Diplomasi atau Sandiwara? Membaca Ulang Strategi AS–Israel di Timur Tengah

Oleh : Slamet Sugianto

KEMPALAN: Di tengah eskalasi konflik Timur Tengah, narasi diplomasi kembali mengemuka. Perundingan, seruan gencatan senjata, hingga proposal rekonstruksi digaungkan sebagai tanda harapan. Namun, sebagaimana disorot dalam artikel yang menjadi titik tolak tulisan ini, pertanyaan mendasar justru muncul: apakah diplomasi yang berlangsung benar-benar diarahkan untuk perdamaian, atau sekadar instrumen untuk membeli waktu dalam arsitektur konflik yang lebih besar?

Jika ditelusuri secara empiris, indikasi bahwa diplomasi berfungsi sebagai alat taktis, bukan solusi substantif, menemukan pijakan kuat. Sejak Oktober 2023, Amerika Serikat telah menggelontorkan sedikitnya 21,7 miliar dolar AS bantuan militer tambahan kepada Israel, dengan 17,9 miliar dolar di antaranya terjadi hanya dalam satu tahun—angka tertinggi sepanjang sejarah bantuan tahunan AS kepada negara tersebut. Pada saat yang sama, berbagai jalur diplomatik tetap dibuka. Di sinilah paradoks itu tampak nyata: negosiasi berjalan, tetapi eskalasi juga meningkat.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Dalam lanskap global, belanja militer dunia pada 2024 mencapai 2,718 triliun dolar AS, meningkat sekitar 37 persen sejak 2015. Amerika Serikat sendiri menyumbang sekitar 997 miliar dolar AS, atau lebih dari 35 persen total global, menegaskan posisinya sebagai kekuatan militer dominan. Israel, di sisi lain, mencatat lonjakan belanja militer hingga 46,5 miliar dolar AS pada 2024—naik 65 persen—dengan rasio terhadap PDB mencapai 8,8 persen, salah satu yang tertinggi di dunia. Data ini menunjukkan bahwa konflik bukan sekadar anomali, melainkan bagian dari ekosistem ekonomi global yang terstruktur.

Dalam konteks ini, tesis bahwa diplomasi berfungsi sebagai “buying time mechanism” menjadi semakin relevan. Diplomasi memberi ruang bagi konsolidasi logistik, penempatan pasukan, serta stabilisasi pasar global—khususnya energi. Timur Tengah, yang menyimpan sekitar 48 persen cadangan minyak dunia dan dilalui oleh sekitar 20 persen distribusi minyak global melalui Selat Hormuz, menjadikan setiap eskalasi di kawasan ini berdampak langsung pada harga energi dunia. Bahkan dalam periode ketegangan tertentu, harga minyak global dapat melonjak signifikan, menciptakan efek berantai terhadap inflasi dan stabilitas ekonomi global.

Dari perspektif ekonomi politik, relasi Amerika Serikat dan Israel menunjukkan pola interdependensi asimetris. Israel menerima bantuan militer tetap sebesar 3,8 miliar dolar AS per tahun dalam kerangka perjanjian 10 tahun senilai 38 miliar dolar, di luar bantuan tambahan saat konflik. Lebih jauh, sekitar 69 persen impor senjata Israel berasal dari Amerika Serikat, menjadikannya pasar strategis bagi industri pertahanan AS. Dengan kata lain, bantuan tersebut tidak sepenuhnya “hilang”, melainkan kembali ke ekosistem industri militer Amerika melalui mekanisme pembelian.

Di sisi lain, Israel memainkan fungsi strategis sebagai forward defense system bagi Amerika Serikat di Timur Tengah. Keberadaan stok senjata AS di Israel senilai sekitar 4,4 miliar dolar serta penempatan sekitar 40.000–50.000 personel militer AS di kawasan menunjukkan bahwa arsitektur pertahanan kedua negara telah terintegrasi. Sistem pertahanan berlapis seperti Iron Dome, David’s Sling, dan Arrow bukan hanya instrumen keamanan, tetapi juga produk teknologi militer yang dapat direplikasi dan diekspor secara global.

Namun, dimensi material ini belum sepenuhnya menjelaskan keseluruhan fenomena. Untuk itu, menarik meninjau melalui kerangka pemikiran Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, khususnya dalam Nidhomul Iqtishodiyah fil Islam dan Mafahim Siyasiy. Dalam perspektif ini, ekspansi kekuatan besar dipahami sebagai konsekuensi logis dari sistem kapitalisme yang mendorong penguasaan sumber daya dan pasar. Minyak dan gas, yang dalam konsep Islam dikategorikan sebagai kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah), dalam praktik global justru menjadi objek kontrol kekuatan besar melalui instrumen politik, ekonomi, dan militer.

Lebih jauh, An-Nabhani menekankan konsep isti‘mar—penjajahan modern—yang tidak selalu berbentuk kolonialisme langsung, melainkan hadir dalam bentuk dominasi ekonomi, pengaruh politik, hingga intervensi militer tidak langsung. Dalam kerangka ini, Israel dapat dipahami bukan semata sebagai aktor negara, tetapi sebagai instrumen strategis yang berfungsi menjaga kepentingan Barat di kawasan. Fungsi ini diperkuat oleh strategi divide and rule, di mana fragmentasi konflik regional—baik berbasis sektarian maupun geopolitik—secara tidak langsung menghambat konsolidasi kekuatan kawasan.

Dimensi ideologis juga tidak dapat diabaikan. Narasi “demokrasi”, “self-defense”, dan “counter-terrorism” menjadi perangkat legitimasi yang memungkinkan kebijakan militer dan ekonomi diterima secara global. Dalam konteks domestik Amerika Serikat, dukungan politik terhadap Israel juga diperkuat oleh faktor elektoral dan ideologis, termasuk pengaruh kelompok lobi serta basis pemilih tertentu.

Dengan demikian, relasi Amerika Serikat–Israel di Timur Tengah tidak dapat dipahami secara parsial. Ia merupakan konstruksi multidimensi yang menggabungkan kepentingan ekonomi (industri militer dan energi), politik (hegemoni global), hankam (dominasi militer dan deterrence), serta ideologis (legitimasi naratif). Diplomasi, dalam kerangka ini, bukanlah antitesis dari konflik, melainkan bagian dari mekanisme pengelolaan konflik itu sendiri.

Lalu, di mana posisi Indonesia? Sebagai negara dengan prinsip bebas aktif, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk tidak sekadar menjadi penonton moral, tetapi juga aktor strategis. Sikap ideal bukanlah memilih blok, melainkan memainkan peran sebagai balancer—menjaga prinsip keadilan sekaligus mengamankan kepentingan nasional, khususnya dalam sektor energi, stabilitas ekonomi, dan diplomasi global.

Pada akhirnya, membaca dinamika Timur Tengah menuntut keberanian untuk melihat melampaui permukaan. Di balik bahasa diplomasi yang penuh harapan, terdapat realitas kekuasaan yang bekerja melalui angka-angka: miliaran dolar bantuan, triliunan dolar belanja militer, dan puluhan ribu pasukan yang tersebar. Dalam ruang itulah, pertanyaan awal menemukan relevansinya kembali—bahwa diplomasi, dalam banyak kasus, bukanlah jalan keluar dari konflik, melainkan bagian dari strategi untuk mengelolanya.