Perkuat Wawasan Kebangsaan, Anggota DPR-RI Bambang Haryo Sosialisasikan Empat Pilar di Surabaya
Surabaya – Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kota Surabaya, Jumat (28/2). Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperdalam pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam acara yang dihadiri puluhan peserta dari berbagai elemen masyarakat ini, Bambang Haryo menegaskan bahwa penguatan pemahaman Empat Pilar sangat penting untuk menjaga keutuhan dan stabilitas negara, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Menurutnya, tantangan global yang terus berkembang harus dihadapi dengan landasan nilai-nilai kebangsaan yang kokoh.
Tugas Konstitusional
Sosialisasi ini merupakan bagian dari amanat konstitusional yang diemban setiap anggota MPR RI. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 5 huruf a dan b serta Pasal 11 huruf c dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang mengatur kewajiban anggota MPR RI untuk menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan kepada masyarakat.
Peran Strategis Sektor Industri dan UMKM
Dalam kesempatan itu, Bambang Haryo yang juga menjabat sebagai Kapoksi Komisi VII DPR RI turut memaparkan pentingnya sektor industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam menopang perekonomian nasional. Data yang disampaikan menunjukkan bahwa sektor industri menyumbang sekitar 22% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara pariwisata memberikan kontribusi sekitar 6%.
Selain itu, Bambang Haryo menyoroti peran penting UMKM yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. “Ketahanan ekonomi kita sangat bergantung pada kelangsungan UMKM dan ekonomi kreatif. Jika sektor ini melemah, dampaknya sangat serius bagi ketenagakerjaan,” tegasnya.
Kebijakan Pro-Rakyat di Bawah Kepemimpinan Prabowo
Bambang Haryo juga menyampaikan beberapa kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Salah satu kebijakan yang mendapat apresiasi luas adalah program penghapusan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM yang kesulitan finansial.
“Ratusan ribu UMKM yang memiliki tunggakan di bank BUMN akan dibebaskan dari utang tersebut agar mereka bisa bangkit kembali,” ujar Bambang Haryo.
Swadaya Pangan dan Stabilitas Harga
Di sektor pertanian, kebijakan peningkatan subsidi pupuk dari 4 juta ton menjadi 9 juta ton disebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Kebijakan ini dinilai efektif mengurangi ketergantungan impor beras.
“Biasanya di awal tahun, Indonesia mengimpor antara 700 ribu hingga 2,7 juta ton beras. Namun tahun ini, impor beras sama sekali tidak dilakukan,” jelas Bambang Haryo.
Selain itu, kebijakan stabilisasi harga gabah dan beras turut dijalankan. Harga gabah di tingkat petani dipatok minimal Rp6.500 per kilogram, sementara harga jual beras di tingkat konsumen berkisar Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Pemerintah juga menyiapkan kompensasi bagi penggilingan padi yang terdampak kebijakan ini.
Penertiban Tambang dan Sawit Ilegal
Dalam sesi pemaparan, Bambang Haryo turut mengungkap langkah tegas pemerintah dalam menertibkan sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Presiden Prabowo, menurutnya, menemukan bahwa 30% hingga 40% perusahaan tambang dan sawit beroperasi tanpa izin resmi.
“Keuntungan dari aktivitas ilegal itu sebagian besar mengalir ke luar negeri. Presiden berkomitmen mengambil alih sektor tersebut agar manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat,” katanya.
Kebijakan baru pun akan diterbitkan, mewajibkan hasil tambang dan kelapa sawit disimpan di dalam negeri selama 10 tahun sebelum boleh diekspor. “Ini adalah upaya menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia agar kekayaan alam benar-benar untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Wawasan Kebangsaan Menuju Indonesia Emas
Sesi sosialisasi turut diisi paparan akademisi FISIP Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya, Prof. Darsana, yang membawakan materi tentang tantangan dan strategi mewujudkan Indonesia Emas. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya penguatan karakter bangsa dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah ancaman korupsi, oligarki politik, lemahnya supremasi hukum, serta menurunnya indeks demokrasi.
Prof. Darsana juga menyinggung tantangan kontemporer, mulai dari krisis energi, ketidakpastian kebijakan publik, hingga lemahnya profesionalisme aparat penegak hukum.
“Kita harus membangun semangat gotong royong dan kepedulian sosial sebagai fondasi utama karakter bangsa yang kuat,” ujarnya.
Respons DPRD Jawa Timur
Anggota DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, turut hadir dan merespons berbagai pertanyaan peserta. Salah satu yang ia tekankan adalah pentingnya mengurangi kesenjangan ekonomi sebagai bentuk nyata mewujudkan keadilan sosial.
“Semua kebijakan yang diambil saat ini diarahkan agar manfaat kekayaan negara dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok,” tutur Cahyo.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap Empat Pilar Kebangsaan semakin kuat, sekaligus membuka ruang diskusi tentang kebijakan nasional yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
