Bambang Haryo Soroti Kebijakan Pembatasan Angkutan Logistik Selama Mudik Lebaran
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mempersiapkan keamanan dan kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Namun, ia menyoroti kebijakan pembatasan operasional angkutan barang selama 16 hari, dari 24 Maret hingga 8 April 2025, yang dinilainya perlu dipertimbangkan secara mendalam oleh para pemangku kebijakan.
“Kebijakan ini sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena bisa berpotensi menyebabkan kelangkaan barang. Akibatnya, ekonomi masyarakat akan terganggu dengan munculnya inflasi harga barang, serta kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok hingga beberapa hari setelah Lebaran,” ujar Bambang Haryo pada Jumat (14/3/2025).
Menurutnya, setelah libur panjang, industri akan bergerak serentak untuk mendistribusikan hasil produksi yang tertumpuk. Hal ini berlaku di seluruh sektor industri di Indonesia.
“Begitu larangan berakhir, semua akan bergerak bersamaan menyalurkan logistik yang sempat tertahan. Ini akan menyebabkan kemacetan serta kesulitan dalam mendapatkan transportasi logistik untuk mengangkut barang-barang industri,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bambang Haryo menilai kebijakan ini bertolak belakang dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
“Kita harus mendorong percepatan pergerakan logistik dan tidak boleh terhambat, bahkan selama 16 hari. Jika ini tetap diberlakukan, aktivitas ekonomi di semua sektor pasti terdampak,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah kebijakan yang telah diterapkan pemerintah guna mengurangi kepadatan saat mudik Lebaran. Misalnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah memperpanjang libur sekolah dari 21 Maret hingga 8 April 2025, atau tujuh hari lebih lama dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi para pekerja satu bulan sebelum Lebaran, serta Presiden yang mempercepat pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 Lebaran.
“Dengan kebijakan ini, kemungkinan besar arus pemudik tidak akan menumpuk, sehingga kemacetan dapat diminimalisir,” kata Bambang Haryo.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan program mudik gratis di berbagai moda transportasi. Angkutan laut naik tiga kali lipat dengan total kapasitas 60.212 kursi, sementara tiket angkutan publik lainnya ditingkatkan menjadi 781.723 tiket. Angkutan darat juga ditambah menjadi 520 bus dengan kapasitas 21.536 kursi, serta kereta api tersedia 2.550 unit dengan total 4.568.838 kursi.
“Seharusnya, pemegang kebijakan bisa lebih percaya diri. Dengan adanya peningkatan transportasi umum, jumlah kendaraan pribadi di jalan raya akan berkurang dan kemacetan tidak akan terjadi,” ungkapnya.
Bambang Haryo juga menyoroti bahwa kemacetan arus mudik sejatinya hanya terjadi di beberapa titik di Pulau Jawa, khususnya di jalur utara. Sementara itu, daerah lain seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua tidak mengalami kemacetan.
“Pemerintah seharusnya tidak membuat kebijakan yang bersifat generalisasi. Jika memang kemacetan hanya terjadi di Jawa, maka pembatasan angkutan barang cukup diberlakukan di sana saja, bukan di seluruh Indonesia. Apalagi, banyak wilayah saat ini terdampak bencana banjir dan sangat membutuhkan kelancaran distribusi logistik,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kemacetan di Pulau Jawa dapat diatasi dengan pemanfaatan jalur alternatif.
“Kita memiliki tiga jalur utama di Jawa, yaitu jalur utara, tengah, dan selatan, ditambah dengan jalan tol. Penggunaan jalur selatan saat ini baru sekitar 20 persen saat musim mudik, sementara jalur tengah dan tol masih belum terlalu padat,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya inisiatif dari Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk mengatur waktu pergerakan kendaraan, baik angkutan pribadi maupun logistik, agar penyebarannya lebih merata. Selain itu, jalur kereta api selatan juga bisa dimaksimalkan untuk mengurangi kepadatan di jalur darat.
“Saya berharap pemegang kebijakan dapat mengevaluasi ulang kebijakan pembatasan angkutan logistik saat libur Lebaran, agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” pungkasnya.
