Freddy: Kasus Hibah Pelajaran Penting bagi DPRD Jatim

Freddy Poernomo. (Foto: Dwi Arifin/kempalan.com).

SURABAYA-KEMPALAN: Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Freddy Poernomo menyebut bahwa kasus dugaan korupsi dana hibah yang melibatkan mantan pimpinan DPRD Jawa Timur menjadi pelajaran penting bagi lembaga legislatif.

Menurut Freddy, perkara tersebut telah masuk ranah hukum dan sepenuhnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun demikian, menurutnya, DPRD harus menjadikan kasus tersebut sebagai momentum pembenahan internal.

“Itu sudah ke ranah hukum yang sudah ditangani oleh KPK. Ya intinya itu pelajaran buat kita di DPRD, termasuk saya yang ada di DPRD sendiri,” ujar Freddy kepada wartawan di Gedung DPRD Jatim Surabaya, Kamis (5/2).

Penasihat Fraksi Golkar DPRD Jatim ini menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan kepada publik dalam setiap kebijakan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan anggaran, termasuk hibah dan bantuan sosial.

“Makanya transparansi, keterbukaan level publik, apapun yang menjadi kebijakan di dalam memutuskan masalah kebijakan pembangunan yang ujung-ujungnya itu juga mengandung anggaran, di situ juga ada hibah, termasuk program, ya kita harus transparan,” tuturnya.

Freddy juga menyoroti perlunya penghapusan disparitas kebijakan antara pimpinan dan anggota DPRD. Dikatakan, seluruh kebijakan harus berbasis rasionalitas dan kebutuhan masyarakat.

“Jadi saya anggap bahwa gedung negara ini memang gedung publik. Ya, mohon maaf. Saya juga sangat terkejut ada disparitas kebijakan antara anggota biasa dengan pimpinan. Ke depan, itu tidak perlu ada lagi sekarang,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh rekomendasi DPRD, termasuk usulan pokok pikiran (pokir), merupakan bagian dari program pemerintah provinsi yang harus diumumkan secara terbuka kepada publik.

“Apapun kebijakan itu adalah bagian daripada program, pemerintah provinsi, termasuk DPRD sebagai aspirator publik, sebagai wakil rakyat, apa yang direkomendasikan oleh DPRD di dalam usulan-usulan mereka itu, dan apa yang menjadi kebijakan dari keputusan bersama antara pemerintah dan DPRD, yang harus di publish, termasuk Hibah Bansos, enggak ada sesuaitu yang dirahasiakan. Iya toh?,” kata Freddy.

Ia menegaskan bahwa DPRD tidak boleh bersikap anti kritik dan harus terbuka terhadap masukan publik sebagai bagian dari evaluasi kebijakan.

“Kalau ada masukan dari publik, itu jadi bahan introspeksi untuk perbaikan,” katanya.

“Kalau memang suatu saat misalkan kita ambil kebijakan, contoh hibah, ternyata ada temuan oleh publik, “Oh, ini begini, ini begini, dianggap tidak layak” Ya kita evaluasi. Karena apa? Semua yang direkomendasi melalui pokir-pokir DPRD kan juga dilakukan verifikasi oleh Dinas Teknis. Nah, verifikasi itu juga harus objektif. Hasil verifikasi juga harus harus terbuka,” sambungnya.

Ia menambahkan, dana hibah merupakan uang rakyat sehingga keterbukaan menjadi keharusan dalam setiap proses pengambilan keputusan.

“Kalau saya pribadi enggak ada masalah kok. Wong aku ya enggak ikut punya duit. Duit ya duit rakyat, Iya toh?,” tegas Freddy.

Ketika disinggung soal
isi BAP kasus Kusnadi yang beredar di media massa, di mana dakam dokumen tersebut disebutkan adanya persentase penerimaan dana oleh sejumlah pihak,
Freddy menjelaskan bahwa BAP itu hanya Berita  Acara Pemeriksaan awal. 

Sehingga, kata dia, sifatnya bisa temuan, bisa ada keterangan dari para pihak, termasuk barang bukti.
Karena itu, BAP tersebut harus bisa dibuktikan dalam persidangan yang kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim.

“Pelaku, saksi, termasuk tersangka, semua harus bisa berargumentasi. Negara kita kan negara hukum, quality before the law,” kata Freddy yang sudah 50 tahun berkecimpung dalam dunia hukum.

Agar tidak terulang kembali, ia menyarankan agar kasus ini dibuka seterang-terangnya. “Wes bukaen kabeh ae. Saya gak pusing kok. Wong saya pribadi gak ada kepentingan apa-apa. Kan yang berkepentingan rakyat, saya hanya menyalurkan aspirasi rakyat,” pungkasnya. (Dwi Arifin)