Di Bawah Bayang-Bayang Hegemon Dunia Abad 21

Kumara Adji Kusuma

(Dosen Universitas Muhamadiyah Sidoarjo)

KEMPALAN: Sejarah tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu ditulis oleh kekuatan, dipengaruhi oleh kepentingan, dan bergerak mengikuti arus dominasi. Dari imperium kuno hingga negara-bangsa modern, dunia jarang sekali berada dalam kondisi seimbang tanpa satu kekuatan yang lebih menonjol daripada yang lain. Namun abad ke-21 menghadirkan sesuatu yang berbeda: bukan hanya dominasi, tetapi ketidakstabilan dominasi.

Kematian Ali Khamenei (28/2/2026) dalam serangkaian eskalasi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel menandai titik balik dramatis dalam politik global. Seorang pemimpin tertinggi negara berdaulat tewas dalam operasi militer eksternal—sebuah peristiwa yang beberapa dekade lalu mungkin hanya bisa dibayangkan dalam skenario perang total. Kini, ia menjadi bagian dari realitas geopolitik yang kita saksikan.

Di sisi lain, dunia juga dikejutkan oleh penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, oleh operasi militer Amerika Serikat. Terlepas dari perdebatan hukum mengenai dakwaan terhadapnya, fakta bahwa seorang kepala negara aktif dapat ditangkap oleh kekuatan asing memperlihatkan bagaimana konsep kedaulatan kini tidak lagi berdiri kokoh seperti yang dibayangkan dalam teori hubungan internasional klasik.

Peristiwa-peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Ia berjalin dengan konflik yang telah lebih dulu mengguncang dunia: perang antara Rusia dan Ukraina yang dimulai sejak 2022 dan belum benar-benar menemukan ujungnya. Perang tersebut menunjukkan bahwa ketika satu kekuatan besar merasa terdesak oleh ekspansi geopolitik pihak lain, konflik terbuka menjadi pilihan yang dianggap rasional. Hukum internasional dan resolusi diplomatik sering kali kalah oleh kalkulasi strategis.

Di Timur Tengah, tragedi kemanusiaan di Palestina terus menjadi luka terbuka dunia. Ribuan korban sipil, kehancuran infrastruktur, dan polarisasi opini global memperlihatkan betapa selektifnya empati internasional. Dalam konflik seperti ini, keadilan sering kali tampak tidak merata—ditentukan oleh posisi politik, aliansi strategis, dan kekuatan lobi global.

Semua ini terjadi di tengah bangkitnya Republik Rakyat Tiongkok sebagai kekuatan global yang menantang dominasi tradisional Amerika Serikat. Jika AS merepresentasikan model hegemoni berbasis militer dan aliansi keamanan, China menawarkan pendekatan berbasis ekonomi, investasi, dan infrastruktur global. Dunia kini tidak lagi unipolar, tetapi juga belum benar-benar multipolar yang stabil. Ia berada di ruang antara—ruang transisi yang penuh ketegangan.

Pertanyaan yang mengemuka bukan lagi sekadar siapa yang paling kuat, tetapi: apakah dunia memang selalu membutuhkan hegemon? Apakah keadilan global hanya mungkin tercipta jika ada satu kekuatan dominan yang menjaga stabilitas, meskipun dengan risiko dominasi? Atau justru dominasi itulah sumber ketidakadilan itu sendiri?

Sejarah memberi petunjuk yang tidak terlalu optimis. Setiap kali satu kekuatan mencapai puncaknya, ia cenderung menggunakan kapasitasnya untuk mempertahankan posisi tersebut. Dalam prosesnya, standar moral menjadi relatif, dan hukum internasional menjadi fleksibel. Yang kuat menafsirkan hukum; yang lemah merasakan dampaknya.

Namun di sisi lain, dunia tanpa hegemon pun bukan jaminan kedamaian. Ketika kekuatan tersebar tanpa pusat stabil, kompetisi bisa berubah menjadi konflik terbuka. Perang dunia di abad ke-20 lahir bukan dari satu hegemon tunggal, tetapi dari persaingan beberapa kekuatan besar yang saling mencurigai.

Maka mungkin masalahnya bukan pada keberadaan kekuatan besar, melainkan pada bagaimana kekuatan itu dipahami. Jika kekuasaan dipandang sebagai alat dominasi, maka sejarah akan terus bergerak dalam siklus agresi dan pembalasan. Tetapi jika kekuasaan dipahami sebagai tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan, maka hegemoni bisa berubah menjadi kepemimpinan global yang etis.

Sayangnya, realitas hari ini menunjukkan bahwa dunia masih jauh dari kedewasaan semacam itu. Retorika balas dendam, sanksi ekonomi, perang proksi, dan intervensi militer masih menjadi bahasa utama politik internasional. Kepercayaan antarnegara semakin rapuh, sementara masyarakat sipil di berbagai belahan dunia menjadi korban dari keputusan yang mereka tidak pernah ambil.

Abad ke-21 mungkin akan dikenang bukan sebagai era kemajuan teknologi semata, tetapi sebagai masa di mana umat manusia diuji: apakah ia akan tetap tunduk pada logika kekuasaan lama, atau berani membangun paradigma baru yang lebih adil dan setara.

Di tengah kematian pemimpin, penangkapan kepala negara, perang regional, dan rivalitas global, satu hal menjadi jelas: dunia sedang mencari bentuknya kembali. Dan dalam pencarian itu, masa depan tidak hanya ditentukan oleh negara-negara besar, tetapi juga oleh kesadaran kolektif umat manusia tentang apa yang dianggap benar, adil, dan bermartabat.

Sejarah mungkin bergerak dalam siklus hegemoni. Tetapi manusia, jika belajar dari sejarah, tidak harus mengulanginya tanpa henti.

Namun, dari berbagai peristiwa yang tampak sebagai parade kekerasan tersebut, eskalasi masih belum mencapai puncaknya, yakni ketika Amerika Serikat telah benar-benar berhadapan secara militer dengan negara sepadan dengannya: China. Dan, bukan negara-negara kecil. Sepertinya AS beraninya hanya sama negara kecil.