Unair, Pemkab Probolinggo, dan PN Kraksaan Berkolaborasi Mewujudkan Birokrasi Bebas Korupsi dan Bersih Melayani

PROBOLINGGO-KEMPALAN: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) menggelar kegiatan Pengabdian Masyarakat. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (24/6).

Kegiatan itu mengangkat tema komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih, bebas dari praktik korupsi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Kegiatan itu sebagai bentuk dari sinergi antara dunia akademik, pemerintah daerah, dan lembaga peradilan.

Dengan tema “Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Bebas Korupsi dan Bersih Melayani”, kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama antara Fakultas Hukum UNAIR, Pemkab Probolinggo, dan Pengadilan Negeri Kraksaan, yang didukung oleh Himpunan Mahasiswa Doktor dan Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

Kegiatan dihadiri oleh para pejabat pemerintah daerah, pemerintah desa, aparatur sipil negara, akademisi, mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang peduli terhadap isu integritas dalam birokrasi.

Acara diisi oleh narasumber dari tiga institusi yang terlibat. Dari Universitas Airlangga, hadir Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., dosen dan peneliti hukum pidana, yang memberikan pemaparan terkait pemahaman tindak pidana korupsi dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah yang bebas korupsi dan bersih melayani.

Perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Diah Yuliastuti, S.H., M.H., CSSL, yang merupakan Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, memaparkan terkait perwujudan birokrasi pemerintah yang bebas dari korupsi dan bersih melayani.

Sementara itu, dari Pengadilan Negeri Kraksaan, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H, selaku Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, menjelaskan terkait keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah desa.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unair, Agus Yudha Hernoko, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata peran tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat.

“Kegiatan ini diharapkan jadi ruang dialog yang sehat antara akademisi, birokrat, dan aparat penegak hukum untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya membangun sistem birokrasi yang bersih dan profesional,’’ ujarnya.

’’Komitmen menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui kolaborasi ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang efektif dalam mengedukasi dan melatih aparatur pemerintah serta penegak hukum, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan bertanggung jawab” sambungnya.

Sementara itu, Bupati Probolinggo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Ugas Irwanto, menyampaikan apresiasi atas inisiatif yang dibangun Fakultas Hukum UNAIR.

“Kami menyambut baik kegiatan ini karena selaras dengan upaya kami dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,’’ pujinya.

’’Kegiatan pengabdian masyarakat ini walaupun diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNAIR, namun sangat bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, dengan harapan menjadi kontribusi nyata bagi seluruh pejabat daerah dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang lebih baik dan beritegritas,’’ sambungnya.

Kegiatan ini juga diwarnai sesi diskusi interaktif yang melibatkan peserta dari berbagai kalangan. Diskusi tersebut memperlihatkan antusiasme dan keinginan kuat aparatur daerah untuk terlibat secara aktif dalam membentuk budaya pelayanan publik yang berintegritas.

Hal ini mengingat di dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini juga dibuka klinik hukum bagi aparatur daerah yang membutuhkan pendampingan terkait permasalahan yang terjadi di daerah kerjanya.

Pengabdian masyarakat ini diharapkan jadi pemicu terbentuknya kerja sama lanjutan dalam bentuk riset, pelatihan, maupun penguatan kapasitas hukum bagi aparatur pemerintahan daerah.

Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, Unair menegaskan peran strategisnya sebagai institusi pendidikan tinggi yang tak hanya mencetak sarjana hukum, tetapi juga jadi penggerak perubahan sosial dan reformasi birokrasi di Indonesia. (YMP)