Banyuwangi – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau langsung aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, untuk memastikan kesiapan layanan menghadapi lonjakan penumpang saat liburan sekolah. Dalam kunjungannya, ia menekankan pentingnya penambahan dermaga untuk menunjang kelancaran rute Ketapang-Gilimanuk.
“Saya ingin memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat dalam menggunakan layanan penyeberangan. Pelayanan kapal dan pelabuhan harus siap menghadapi peningkatan arus penumpang seperti saat liburan sekolah,” kata Bambang dalam keterangannya, Rabu (2/7/2025).
Ia mencatat, meski saat ini belum terjadi antrean panjang, tingkat keterisian angkutan penyeberangan atau load factor sudah mencapai 70 persen. Angka tersebut, menurutnya, merupakan sinyal penting perlunya penambahan kapasitas, terutama dermaga.
“Kita punya dua komponen kapasitas angkut, yaitu jumlah kapal dan ketersediaan dermaga. Kapalnya sudah cukup, tapi dermaganya terbatas. Itu yang perlu segera ditambah,” tegas legislator dari Fraksi Gerindra ini.
Bambang merekomendasikan penambahan satu hingga tiga pasang dermaga, baik di sisi Ketapang maupun Gilimanuk. Langkah ini dinilai penting agar kapal-kapal yang belum bisa dioperasikan karena keterbatasan fasilitas dapat segera difungsikan secara optimal.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penyelesaian pembangunan tol Probolinggo–Banyuwangi (Probowangi) akan memicu lonjakan arus kendaraan menuju Bali melalui Banyuwangi. “Kalau tol sudah tembus sampai Banyuwangi, maka arus dari Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan daerah sekitarnya ke Bali akan melonjak drastis. Kalau tidak diantisipasi, pelabuhan akan kewalahan,” paparnya.
Selain penambahan dermaga, Bambang juga mendorong perluasan area buffer zone di sekitar Pelabuhan Ketapang. Ia menilai langkah ini akan membantu memperlancar arus kendaraan dan menghindari penumpukan di dalam area pelabuhan.
Terkait rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur membangun fly over dari bufferzone Bulusan menuju Pelabuhan Ketapang, Bambang mengusulkan opsi alternatif. “Kalau masyarakat di bantaran sungai bisa direlokasi, saya kira tak perlu membangun fly over. Cukup perluas dan tata kawasan itu,” ujarnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya legislatif untuk memastikan kesiapan infrastruktur strategis nasional dalam menghadapi dinamika mobilitas masyarakat, khususnya di jalur penghubung utama Jawa–Bali.
Belum ada obrolan
Mulai obrolan pertama kamu di sini!
Silakan Login atau Daftar untuk ikut berdiskusi