Surabaya Dibakar Dengan Demo Anti Jokowi

Perbesar

MAPOLDA JATIM, SURABAYA – KEMPALAN: Setelah viral grafiti dan tulisan adili Jokowi merebak di hampir semua kota besar di Indonesia, hari ini Jum’at (7/2) GAS (Gerakan Arek Suroboyo) yang berkantor di Jl. Siwalankerto Selatan III, Surabaya Jawa Timur bersama elemen masyarakat yang berprofesi sebagai pengantar layanan penumpang motor (Gojek) melakukan demontrasi dengan mengangkat tema Adili Jokowi Perusak NKRI. Jumlah peserta diperkirakan tiga ratus sampai lima ratus orang orang lebih, mengingat masa yang terus berdatangan memenuhi halaman Mapolda Jatim. Adapun aparat kepolisian yang dikerahkan juga terlihat sangat banyak dari berbagai unsur.

Demo yang dijadwalkan mulai jam 12:30 WIB tersebut mundur menjadi jam 13:30 an dan berakhir pada jam 16:00 WIB karena sudah ada 7 perwakilan yang diterima Polda Jatim untuk menerima aspirasi mereka.

Berikut pernyataan sikap dari GAS yang diterima kempalan dari peserta demo:

Gagasan nawacita untuk menghadirkan pemerintahan yang bebas korupsi hanya menjadi pepesan kosong. Penegakan hukum terkesan menjadi alat politik kekuasaan, seperti dalam hal pembongkaran kritik sipil dan media massa. Keamanan dan perlindungan bagi masyarakat menjadi semu dengan sikap Represif aparat penegak hukum terhadap warga yang berbeda sikap dengan pemerintah titik sebaliknya, berbagai kasus lama seperti pelanggaran berat HAM masa lalu yang menjadi utang untuk dituntaskan justru terus diharapkan pada ketidakpastian.

Joko Widodo sebagai Presiden RI lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang ternyata juga gagal diwujudkan karena masalah hukum tidak terpenuhi terlebih dahulu titik misalnya, Ambisi Joko Widodo berbagai proyek strategis nasional (PSN) yang mengutamakan kepentingan investor, tetapi mengabaikan kepentingan publik atau keadilan yang lebih luas. Pembangunan infrastruktur seringkali mengabaikan aspirasi masyarakat. Kebijakan insentif terus dikelompokkan untuk mendukung investor, sementara masyarakat adat dan lokal cenderung terpinggirkan. Konflik agraria terus meletus, dan banyak terjadi di area proyek strategi nasional (PSN), seperti di ibukota nusantara (IKN), rempang, dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Joko Widodo sebagai presiden ke-7 menggunakan cara pandang hukum yang positivistik dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga dengan mudah menyingkirkan masyarakat, terutama petani, nelayan, masyarakat adat, masyarakat pedesaan dan miskin kota aparat penegak hukum dan hukum dijadikan tameng dari kritik dan protes masyarakat. Melihat kondisi tersebut, gerakan arek Suroboyo untuk keadilan merasa perlu mendorong institusi Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum yang menjadi ujung tombak penegakan hukum dan elemen penting dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, untuk menjadi profesional, mandiri, dan berintegritas serta berani mengambil peran sebagai pelindung dan pengayom masyarakat yang tidak berpihak pada siapapun selain hukum, kebenaran, dan keadilan. Ini termasuk mengusut tuntas berbagai kasus selama pemerintahan Joko Widodo, terutama yang diduga ada keterkaitan dengan Joko Widodo atau kroni-kroninya.

1. Usut tuntas berbagai kasus KKN yang Jokowi dan keluarga diduga terlibat diantaranya kasus BPMKS atau bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta, korupsi BMW, korupsi Transjakarta, korupsi dana KONI, korupsi DJKA, blok Medan, korupsi melalui rekomendasi tas bansos di Sritex, kasus pengurangan denda PT SM yang melakukan pembakaran hutan, jet pribadi untuk liburan, pagar laut dan lain-lain yang semuanya sudah diadukan ke lembaga-lembaga penegakan hukum dan dipublikasikan di berbagai media namun tidak ada langkah penyidikan penyelidikan.
2. Mengusut tuntas kasus-kasus terkait kebijakan yang merugikan rakyat diantaranya kasus pagar laut Banten, Bekasi, Sidoarjo dan daerah-daerah lain termasuk mengusut kebijakan-kebijakan anti rakyat yang sudah menelan korban jiwa secara tidak langsung seperti kelangkaan gas elpiji 3 kg.
3. Meminta Polri untuk kembali menjadi polisi rakyat yang independen dan berpegang teguh pada konstitusi sebagai pelindung dan pengayom yang tidak berpihak pada siapapun selain pada hukum kebenaran dan keadilan.

Sementara demo dilaksanakan, lalu lintas di depan Mapolda Jatim tetap lancar dan tidak mengganggu kendaraan yang lewat walaupun kegiatan anti Jokowi tersebut menarik perhatian masyarakat kota Surabaya. (Izzat)

Editor: Nur Izzati Anwar