SURABAYA-KEMPALAN: Jalan Pahlawan Surabaya kembali menjadi episentrum perjuangan kelas pekerja. Namun, peringatan May Day pada Jumat (01/05/2026) tampil dengan wajah berbeda. Di tengah kepungan 3.500 buruh dari Gerakan Aliansi Serikat Pekerja/Buruh (GASPER) Jawa Timur, stabilitas provinsi tidak sedikit pun goyah.
Sebaliknya, yang tercipta adalah sebuah “simfoni diplomasi” antara massa rakyat dan pemangku kebijakan.
Aksi ini bukan sekadar seremoni tahunan. Di balik barisan massa, terlihat kolaborasi kolaboratif yang presisi antara Gubernur Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., dan Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si. Ketiganya tidak menjaga jarak di balik barikade, melainkan turun langsung memastikan bahwa suara buruh tidak terdistorsi oleh anarki.
Menagih Janji dan Kedaulatan Kesehatan
Di bawah komando Ketua KSPSI Jatim, Ahmad Fauzi, GASPER membawa narasi yang lebih “mengigit”. Tahun ini, buruh tidak hanya bicara soal upah murah atau outsourcing. Mereka membawa “Rapor Merah” kesepakatan May Day 2025 yang dinilai masih menyisakan tunggakan komitmen dari Pemerintah Provinsi.
Tuntutan yang paling menyita perhatian adalah urgensi “Kedaulatan Kesehatan”. Buruh mendesak adanya terobosan hukum agar BPJS Kesehatan pekerja tetap aktif meski perusahaan menunggak iuran. Sebuah tuntutan yang menyentuh nadi kehidupan keluarga pekerja dan menjadi sinyal keras bagi reformasi jaminan sosial nasional.
Audiensi Eksklusif: Mencair di Ruang Utama
Ketegangan di bawah terik matahari Surabaya mencair saat 22 delegasi buruh diterima dalam audiensi tertutup di Kantor Gubernur. Di sana, Forkopimda Jatim menunjukkan kelasnya dalam berdiplomasi. Pertemuan tersebut melahirkan dialog konstruktif mengenai ancaman PHK sepihak dan reformasi pajak yang lebih berpihak pada kelas pekerja.
Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, menegaskan bahwa kehadiran TNI-Polri adalah sebagai penjamin ruang demokrasi.
“Kami hadir bukan untuk membatasi, tapi memastikan hak konstitusional rakyat tersampaikan dalam koridor yang aman. Sinergi ini adalah kunci mengapa Jawa Timur tetap menjadi barometer stabilitas nasional,” tegasnya.
Barometer Nasional dari Timur
Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun tidak tinggal diam. Poin-poin tuntutan GASPER, terutama terkait evaluasi UU Ketenagakerjaan, dijanjikan akan segera dibawa ke level pusat.
Saat massa membubarkan diri dengan tertib tepat pada sore hari, Surabaya mengirimkan pesan kuat ke seluruh Indonesia: bahwa aspirasi yang tajam bisa disampaikan dengan cara yang elegan, dan kekuasaan yang kuat adalah kekuasaan yang mau mendengar.
Jawa Timur sekali lagi membuktikan bahwa kolaborasi Forkopimda adalah resep utama menjaga marwah demokrasi tetap kondusif. (Ambari Taufiq/M Fasichullisan).
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi