Zulhas bin Khattab
KEMPALAN: Bencana banjir bandang besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi panggung dramaturgi bagi sejumlah menteri dan pejabat. Salah satu dramaturgi paling dramatis diperankan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Ia memanggul sekarung bahan makanan, menerobos jalanan yang rusak parah, dan menyerahkan bantuan itu kepada warga yang mengalami bencana.
Bagi yang familiar dengan sejarah Islam bakal faham citra apa yang ingin dipertontonkan Zulhas. Ia meniru apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam sejarah Islam. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat sederhana, hidup miskin menghindari segala kemewahan, dan berusaha dekat dengan rakyat.
Sebuah episode yang terkenal menyebutkan bahwa Sang Khalifah memanggul sendiri sekarung gandum dan mendatangi rumah seorang ibu dan anak kecilnya yang sedang kelaparan di tengah malam.
Bin Khattab mendapat reputasi sebagai pemimpin yang sederhana dan amanah. Sebaliknya Zulhas malah dirujak oleh netizen. Ia dianggap membuat pencitraan di tengah penderitaan rakyat. Tidak kurang dari 19 ribu netizen yang berkomentar pedas kepadanya.
Sejumlah netizen merujaknya. Ada yang menyebutnya “Zulhas bin Khattab. Ada yang mengungkit rekam jejak lama sang menteri ketika masih menjabat sebagai Menteri Kehutanan 2009-2014. Sebuah video dokumenter tahun 2013 kembali viral, menampilkan momen ketika aktor Hollywood Harrison Ford memarahi Zulhas terkait maraknya kerusakan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo, Sumatera.
Netizen juga menyoroti data bahwa selama menjabat menteri kehutanan Zulhas diduga memberikan izin perkebunan hingga mencapai 1,64 juta hektare atau sekitar 25 kali luas Jakarta. Akibat kebijakannya ini Zulhas disebut-sebut tersandera oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Aktor lain yang berusaha memainkan dramaturgi ialah menteri kehutanan Raja Juli Antoni. Ia mengunjungi lokasi bencana dan mengatakan bahwa bencana besar ini menjadi momentum baik untuk mengadakan evaluasi terhadap kebijakan di bidang kehutanan.
Netizen marah dengan narasi ‘’momentum yang baik’’. Bagaimana mungkin bencana dengan skala yang begitu masif dan menelan korban jiwa 700 orang disebut sebagai momentum yang baik. Netizen marah dan menganggap Raja Juli tidak sensitif, nir-empati, dan melukai perasaan banyak korban.
Sebagai menteri kehutanan Raja Juli dianggap yang paling bertanggung jawab terhadap bencana ini. Banyak ahli yang mengatakan bahwa bencana ini merupakan akibat dari penggundulan hutan yang brutal untuk dijadikan sebagai ladang sawit.
Belum lagi pembalakan liar yang dilakukan oleh sejumlah pembalak hutan kelas kakap. Sebuah foto yang menunjukkan Raja Juli bermain gaple dengan pengusaha yang menjadi tersangka pembalakan hutan September lalu, kembali beredar luas di media sosial.
Publik mempertanyakan mengapa bencana dengan skala yang begitu besar tidak dinyatakan sebagai bencana nasional. Ketua BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Letjen Suharyanto dikecam keras karena menganggap bencana ini tidak mencekam sebagaimana yang tergambar di media sosial.
Karena serangan gencar dari publik Suharyanto meminta maaf. Ia mengatakan, bencana ini tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, karena ada standar yang ketat dalam penetapan bencana nasional. Selama ini yang dinyatakan sebagai bencana nasional adalah pandemi Covid-19 dan tsunami Aceh 2004.
Greenpeace Indonesia mengingatkan bencana ini harus jadi warning bagi Presiden Prabowo untuk segera membenahi kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup serta komitmen iklim secara total. Prabowo juga harus mengevaluasi izin-izin di Sumatera, dan harus berhenti merusak hutan di wilayah lain, seperti Papua. Pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicita-citakan Prabowo tak akan tercapai jika lingkungan rusak dan bencana iklim terus mengintai.
Reaksi netizen yang keras seharusnya menjadi alarm bagi Prabowo. Laporan Drone Emprit menunjukkan betapa besar skala bencana ini di mata netizen. Percakapan publik mencapai 102.599 mentions dengan 382 juta interaksi, mayoritas dari X/Twitter dan TikTok. Di lapangan, kerusakan sangat masif. Jembatan putus, jalan nasional lumpuh, puluhan kecamatan terisolasi, dan korban jiwa yang.
Data ini mengungkap kemarahan terhadap ketidakadilan politik. Di media sosial, sentimen negatif mencapai 35–46%, didorong oleh narasi, penolakan pemerintah menetapkan status bencana nasional dan tuduhan bahwa izin tambang dan sawit adalah akar kerusakan ekologis. Selain itu ada tuduhan bahwa Sumatera diabaikan karena bukan Jawa.
Media sosial menampilkan realitas yang lebih gelap, warga terjebak, akses komunikasi hilang, solar habis, listrik padam berhari-hari, dan banyak yang tidak tersentuh bantuan karena terisolasi.
Indonesia seperti hidup dalam dua realitas. Yang satu melihat negara bekerja seperti yang ditampilkan oleh Zulhas. Satunya melihat warga berjuang sendiri di tengah isolasi dan terputusnya akses.
Gelombang solidaritas terlihat jelas. Donasi publik meningkat tajam. Hanya dalam sehari membuka crowdfunding Ferry Irwandi berhasil menggalang dana Rp 10 Miliar. Ia pun menutup pengumpulan dana itu dan segera menyalurkannya secara terbuka dan transparan.
Antusiasme netizen yang tinggi ini bisa menjadi indikator yang getir. Ada distrust terhadap otoritas negara, dan mengalihkan trust kepada figur informal seperti Ferry Irawandi.
Muhaimin Iskandar punya ide bagus mengajak menteri-menteri tobat nasuha. Sayangnya ia keburu mundur teratur setelah dikecam oleh sesama menteri dan elite politik. Tobat nasuha pun layu sebelum berkembang. ()
Oleh: Dhimam Abror Djuraid
