“Quo Vadis” Pembangunan Ekonomi Nasional: “Premature Deindustrialisation” dan Krisis Produktivitas

Transformasi ekonomi yang efektif mensyaratkan pergeseran dari keunggulan komparatif statis – berbasis sumber daya alam – menuju keunggulan kompetitif dinamis yang ditopang teknologi, inovasi, dan skala produksi.

Oleh: Anthony Budiawan

KEMPALAN: Diskursus pembangunan ekonomi Indonesia kerap berfokus pada stabilitas makroekonomi dan capaian pertumbuhan tahunan. Angka pertumbuhan yang berada di kisaran 5 persen sering diposisikan sebagai indikator ketahanan ekonomi nasional.

Namun, di balik stabilitas agregat tersebut, terdapat persoalan struktural yang lebih mendasar: stagnasi produktivitas dan melemahnya basis industrialisasi.

Pertanyaan mendesak yang perlu diajukan bukan sekadar berapa persen ekonomi tumbuh, tapi juga bagaimana struktur pertumbuhan tersebut terbentuk dan siapa yang memperoleh manfaatnya.

Salah satu indikator paling jelas dari persoalan struktural adalah menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada awal 2000-an, kontribusi manufaktur Indonesia berada pada kisaran 28–30 persen. Dua dekade kemudian, angka tersebut turun menjadi sekitar 18–19 persen.

Penurunan terjadi ketika Indonesia belum mencapai status negara berpendapatan tinggi. Dalam literatur ekonomi pembangunan, kondisi seperti ini dikenal sebagai premature deindustrialization – proses deindustrialisasi yang terjadi sebelum industrialisasi mencapai kematangan.

Secara historis, negara-negara yang berhasil melakukan transformasi ekonomi – seperti Korea Selatan dan Taiwan – mengalami pergeseran menuju sektor jasa setelah basis manufaktur mereka mapan dan berteknologi tinggi.

Indonesia justru mengalami penurunan peran manufaktur ketika masih berada pada batas bawah kelompok negara berpendapatan menengah.

Implikasinya signifikan. Sektor manufaktur memiliki produktivitas dan efek pengganda (multiplier effect) yang lebih tinggi dibanding sebagian besar sektor jasa informal.

Ketika manufaktur melemah, tenaga kerja cenderung terserap ke sektor informal dengan produktivitas rendah, sehingga kenaikan pendapatan riil menjadi begitu terbatas.

Permasalahan tersebut tercermin dalam indikator Total Factor Productivity (TFP). Dalam periode 2014–2023, TFP Indonesia menunjukkan kontraksi. Sementara itu, negara-negara pembanding di kawasan seperti Vietnam dan Malaysia mencatat pertumbuhan produktivitas yang relatif tinggi.

Selain itu, rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia berada pada kisaran 6–7, lebih tinggi dibanding Vietnam yang berada di kisaran 4–5. ICOR yang tinggi ini mengindikasikan efisiensi investasi yang rendah: dibutuhkan tambahan modal yang lebih besar untuk menghasilkan satu unit output tambahan. Dengan kata lain, pertumbuhan Indonesia semakin mahal secara struktural.

Tanpa perbaikan produktivitas, target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi itu akan sulit dicapai secara berkelanjutan. Bahwa pertumbuhan berbasis konsumsi domestik memiliki batas alamiah, terutama ketika tidak diiringi peningkatan kapasitas produksi dan ekspor.

Dimensi lain dari stagnasi struktural adalah keterbatasan integrasi Indonesia dalam rantai pasok global. Dalam satu dekade terakhir, ekspor Vietnam terus meningkat secara signifikan dan kini melampaui Indonesia.

Keberhasilan Vietnam itu tidak terlepas dari strategi integrasi industri dengan jaringan produksi global, khususnya pada sektor manufaktur berorientasi ekspor.

Indonesia, justru sebaliknya, masih sangat bergantung pada ekspor komoditas primer dan belum berhasil memperdalam struktur industrinya secara signifikan. Ketergantungan pada komoditas rentan terhadap fluktuasi harga global dan tidak menciptakan efek pengganda domestik yang luas.

Transformasi ekonomi yang efektif mensyaratkan pergeseran dari keunggulan komparatif statis – berbasis sumber daya alam – menuju keunggulan kompetitif dinamis yang ditopang teknologi, inovasi, dan skala produksi.

Berbagai kebijakan yang menekankan swasembada, penguatan UMKM, maupun program bantuan sosial (bansos) perlu ditempatkan dalam kerangka transformasi struktural. Tanpa industrial upgrading, kebijakan itu berisiko mempertahankan struktur ekonomi berskala kecil dengan produktivitas rendah.

Program sosial memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas sosial, tetapi tidak dapat menggantikan kebutuhan akan industrialisasi berbasis teknologi dan peningkatan nilai tambah.

Jika ruang fiskal semakin didominasi oleh belanja konsumtif, maka investasi jangka panjang dalam pendidikan, riset, dan infrastruktur produktif berpotensi terdesak.

Dengan demikian, problem utama ekonomi Indonesia bukan sekadar kurangnya pertumbuhan, melainkan pertumbuhan yang tidak transformatif.

Stagnasi produktivitas dan lemahnya industrialisasi berpotensi memperkuat risiko middle income trap. Negara yang terjebak dalam perangkap ini cenderung bakal mengalami perlambatan pertumbuhan karena tidak mampu beralih dari ekonomi berbasis upah rendah menuju ekonomi berbasis inovasi.

Indikasi penyusutan kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir ini juga telah menunjukkan bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif dan berkelanjutan. Jika produktivitas tidak meningkat, maka ruang bagi kenaikan upah riil akan tetap terbatas, dan ketimpangan sosial sulit ditekan secara struktural.

Pembangunan ekonomi Indonesia sekarang ini berada pada persimpangan jalan. Stabilitas makroekonomi merupakan prasyarat penting, tetapi bukan tujuan akhir. Tanpa transformasi struktural berbasis industrialisasi berproduktivitas tinggi, pertumbuhan ekonomi berisiko menjadi sekadar angka agregat yang tidak mengubah struktur kesejahteraan.

Pertanyaan “quo vadis” pembangunan ekonomi nasional sejatinya adalah refleksi atas kebutuhan mendesak untuk merumuskan ulang strategi industrialisasi.

Transformasi ekonomi bukan pilihan, melainkan keniscayaan jika Indonesia ingin keluar dari stagnasi produktivitas dan membangun fondasi kesejahteraan jangka panjang.

*) Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy & Public Studies (PEPS)