Demo Bayaran di Era Demokrasi Pasar
Kempalan : Dalam lanskap politik Indonesia yang dinamis dan sering kali penuh kegaduhan, fenomena aksi demonstrasi berbayar menjadi salah satu ironi terbesar dalam praktik demokrasi modern.
Di satu sisi, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijunjung tinggi. Namun di sisi lain, kebebasan tersebut perlahan tereduksi menjadi komoditas: dapat dibeli, dinegosiasikan, dan diperdagangkan.
Pertanyaan yang mengemuka dengan getir adalah: mengapa masih banyak masyarakat dan mahasiswa rela menjadi “budak aksi demo berbayar”, padahal aksi-aksi seperti itu lebih sering menimbulkan kebisingan publik ketimbang menghasilkan perubahan substansial?
Untuk memahami fenomena ini, kita perlu masuk ke ranah yang lebih dalam. Interaksi antara ekonomi politik, kultur sosial, dan lemahnya literasi politik di tingkat akar rumput.
Bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang berada di kelas ekonomi rentan, demonstrasi berbayar dianggap sebagai pekerjaan instan.
Mereka tidak peduli siapa aktor politik di belakangnya, apa agenda yang disuarakan, siapa yang dirugikan, atau apa dampaknya terhadap tatanan demokrasi bernegara . Yang penting amplop berpindah tangan, transport ditanggung, konsumsi tersedia, dan uang harian diterima.
Di titik ini, demokrasi tidak lagi menjadi ruang perjuangan gagasan, melainkan menjadi pasar tempat suara massa disewakan kepada yang sanggup membayar.
Mahasiswa yang seharusnya berdiri sebagai garda moral bangsa pun tidak sepenuhnya terbebas dari mekanisme ini.
Idealitas kampus yang seharusnya menjadi mercusuar intelektual terkadang kalah oleh pragmatisme sosial-ekonomi.
Ada mahasiswa yang memang tidak peduli substansi isu dan hanya ikut karena ajakan senior organisasi.
Ada pula yang terlibat karena insentif materi, mengingat biaya hidup di kota-kota besar semakin membebani.
Di tengah tekanan ekonomi, aktivisme instan demi honorarium menjadi pilihan yang dianggap “masih bisa dibenarkan”.
Namun ketika mahasiswa turun ke jalan bukan karena kesadaran kritis melainkan karena bayaran, moralitas gerakan runtuh dengan sendirinya.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara demokrasi berkembang mengalami pola serupa, seperti Filipina, India, hingga Ukraina pada masa-masa tertentu.
Profesor Donatella della Porta, pakar gerakan sosial internasional dari European University Institute, pernah menyatakan bahwa “aktivisme yang digerakkan oleh insentif ekonomi adalah bentuk degenerasi demokrasi; ia menciptakan ilusi partisipasi, padahal yang sebenarnya terjadi adalah manipulasi massa.”
Ungkapan ini relevan ketika kita melihat bagaimana aktor-aktor politik menggunakan massa sebagai instrumen tekanan, bukan sebagai representasi aspirasi.
Aksi demonstrasi bayaran juga berakar dari budaya politik transaksional yang masih kuat.
Di masyarakat yang terbiasa dengan logika patron-klien, dukungan politik bukan diperoleh melalui dialog dan edukasi publik, melainkan melalui imbalan.
Maka ketika sebuah kelompok politik merasa perlu menekan pemerintah atau pesaing, cara tercepat adalah membiayai aksi massa.
Logika yang sama berlaku di sisi sebaliknya: ketika masyarakat terbiasa “dibayar” untuk mendukung atau menolak sesuatu, mereka kehilangan sensitivitas terhadap isu publik.
Mereka terlatih untuk melihat politik sebagai ruang transaksi, bukan ruang partisipasi.
Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pemerintahan. Aksi-aksi demonstrasi yang bukan didasari aspirasi otentik sering kali menciptakan kegaduhan yang tidak perlu.
Mereka mengganggu layanan publik, menekan lembaga negara untuk merespons tuntutan artifisial, dan mengalihkan energi pemerintah dari agenda utama pembangunan.
Lebih buruk lagi, keberadaan massa bayaran membuat aspirasi masyarakat yang benar-benar murni menjadi tercemar.
Ketika masyarakat atau mahasiswa sungguhan ingin menyampaikan protes berbasis data dan analisis, publik sering kali sudah terlanjur skeptis, menganggap semuanya “dibayar juga”.
Keretakan antara aspirasi asli dan aspirasi rekayasa inilah yang menjadi ancaman bagi kesehatan demokrasi. Demokrasi membutuhkan kejujuran dalam penyampaian pendapat.
Ketika opini publik direkayasa melalui mobilisasi massa berbayar, pemerintah berpotensi merespons sinyal yang salah.
Mereka akan melihat aksi protes sebagai permainan elite, bukan sebagai peringatan dari akar rumput.
Di sisi lain, kelompok masyarakat yang ingin menyuarakan ketidakpuasan secara jujur menjadi kehilangan saluran yang kredibel.
Semua dianggap bagian dari permainan politik, padahal tidak semuanya demikian.
Namun menyalahkan peserta demonstrasi semata tidak menyelesaikan masalah. Ada ekosistem yang memfasilitasi praktik ini.
Ada koordinator aksi, aktor politik, sponsor dana, bahkan sebagian organisasi kemasyarakatan atau organisasi mahasiswa yang menikmati keuntungan dari aksi berbayar.
Mereka memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat dan lemahnya literasi politik mahasiswa untuk memobilisasi massa sesuai kepentingan tertentu.
Selama ekosistem ini tetap hidup, demonstrasi berbayar akan tetap menjadi industri yang subur.
Solusi harus diarahkan pada dua sisi: memperkuat literasi politik dan memperbaiki etika demokrasi.
Literasi politik penting agar masyarakat dan mahasiswa mampu memahami isu publik, membedakan aspirasi otentik dari rekayasa, serta menolak menjadi alat politik pragmatis.
Pemerintah dan kampus perlu mengambil peran lebih besar dalam membangun kesadaran kritis ini.
Sementara itu, etika demokrasi harus ditegakkan melalui regulasi yang lebih tegas terhadap pendanaan aksi massa, termasuk transparansi sponsor dan konsekuensi hukum bagi aktor politik yang membeli dukungan publik.
Pada akhirnya, demokrasi tidak akan runtuh hanya karena aksi berbayar. Namun ia akan melemah jika publik membiarkan manipulasi massa menjadi norma.
Ketika suara rakyat dapat dibeli, kita tidak lagi berbicara tentang demokrasi, melainkan tentang pasar politik.
Dan ketika politik sudah menjadi pasar, yang menang bukan rakyat, tetapi mereka yang punya uang paling banyak.
Di sinilah kita harus memilih: menjadi warga yang sadar, atau menjadi budak aksi yang hanya bergerak ketika ada amplop. Pilihan itu, pada akhirnya, ada di tangan kita semua.
Oleh : Bambang Eko Mei
*
