Kolaborasi Lintas Sektor  Perkuat Pancasila Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045

SURABAYA-KEMPALAN: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) bertema “Meneguhkan Pancasila, Mempersatukan Indonesia: Sinergi Lintas Sektor dalam Internalisasi Ideologi Pancasila pada Lingkungan Penyelenggaraan Negara Guna Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa”, di Surabaya, Kamis (11/9).

FKS ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, sinergi, serta harmonisasi program antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Selain itu, FKS juga menjadi sarana pemantauan dan evaluasi implementasi internalisasi ideologi Pancasila agar selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.

Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono melalui pemukulan gong sebanyak lima kali.

Dalam sambutan pembukaan, Purwito menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat Pancasila di tengah berbagai tantangan kebangsaan.

Menurut dia, kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah adalah kunci keberhasilan program ini. “Nilai-nilai Pancasila harus menjadi fondasi yang kokoh untuk memperkuat persatuan, mendukung kohesi sosial, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban tinggi,” katanya.

FKS ini dihadiri sekitar 300 peserta. Termasuk pejabat pusat dan daerah, unsur TNI/Polri, organisasi kemasyarakatan, forum kebangsaan, akademisi, serta media.

Selain itu, hadir pula sejumlah narasumber. Antara lain Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Muhammad Isra Ramli, dosen FISIP Universitas Airlangga Dr. Suko Widodo, Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP Toto Purbiyanto, serta Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur Eddy Supriyanto.

Isra Ramli dalam paparannya menyebut bahwa persatuan Indonesia adalah syarat mutlak kemajuan bangsa Indonesia. Ia juga menyinggung Asta Cita sebagai pilar kebijakan menuju Indonesia Emas 2045, mencakup pembangunan SDM, ekonomi rakyat, kesehatan, pendidikan, hingga perumahan.

Keberatan Indonesia Maju
Pada kesempatan tersebut Isra Ramli juga menyebut bahwa pemerintah Indonesia mencium gelagat tidak baik yang dilakukan oleh negara-negara maju. Pasalnya, di antara negara maju tersebut, ada yang keberatan Indonesia menjadi negara demokratis dan maju.

Hanya saja, Isra Ramli tidak menyebut negara maju mana saja yang keberatan Indonesia maju.

Dia mengatakan, kalau Indonesia jadi negara maju, maka sumber daya alam akan dikelola dan diolah sendiri. Keuntungan besarnya milik sendiri. Sumber daya manusianya juga akan menjadi tuan di negerinya sendiri.

Sementara itu, lanjut Isra Ramli, mereka (beberapa negara maju) akan menikmati Indonesia yang sumber daya manusianya rendah. Sehingga, mereka bisa menjadi tuan di negeri kita.

“Jadi harus kita pahami upaya pemerintahan Prabowo Subianto untuk mencapai kemajuan itu bukan tanpa halangan. Penghalangnya itu besar. Rakyat Indonesia diharapkan bisa menjadi bagian yang mendorong transformasi besar ini,” tegasnya.

Membangun peradaban Indonesia emas itu, Isra Ramli menyebut bahwa di tahun pertama ini Presiden Prabowo menekankan kepada perbaikan kehidupan masyarakat di level paling bawah dulu. Sehingga masyarakat paling bawah harus mengalami perbaikan gizi dan nutrisi.

“Karena itu, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program andalan. Sekolah Rakyat (SR), Cek Kesehatan Gratis (CKG) Badan Usaha Milik Desa (BumDes), Koperasi Desa Merah Putih dan Perumahan Rakyat juga adalah program andalan L
Presiden Prabowo,” tegasnya.

Untuk itu,  di tahun pertama ini akan ada perbaikan kehidupan masyarakat, akan memperbaiki daya beli masyarakat, kesejahteraan mereka, lalu itu akan menopang industrialisasi hilirisasi di tahun berikutnya,” paparnya.

Namun, Isra Ramli mengingatkan bahwa pihak-pihak yang punya niat jahat tadi berkepentingan membangun pemerintahan ini gagal di tahun pertama.

“Karena itu, jangan biarkan Presiden Prabowo bekerja sendiri. Beliau bekerja hingga masa jabatan berakhir di 2030. Jangan biarkan fitnah jadi kebencian yang menutupi prestasi dan perbaikan yang sudah kita lakukan. Saatnya bergandengan tangan berkolaborasi dan bersinergi untuk membangun bangsa ini,” tuturnya, mengingatkan.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Jawa Timur Eddy Supriyanto memaparkan berbagai tantangan dalam pembangunan daerah dan meyakini bahwa Pancasila adalah jawaban bagi tantangan tersebut. Salah satunya melalui implementasi nyata slogan Nawa Bhakti Satya.

Sedang Toto Purbiyanto menegaskan bahwa pembinaan ideologi Pancasila merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, bukan hanya BPIP.

Sebagai penutup, Suko Widodo menambahkan bahwa di era saat ini, Pancasila adalah jawaban atas kisis etika dalam penyelenggaraan negara. Menurut dia, Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi pijakan etika dalam membangun pemerintahan yang berintegritas. (Dwi Arifin)