Untuk Apa Merdeka Kalau Tanah Tak Bisa Dimiliki Rakyat?

Jika masih ada yang hidup tanpa kepastian di tanahnya sendiri, maka pekerjaan kita belum selesai. Dan, jika hati kita masih tergerak untuk melihat itu sebagai ketidakadilan, maka harapan itu masih ada.

Oleh: M. Isa Ansori

KEMPALAN: Di sebuah sudut kota yang terus tumbuh, ada orang-orang yang hidup tanpa pernah benar-benar merasa memiliki tempat. Mereka bangun pagi di tanah yang mereka pijak bertahun-tahun, tetapi selalu dengan kesadaran sunyi: bahwa suatu hari, mereka bisa saja diminta pergi.

Tidak ada yang benar-benar berubah dari hari ke hari – kecuali kecemasan yang perlahan menjadi bagian dari hidup.

Di negeri yang menyebut dirinya telah merdeka, mereka tidak bertanya tentang sejarah. Mereka tidak mempersoalkan siapa yang berkuasa kini. Mereka hanya menyimpan satu pertanyaan sederhana yang tak pernah selesai: mengapa hidup di tanah sendiri terasa seperti menumpang?

Ada satu pertanyaan yang kemudian menggema lebih luas, keluar dari lorong-lorong sempit kehidupan rakyat, menjadi perenungan bersama: apakah kita benar-benar sudah merdeka?

Ketika Anies Baswedan mengucapkan, “buat apa merdeka kalau tanah tak bisa dimiliki rakyat.” Kalimat itu tidak sekadar menggugah pikiran, ia juga menyentuh sesuatu yang lebih dalam: rasa keadilan yang selama ini mungkin kita pendam.

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah bukan sekadar aset. Ia adalah tempat berpijak, tempat membesarkan anak, tempat menanam harapan. Tanah adalah kehidupan itu sendiri.

Namun di tengah pertumbuhan kota dan geliat pembangunan, ada ironi yang sulit diabaikan.

Banyak orang hidup di tanah yang mereka rawat bertahun-tahun, tetapi tidak pernah benar-benar mereka miliki. Mereka membangun rumah, membentuk komunitas, menciptakan sejarah kecil, lalu suatu hari harus pergi, seolah mereka tidak pernah ada.

Di titik itu, kemerdekaan terasa jauh. Ia hadir dalam simbol, tetapi absen dalam kenyataan.

Kita sering membayangkan negara sebagai pelindung. Tetapi bagi sebagian rakyat kecil Indonesia, negara justru terasa sebagai sesuatu yang jauh – bahkan kadang menakutkan.

Bukan karena niatnya, tetapi karena cara hadirnya. Ketika kebijakan datang tanpa dialog, ketika penataan berarti penggusuran, ketika pembangunan tidak memberi ruang bagi yang lemah, maka perlahan tumbuh jarak.

Rakyat tidak lagi merasa memiliki negara. Mereka hanya hidup di dalamnya, tanpa benar-benar menjadi bagian darinya.

Dalam situasi seperti itu, maka tanah berubah makna. Ia bukan lagi sekadar ruang hidup, tetapi menjadi batas antara yang diakui dan yang disingkirkan.

Contoh baik dan manusiawi bagaimana negara memperlakukan rakyatnya adalah bisa kita lihat dari cara Anies memperlakukan rakyat Jakarta ketika beliau menjadi gubernur.

Pengalaman Anies Baswedan ketika memimpin Jakarta memberi satu pelajaran penting: bahwa kebijakan tidak selalu harus dimulai dari angka dan peta, tetapi bisa dimulai dari manusia.

Dari cerita-cerita kecil yang seringkali tidak tercatat. Dari suara yang jarang bisa didengar. Dari mereka yang selama ini hanya menjadi objek kebijakan.

Dalam beberapa peristiwa, pendekatan itu menghadirkan sesuatu yang berbeda. Negara tidak lagi hadir sebagai pengatur semata, tetapi sebagai pendengar. Tidak lagi sebagai penentu tunggal, tetapi sebagai pihak yang mengakui.

Kasus seperti di Kampung Aquarium menjadi lebih dari sekadar pembangunan kembali permukiman. Ia menjadi simbol bahwa negara bisa memilih untuk tidak menghapus, tetapi menghadirkan kembali. Bahwa warga tidak harus selalu kalah dalam nama pembangunan.

Dan di situlah kepercayaan mulai tumbuh – pelan, tetapi nyata. Kita tidak bisa menutup mata bahwa ketimpangan dalam penguasaan tanah masih menjadi persoalan besar. Di satu sisi, ada yang memiliki begitu banyak. Di sisi lain, ada yang bahkan tidak punya kepastian untuk tinggal.

Kebijakan Anies Baswedan di Jakarta memberi pengalaman bahwa kemerdekaan bisa dirasakan dengan hadirnya kebijakan yang melindungi rakyatnya. Refleksi ini tidak berhenti pada narasi saja, bahkan ia bergerak maju menuju harapan.

Harapan bahwa pembangunan tidak harus berarti penyingkiran. Harapan bahwa penataan bisa berjalan tanpa kehilangan kemanusiaan.

Harapan bahwa kemajuan tidak hanya dinikmati oleh mereka yang sudah kuat. Dan harapan itu hanya mungkin jika kita mengubah cara pandang: bahwa rakyat kecil bukan beban, melainkan fondasi.

Dalam politik, yang menggerakkan bukan hanya program, tetapi perasaan. Bukan hanya angka, tetapi pengalaman hidup.

Isu tanah menyentuh keduanya. Ia hidup dalam ingatan mereka yang dulu pernah digusur. Ia tumbuh dalam kecemasan mereka yang belum punya rumah. Ia masih menetap dalam kegelisahan generasi muda yang merasa masa depannya semakin jauh dari jangkauan.

Ketika sebuah narasi mampu merangkum pengalaman bersama seperti ini, ia tidak lagi sekadar wacana. Ia menjadi kekuatan. Bukan karena dipaksakan, tetapi karena dirasakan.

Yang membuat pernyataan Anies Baswedan berbeda adalah kesederhanaannya. Ia tidak dibungkus istilah teknis yang rumit, tetapi disampaikan dalam bahasa yang bisa dipahami semua orang: bahasa keadilan.

Dan keadilan adalah bahasa yang melampaui sekat. Ia bisa dipahami oleh petani di desa. Ia bisa dirasakan oleh buruh di kota. Ia bisa diharapkan oleh anak muda yang sedang mencari masa depan.

Di situlah merefleksi pengalaman Anies ketika menjadi gubernur DKI Jakarta, menemukan dayanya, ia menyatukan yang selama ini tercerai.

Maka barangkali yang perlu kita renungkan bukan lagi seberapa tinggi kita telah membangun negeri ini, tetapi seberapa dalam kita telah menghadirkan keadilan di dalamnya. Karena kemerdekaan bukanlah sekadar bebas dari penjajahan, melainkan keberanian untuk berlaku adil kepada sesama anak bangsa.

Jika masih ada yang hidup tanpa kepastian di tanahnya sendiri, maka pekerjaan kita belum selesai. Dan, jika hati kita masih tergerak untuk melihat itu sebagai ketidakadilan, maka harapan itu masih ada.

Karena pada akhirnya, kemerdekaan yang sejati tidak diukur dari apa yang kita miliki, tetapi dari seberapa banyak yang bisa ikut merasakan bahwa negeri ini memang milik mereka juga.

Dan di dalam ketidak pastian diatas, Anies Baswedan menjadi jawaban.

*) M. Isa Ansori, Kolumnis, Pengajar Psikologi Komunikasi dan Transaksional Analisis, Wakil Ketua ICMI Jatim