Sumitronomics, Negara Pancasila, Pasar dan Sebuah Keyakinan (Bag-1)

Sumitro memahami satu hal yang sering dilupakan: bangsa tanpa industri akan selalu menjadi penjual bahan mentah bagi dunia. Ia membaca sejarah kolonial sebagai sejarah ketergantungan.

Oleh: Mikhail Adam

KEMPALAN: Ada nama yang lahir dari rahim republik, ketika kata merdeka belum selesai dieja dan ekonomi masih berupa reruntuhan gudang-gudang kolonial. Nama itu adalah Sumitro Djojohadikusumo, seorang ekonom yang berjalan di antara teori dan revolusi, antara statistik dan luka sejarah.

Jika kita membaca jejaknya, kita tidak sedang membaca seorang ekonom yang dingin dan mekanistik. Kita sedang membaca seorang manusia yang percaya bahwa ekonomi adalah gelanggang moral, di mana di balik angka-angka ada nasib, ada martabat, dan ada masa depan sebuah bangsa.

Perjalanan Sumitro sebagai intelektual dimulai pada Mei 1935. Adalah Kapal KPM Belanda, membawanya menuju Rotterdam untuk menempuh studi di Netherland School of Economics. Sumitro tidak hanya berhasil lulus, tetapi menorehkan rekor cemerlang.

Sumitro menyelesaikan studi hanya dalam waktu dua tahun tiga bulan atau sama dengan rekor kelulusan tercepat. Namun, alih-alih pulang ke Tanah Air, Sumitro melanjutkan kuliah di Universitas Sorbonne, Prancis mengambil studi filsafat dan sejarah. Setelahnya ia kembali ke Rotterdam untuk melanjutkan studi ekonomi.

Usianya pada 11 Maret 1943 baru 25 tahun, mendekati 26 tahun, ketika Sumitro memperoleh gelar doktor ilmu ekonomi. Jarang sekali yang mencapai gelar doktor dalam usia begitu muda.

Baik para staf pengajar di lingkungan Nederlandse Economische Hogeschool maupun dunia akademis di negeri Belanda kagum atas kemampuan Sumitro.

Disertasinya mengenai Kredit Rakyat di Masa Depresi telah menarik perhatian berbagai kalangan, sehingga tak seberapa lama kemudian langsung diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi Nederlands Economische Hogeschool.

Perjalanan studi Sumitro terasa lengkap dengan merasakan tempaan intelektual di Belanda yang pernah memimpin inovasi ilmiah Eropa abad 17 dan bersentuhan dengan iklim intelektual Prancis yang lekat dengan pemikiran progresif.

Di Prancis ia bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Zhou Enlai, Ho Chi Minh, hingga Jawaharlal Nehru.

Pemikiran Sumitro secara garis besar dibentuk oleh dua hal: dunia kolonial yang meninggalkan luka sejarah dan dunia intelektual yang menjanjikan pembebasan. Corak ini telah melahirkan semangat keadilan dalam pemikiran Sumitro. Di sinilah pemikiran sosialisme Sumitro tumbuh.

Seorang Ekonom di Tengah Debu Revolusi

Pada awal Kemerdekaan kondisi Indonesia jauh dari kata ideal. Infrastruktur rusak, kas negara kosong, dan struktur ekonomi pincang. Republik ini berusaha menata langkah di tengah residu kolonialisme yang masih melekat.

Warisan kolonial menyisakan struktur ekonomi dualistik: perkebunan besar milik asing di satu sisi, ekonomi rakyat yang subsistem di sisi lain.

Sumitro tumbuh menjadi ekonom dalam arus besar sejarah, dalam arus pasang revolusi yang sedang berderu.

Dan ia seseorang yang percaya bahwa kemerdekaan politik harus disempurnakan oleh kemerdekaan ekonomi.

Keyakinannya itu lalu disempurnakan dengan pertaliannya dengan Sutan Sjahrir, pemikir dan pemimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI). PSI bagi Sumitro itu serupa rumah ideologis, partai ini mengusung sosialisme demokratik sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan komunisme.

PSI memandang sosialisme bukan sebagai revolusi berdarah, melainkan sebagai demokrasi ekonomi yang rasional dan humanis.

Sutan Sjahrir memengaruhi Sumitro bukan hanya secara politik, tetapi secara epistemologis. Sjahrir percaya pada sosialisme demokratik ala Eropa. Sumitro menerjemahkannya dalam bahasa kebijakan ekonomi: industrialisasi terencana, proteksi industri dalam negeri, dan peran negara sebagai motor pembangunan.

Bagi Sumitro, sosialisme adalah upaya koreksi. Pasar boleh ada, tetapi ia harus diarahkan. Sektor swasta boleh berkembang, tapi tidak boleh menguasai negara. Negara harus memiliki kapasitas untuk melindungi rakyat dari kegagalan pasar, monopoli, dan ketimpangan.

Dalam hal ini, Sumitro bersentuhan dengan pemikiran John Maynard Keynes, yang menggariskan negara berhak dan wajib mengintervensi ketika mekanisme pasar gagal menciptakan keseimbangan.

Namun, berbeda dengan Keynes yang berbicara dalam konteks kapitalisme maju, Sumitro berbicara untuk bangsa pasca kolonial yang belum memiliki basis industri.

Sumitro memahami satu hal yang sering dilupakan: bangsa tanpa industri akan selalu menjadi penjual bahan mentah bagi dunia. Ia membaca sejarah kolonial sebagai sejarah ketergantungan.

Indonesia mengekspor karet dan kopi, tetapi mengimpor mesin dan teknologi.

Nilai tambah selalu menguap dari kekayaan alam Indonesia, menyisakan ampas dan upah murah di dalam negeri. Maka industrialisasi, dalam pikirannya, bukan sekadar agenda teknis, ia adalah jalan untuk menyempurnakan kemerdekaan republik. (Bersambung Bag-2)

*) Mikhail Adam, Peneliti Independen di Nusantara Centre