Bambang Haryo Soroti Keterlambatan Pembangunan Subang Smartpolitan, Desak Evaluasi dan Manfaat Nyata untuk Rakyat

Subang – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti langsung perkembangan pembangunan Kawasan Industri Subang Smartpolitan dalam kunjungan kerja spesifik bersama Komisi VII. Kawasan ini berstatus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengandalkan pendanaan negara (APBN) sebesar Rp5 triliun. Proyek ini dirancang terintegrasi dengan Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati.

Dalam peninjauannya, Bambang Haryo mengingatkan bahwa proyek yang dikelola PT Surya Semesta Internusa ini menggunakan uang rakyat dan karenanya wajib disertai pertanggungjawaban transparan. Ia menyampaikan keprihatinan atas lambannya progres pembangunan, yang hingga kini belum menunjukkan kesiapan infrastruktur dasar.

“Target awalnya, pada kuartal III tahun 2023, kawasan industri seluas 400 hektare ini sudah harus beroperasi. Tapi kenyataannya, hingga sekarang, pembangunan utilitas masih minim. Ini butuh percepatan,” tegasnya, Jumat (11/7/2025).

Bambang menyebut, kawasan industri ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Karena itu, keterlambatan dalam realisasi pembangunan justru berpotensi menghambat capaian target strategis tersebut.

Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa pihak pengelola kawasan juga mengajukan dukungan pembangunan infrastruktur konektivitas ke jalan tol, pelabuhan, dan bandara, dengan estimasi total anggaran mencapai Rp5,02 triliun. Menurutnya, sebagian besar dana berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), melibatkan BUMN dan pinjaman luar negeri.

“Fasilitas besar disiapkan negara untuk proyek ini. Maka harus dipastikan pembangunan tersebut tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Bambang juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam ekosistem kawasan industri. Ia menilai, pembangunan KEK Subang Smartpolitan semestinya membuka akses tenaga kerja bagi warga sekitar.

“Manfaat kawasan ini harus dirasakan masyarakat setempat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Itu bisa diwujudkan kalau dibarengi dengan pembangunan fasilitas pendidikan seperti SMK dan perguruan tinggi teknik,” ucapnya.

Ia menyarankan agar lembaga pendidikan vokasi dan teknik didirikan langsung di dalam kawasan industri guna menciptakan tenaga kerja siap pakai yang sesuai kebutuhan industri berbasis teknologi.

Lebih jauh, Bambang juga menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas perkantoran, hunian pekerja, serta ruang terbuka hijau (RTH) sebagai bagian dari perencanaan kawasan industri modern. Ia menilai desain saat ini masih belum mengakomodasi keberadaan RTH yang memadai.

“Desain kawasan sebaiknya diperbaiki. RTH masih kurang. Begitu juga fasilitas dasar seperti perkantoran, perumahan pekerja, dan fasilitas umum lainnya harus segera dibangun agar kawasan ini benar-benar siap menyambut tenant industri,” pungkasnya.