Jatim Siaga Kekeringan, BNPB Siapkan Helikopter hingga Operasi Modifikasi Cuaca

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Wagub Emil Elestianto Dardak saat memberi keterangan kepada awak media, Jumat (27/3).

SURABAYA-KEMPALAN: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering seiring prediksi musim kemarau 2026 yang akan mencapai puncak pada Agustus mendatang. Langkah ini dilakukan meski sejumlah wilayah masih dilanda banjir.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kondisi tersebut menuntut kesiapan ganda, yakni penanganan banjir sekaligus antisipasi kekeringan yang mulai terdeteksi sejak April.

“Ini menjadi bagian penting karena hari ini kita masih melihat banjir di beberapa titik. Tapi di saat yang sama kita juga harus bersiap, karena menurut BMKG, April sudah mulai ada daerah yang mengalami kekeringan,” ujar Khofifah usai Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (27/3).

Ia menyebut, indikasi awal kekeringan bahkan sudah terjadi di Kabupaten Tuban dan diperkirakan meluas pada Mei hingga mencapai puncak pada Agustus 2026. Kondisi ini berpotensi mengganggu sektor pertanian, khususnya produksi padi yang sangat bergantung pada ketersediaan air.

Untuk menjaga ketahanan pangan, Pemprov Jatim akan menyiapkan berbagai langkah, termasuk pembangunan sumur dalam guna mendukung irigasi lahan pertanian.

Khofifah berharap indeks pertanaman di Jawa Timur tetap terjaga, mengingat peran strategis provinsi ini sebagai lumbung pangan nasional.

“Kita berharap indeks pertanaman tetap terjaga, bahkan bisa mencapai 2,7. Ini penting karena produksi padi dan beras Jawa Timur menjadi andalan nasional,” katanya.

BNPB Perkuat Kesiapsiagaan

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk di Jawa Timur.

Menurutnya, fenomena bencana saat ini menunjukkan pola yang tidak seragam di berbagai daerah. Di satu sisi masih terjadi banjir, sementara di wilayah lain sudah muncul kebakaran hutan.

“Di Jawa Timur masih banjir, di Aceh juga masih banjir. Tapi di Riau sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan hingga hampir 3.000 hektare. Bahkan di Natuna yang sebelumnya jarang terjadi, kini juga mengalami karhutla,” ujar Suharyanto.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas level pemerintahan, mulai dari desa hingga pusat, untuk menghadapi potensi bencana tersebut.

BNPB bersama Pemprov Jatim telah menyepakati sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan satuan tugas darat untuk penanganan awal kebakaran, penyediaan sumber air melalui sumur dan distribusi air dari sumber terdekat, hingga kemungkinan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Selain itu, BNPB juga akan menyiagakan helikopter water bombing untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah rawan.

“Pengalaman tahun 2023, saat terjadi kebakaran di Gunung Arjuna, Lawu, dan Bromo, pergerakan pesawat dari luar daerah memakan waktu sehingga api membesar. Ini menjadi catatan kami,” katanya.

Helikopter tersebut rencananya akan disiagakan di Pangkalan Udara Iswahjudi, Madiun, atau Bandara Juanda Surabaya, menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Puncak Kemarau Agustus 2026

Berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 dengan tingkat kekeringan yang merata di seluruh wilayah.
“Prediksi BMKG, pada Agustus 2026 hampir seluruh wilayah Jawa Timur berada pada level merah. Dari Madiun hingga Banyuwangi,” ujar Suharyanto.

Meski secara siklus fenomena El Nino diperkirakan terjadi setiap empat tahun sekali—dan berikutnya pada 2027—BNPB mengingatkan bahwa dinamika alam tidak selalu dapat diprediksi secara pasti.
Karena itu, langkah antisipatif dinilai menjadi kunci untuk meminimalkan dampak bencana, baik terhadap lingkungan maupun ketahanan pangan nasional. (Dwi Arifin)