Sekdaprov Adhy: Kita Masih Butuh Banyak Penyuluh Anti Korupsi

SURABAYA-KEMPALAN: Pemprov  Jawa Timur terus mendorong penguatan sistem pencegahan korupsi melalui sosialisasi nilai integritas kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini menyasar pimpinan eselon II, Kepala Dinas, eselon III, serta stakeholder dari mitra kerja pemerintah.

Untuk sosialisasi itu,  Pemprov Jawa Timur  akan merekrut banyak penyuluh anti korupsi. “Karena kita masih membutuhkan banyak penyuluh anti korupsi,” kata Sekdaprov Jawa Timur Adhy Karyono pada wartawan di Kantor Inspektoriat Jatim, Kamis (25/9).

Namun, Adhy Karyono mengakui jika birokrasi layanan publik di Jatim dengan transformasi digitalnya sudah menunjukkan performa yang baik. Hal ini dibuktikan dengan capaian 94 persen pada pendekatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) pada tahun 2024.

”Sistem MCSP kita sudah sangat baik, mencapai 94 persen. Ini artinya birokrasi layanan publik dan digitalisasi kita sudah optimal,” jelas dia.

Tapi, Adhy menyadari perlunya peningkatan pada integritas internal. Pasalnya, Adhy yang didampingi Kepala Inspektoriat Jatim Hendro Gunawan dan Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansyah menyebut bahwa nilai integritas internal kita masih tertinggal dibandingkan eksternal. Salah satunya karena masih kurangnya penyuluhan.

​Adhy berharap sosialisasi ini akan meningkatkan kesadaran ASN dan mendorong mereka untuk berkolaborasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Sekdaprov Adhy memberi keterangan ini usai mengikuti acara “Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas di Kalangan ASN”.

Penyelenggara kegiatan ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Temanya “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Pemprov Jawa Timur”.

Pada kesempatan tersebut Kepala Inspektorat Prov. Jatim Hendro Gunawan menyatakan pentingnya pencegahan dini dalam kasus korupsi. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus proaktif dalam mencegah korupsi.

“Kita diingatkan dan diberi contoh praktik terbaik agar semua pihak bisa berpartisipasi aktif ke depannya,” kata Hendro.

Oleh karena itu, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah proaktif dalam memerangi korupsi dengan memperkuat sistem pencegahan melalui sosialisasi nilai-nilai integritas kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN).

​Sementara Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansyah menyebut bahwa kegiatan serupa telah dilakukan beberapa kali dalam setahun terakhir. “Ini sudah yang ketiga kalinya dalam tahun ini. Kami mendorong Inspektorat untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi,” ungkap politikus asal Partai Demokrat ini. (Dwi Arifin)