Bambang Haryo Dorong Reformasi Lembaga Penyiaran Publik Demi Persatuan Bangsa

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan pentingnya reformasi dan penguatan lembaga penyiaran publik dalam menjaga marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mempererat persatuan nasional. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama LPP RRI, TVRI, dan LKBN ANTARA, Kamis (10/7/2025) di Gedung DPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang Haryo mengapresiasi kinerja TVRI yang telah menunjukkan serapan anggaran mencapai 46 persen. Namun, ia juga menyoroti rendahnya serapan anggaran RRI yang baru berada di angka 38 persen. Ia mendesak agar hal itu segera dievaluasi secara menyeluruh.

“Media penyiaran publik milik pemerintah memiliki tanggung jawab besar sebagai pemersatu dan pendidik bangsa. Terlebih, 62,1 persen masyarakat Indonesia berpendidikan SMP ke bawah. Oleh karena itu, kualitas konten edukatif harus menjadi prioritas utama,” ujar Bambang Haryo.

Politisi Gerindra itu juga menyuarakan dukungan terhadap penambahan anggaran untuk TVRI agar mampu memperkuat peran strategisnya sebagai wajah resmi negara di sektor penyiaran. Sementara untuk RRI dan LKBN ANTARA, dukungan disertai catatan khusus, yakni perlunya peningkatan kinerja manajemen dan penguatan peran di daerah agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Menurut Bambang, keberhasilan lembaga penyiaran publik tidak semata ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, melainkan oleh kemampuan menyampaikan tayangan yang mencerdaskan, mempererat persatuan, dan mengharumkan nama Indonesia di mata dunia.

“Lembaga penyiaran publik harus jadi garda terdepan dalam membangun karakter bangsa dan menjaga jati diri Indonesia,” pungkas Bambang Haryo.