaran yang sangat besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

“MBG mungkin harus dirasionalisasi, tidak dihentikan, tapi betul-betul hanya diperuntukkan mereka yang membutuhkan. Di daerah 3T, di kantong-kantong kemiskinan yang banyak terjadi stunting, cukup di situ saja. Mungkin anggarannya cukup 20 triliun saja,” ucap Yusuf.

“Begitupun juga koperasi Desa Merah Putih, mungkin tidak seluruhnya 80 ribu yang ada terbangun, bukan itu saja dulu yang diteruskan, diujicobakan. Jika memang berhasil mengangkat perekonomian di tingkat desa, maka diteruskan. Jika tidak, dihentikan,” tambahnya.

Yusuf berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar komitmen investasi internasional oleh Presiden Prabowo Subianto dapat segera terealisasi menjadi arus modal masuk yang riil demi menstabilkan kembali nilai tukar rupiah.

“Kami berharap suara ini didengarkan agar kemudian kepercayaan investor itu kembali sehingga modal atau capital outflow itu yang kabur, yang sudah meninggalkan pasar saham kita, pasar obligasi kita, itu bisa kembali. Sehingga komitmen-komitmen investasi yang sudah didapatkan oleh Presiden Prabowo karena sudah berkunjung ke banyak negara itu betul-betul diwujudkan secara real, bukan hanya komitmen, sehingga menstabilkan kembali rupiah kita, kemudian menyebabkan ekonomi ini kembali berjalan normal,” tutup Yusuf.